Progres Pembangunan Istana Negara Di IKN Capai 55%

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan, pembangunan Istana Negara di IKN, Kalimantan Timur, telah mencapai 55% per 8 Februari 2024. 

"Istana Negara, lapangan upacara dan kawasan istana di IKN, progres pembangunan fisiknya sudah mencapai 55%," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat (16/2). 

Danis juga mengatakan, untuk progres pembangunan Kantor Presiden di IKN per 8 Februari 2024 telah mencapai 73%. Kementerian PUPR memastikan, pembangunan Istana Negara, lapangan upacara, kawasan istana dan Kantor Presiden tetap sesuai target serta diharapkan bisa selesai, dan dapat dimanfaatkan untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI pada tahun 2024 ini di IKN.

Sebagai informasi, perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara. Presiden RI mengatakan, perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI diselenggarakan di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian PUPR, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Pasukan Pengamanan Presiden, Garnisun Tetap I/Jakarta, dan Kodam VI/Mulawarman mendampingi Kementerian Sekretariat Negara meninjau area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN untuk persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Ke-79 di IKN nanti. Upacara sendiri sedianya berlangsung di lapangan Istana Kepresidenan yang berada persis di depan Istana Presiden, serta berhadapan dengan sumbu kebangsaan serta pemandangan lanskap seluruh kota IKN.

Tidak hanya lapangan Istana Kepresidenan, demi mendukung kelancaran upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 tahun ini, berbagai area IKN juga ditinjau. Istana Presiden, Memorial Park dan Hunian Pekerja Konstruksi nantinya menjadi tempat pendukung akomodasi saat upacara berlangsung.

Rumah Dinas Menteri
Adapun untuk rumah dinas menteri, Kementerian PUPR melalui melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan, pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Nusantara, Kalimantan Timur mencapai 78 %.

"Progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri sudah mencapai 78 % per 8 Februari," ujar Danis.

Pembangunan rumah jabatan menteri ini merupakan bagian dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur, sehingga diharapkan para menteri bisa tinggal dan bekerja di IKN.  Sebanyak 36 unit rumah jabatan menteri dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 sebanyak 24 unit dan persil 105 sebanyak 12 unit lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitas dan proses pembangunan dimulai sejak 7 Desember 2022 lalu.

Kementerian PUPR terus mempercepat pekerjaan pembangunan 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Saat ini setidaknya sudah ada sekitar 32 unit yang telah terbangun serta dilaksanakan penanaman pohon penghijauan di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.

Kementerian PUPR juga berupaya memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada dan meminimalisir adanya penebangan pohon, sehingga lingkungan tetap hijau. Terdapat dua desain rumah yang dibangun di KIPP IKN, yakni tipe downslope sebanyak 11 unit dan tipe upslope 25 unit.

Pembangunan konstruksi rumah juga dilaksanakan secara paralel dengan lanskap di lapangan dan para pekerja juga menanam pohon penghijauan serta menata pedestrian pejalan kaki di sekitar lokasi pembangunan sehingga lingkungan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni.

Kelanjutan IKN
Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memandang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kemungkinan besar berlanjut bila melihat dampak pascapemilu pada 2024 yang baru saja berlangsung. Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Dini Suryani mengatakan 12 di antara 17 partai peserta pemilihan umum mendukung proyek IKN tersebut.

"Kalau dari peta ini, kemungkinan IKN akan tetap dilanjutkan," ujarnya dalam diskusi bertajuk "IKN Pasca Pemilu 2024" di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penghitungan suara Pemilu Presiden 2024 yang diakses pukul 04.30 WIB pada 16 Februari 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memimpin perhitungan tersebut dengan angka mencapai 56,9%.

Pasangan nomor urut 2 itu, menegaskan tentang melanjutkan pembangunan IKN dalam visi-misi mereka dengan didukung partai-partai yang memang pro terhadap pembangunan IKN. Menurut dia, kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memungkinkan proyek IKN tetap dilanjutkan dalam program kerja pemerintahan selanjutnya.

Sebelumnya, Pusat Riset Politik BRIN membuat dua skenario terkait dengan IKN yang dilanjutkan dan IKN yang ditunda atau dibatalkan. Dalam skenario pertama tentang IKN yang dilanjutkan tersebut, Dini merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan rekognisi keberadaan masyarakat adat/lokal, termasuk menjamin hak-hak dasar mereka.

Rekomendasi selanjutnya memastikan proses pembangunannya dilakukan lebih demokratis dan dijalankan dengan melibatkan partisipasi bermakna masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Rekomendasi terakhir, berupa memastikan proses pembangunannya tidak menambah beban lingkungan yang sudah berat di wilayah tersebut.

Skenario kedua bila IKN ditunda/dibatalkan, kata dia, pemerintah harus membuat Perppu karena IKN sudah dibangun dengan dasar undang-undang. Hal ini tentu akan berat karena kemungkinan ada tantangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, pertanggungjawaban terhadap APBN yang sudah terlanjur digunakan untuk pembangunan infrastruktur di IKN.

Pemerintah perlu memastikan pemulihan dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat, terutama livelihood mereka. Pemerintah juga harus memastikan pemulihan lingkungan yang terdampak pembangunan IKN tersebut.