Prabowo Ingin Kebut IKN, Rampung Dalam Waktu 4-6 Tahun

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo menyatakan, calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga bisa selesai dalam waktu 4–6 tahun.

“Saya sampaikan, pembangunan IKN mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, ‘Wah, kurang cepat itu, kalau bisa 4, 5, 6 tahun’,” ujar Jokowi menirukan pernyataan Prabowo setelah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).

Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika menanggapi ketidaksabaran Prabowo untuk berkantor di IKN. 

Lebih lanjut, terkait dengan percepatan pembangunan Gedung DPR, MPR, MA, dan MK, Jokowi mengatakan, hal tersebut terserah kepada Prabowo setelah 20 Oktober 2024.

“Ya, itu terserah Presiden Prabowo setelah 20 Oktober. Terserah Beliau,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pasti akan diselesaikan. 

Prabowo mengatakan, meskipun rencana garis besar pembangunan IKN diproyeksikan selesai selama belasan tahun hingga beberapa puluh tahun, namun dirinya optimistis dalam 4-5 tahun pun IKN sudah bisa berfungsi dengan baik.

Menurut Prabowo, prioritas utama ialah pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Jadi, kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul," ucapnya.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran hutan, mengingat konsep IKN sebagai forest city. 

Dia menekankan perlunya teknologi canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran.

"Tidak boleh ada sedikit pun peluang untuk mengancam Ibu Kota Negara," imbuhnya.

Terealisasi 20%
Dalam arahannya kepada ratusan kepala daerah di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8), Presiden Joko Widodo memperkirakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan selesai sekitar 10 sampai 15 tahun mendatang. 

"Memang masih memerlukan waktu yang panjang. Ini dimulai baru tahun 2021–2022, akan selesai kira-kira 10–15 tahun yang akan datang, jadi masih panjang," kata Presiden Jokowi, Selasa,

Presiden mengatakan, pembangunan IKN saat ini baru terealisasi sekitar 20%. 

"Kalau bapak/ibu gubernur, bupati, dan wali kota tadi melihat, ini baru awal, ini belum selesai. Jangan keliru ini belum selesai, mungkin baru 20-an%," ucap Presiden.

Presiden Jokowi menegaskan, pembangunan di IKN tidak hanya mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, kantor Kemenko, dan kantor kementerian. Namun, di luar KIPP juga nantinya banyak fasilitas-fasilitas yang dibangun, di antaranya rumah sakit, universitas, dan hotel.

"Seingat saya hotel ada lima kemarin tambah lagi, jadi ada enam. Rumah sakit juga sudah enam dalam proses dibangun. Kemudian training center-nya PSSI juga sudah selesai dan ada beberapa dimulai properti, perumahan sudah dimulai, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya," ucap Presiden.

Jokowi menekankan, melalui pembangunan IKN, pemerintah ingin menunjukkan Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota negara, sesuai keinginan dan desain pemerintah, meskipun memakan waktu yang cukup lama.

Realisasi Anggaran
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024. Realisasi tersebut mencakup 26,4% dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk 2024.

“Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini, yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di Q3 maupun di kuartal terakhir (2024),” bebernya saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa.

Menkeu mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semuanya terserap.

“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengatakan, ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah, dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” katanya.

Dalam konferensi pers, Sri Mulyani menyampaikan, total alokasi anggaran IKN Tahun 2022-2024 tercatat sebesar Rp75 triliun. Realisasi pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp27 triliun pada 2023.

Dia merinci, realisasi untuk realisasi klaster infrastruktur tercatat sebesar Rp9 triliun dari pagu Rp39,3 triliun. Realisasi anggaran itu digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian lain serta gedung Otorita IKN (OIKN). 

Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.

“Kami juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja VVIP, jalan tol IKN, jembatan IKN yang kemarin beberapa mulai berfungsi, tapi beberapa perlu disempurnakan. Kemudian fasilitas air. Akan ada 22 embung sebagai tampungan air dan akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60,” ucap Bendahara Negara itu.

Sementara itu, untuk klaster non-infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp3,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk perencanaan, koordinasi dan penyiapan pemindahan.

Kemudian, promosi hingga sosialisasi IKN. Sri Mulyani menambahkan, anggaran untuk klaster non-infrastruktur juga difungsikan untuk kegiatan pemetaan, pemantauan, evaluasi hingga operasional OIKN.