PLN Tunjukkan Program Dekarbonisasi RI Di COP26

JAKARTA – Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini memaparkan strateginya untuk menjadi perusahaan listrik yang bersih dan hijau.  Salah satunya dengan menghentikan pembangunan serta mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) eksisting secara bertahap.

Hal itu disampaikan pada diskusi Becoming the World's Leader in Green Economy dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP26 di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11) waktu setempat.

Berdasarkan peta jalan, PLN akan mempensiunkan PLTU subcritical  sebesar 10 gigawatt (GW) pada 2035. Kemudian PLTU supercritical sebesar 10 GW juga akan dipensiunkan pada 2045. Tahap terakhir pada 2055, PLTU ultra super critical 55 GW dipensiunkan.

Pada saat bersamaan, PLN akan berinvestasi besar-besaran untuk mempercepat peningkatan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga 20,9 GW, serta pengembangan teknologi penyimpanan listrik dalam bentuk baterai berukuran besar hingga teknologi penangkapan karbon dan hidrogen.

Program lain yang disiapkan PLN untuk mendukung transisi energi yaitu ekspansi gas, program co-firing, Konversi PLTD ke EBT, hingga peningkatan efisiensi energi dan pengurangan susut jaringan.

“Pada 2060, lebih dari setengah pembangkit kami akan berasal dari energi baru terbarukan dan seluruh PLTU telah digantikan,” tegas Zulkifli yang disiarkan pada Selasa (2/11).  

Ia menyebutkan, PLN setidaknya membutuhkan investasi lebih dari US$500 miliar selama 40 tahun ke depan untuk mendukung pencapaian Carbon Neutral pada 2060. Sehingga membutuhkan akses ke pembiayaan hijau, hibah pembangunan, dan dukungan G2G.

“Kami membutuhkan subsidi atau kompensasi untuk menghindari membebankan biaya tambahan kepada pelanggan. Kami juga membutuhkan dukungan dalam berbagi teknologi dan kemitraan dengan para pemimpin dalam pemanfaatan hidrogen dan penangkapan karbon. Serta dukungan kebijakan untuk mempercepat peralihan kendaraan listrik,” papar Zulkifli.

Sementara untuk mengakselerasi Carbon Neutral 2060, ada empat hal yang perlu menjadi perhatian. Meliputi, penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan, investasi skala besar, penerapan teknologi dalam skala besar, dan investasi pelanggan untuk beralih menggunakan peralatan rendah karbon.

Dengan begitu, Zulkifli menambahkan, pengembangan bisnis dan kampanye electrifying lifestyle perlu lebih digaungkan. Sebut saja, seperti penggunaan kompor listrik, kendaraan listrik, PLTS atap, dan perdagangan emisi.

“Kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Kami membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan,” tegasnya.

Di tengah upaya menekan emisi karbon, PLN memiliki beberapa pendekatan untuk memastikan bisnis ketenagalistrikan yang Berkelanjutan. Di antaranya memastikan operasional perusahaan ramping dan efisien, memberikan energi hijau untuk masa mendatang, dan menjadi perusahaan yang berfokus pada pelanggan dengan memberikan layanan yang andal serta terjangkau.

Zulkifli mengklaim, PLN mendukung penuh program dekarbonisasi yang diusung pemerintah guna menghadirkan ruang hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Mengingat, dengan skenario business as usual (BAU) saat ini, Indonesia diproyeksi akan melepas 4 miliar ton CO₂ per tahun pada 2060, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Sementara, emisi sektor listrik pada 2060 dalam skenario BAU diperkirakan mencapai 0,92 miliar ton CO₂. “PLN memiliki peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan energi hijau di Indonesia. Kami berkomitmen melakukan dekarbonisasi,” ujarnya

Gandeng ADB

Upaya PLN mengurangi emisi karbon yang dihasilkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dalam mendukung target Carbon Neutral 2060 pun mendapat dukungan finansial dari Asian Development Bank (ADB).

Dukungan itu direalisasikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan Director General Southeast Asia Department ADB Ramesh Subramaniam di sela rangkaian COP 26, kemarin.  

Adapun lingkup kerjasama PLN dan lembaga keuangan internasional itu meliputi, studi kelayakan penuh yang mencakup aspek teknis dan finansial dari pengurangan pembangkit listrik tenaga batu bara. Kemudian, evaluasi struktur ETM, mencari program atau mekanisme lain yang sesuai dan merancang program bantuan teknis transisi yang adil.

Wakil Menteri I BUMN Pahala Mansury menilai, kerja sama dengan ADB akan menjadi amunisi tambahan PLN untuk bisa mempercepat target tersebut Nett Zero Emission.

“Kami sangat optimistis target dekarbonisasi bisa tercapai dengan adanya kerjasama yang baik antara PLN dan ADB. Ini merupakan langkah yang agresif,” ujar Pahala pada acara MoU ADB - PLN regarding Energy Transition Mechanism.

Perlu diketahui, Indonesia telah berjanji akan menekan emisi karbon hingga mencapai netralitas karbon pada 2060, serta mewujudkan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030.

Target tersebut bisa tercapai bila sektor kelistrikan dan transportasi melakukan dekarbonisasi, sehingga PLN memegang peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan energi ramah lingkungan.

Pada kesempatan yang sama, ADB Vice President, Ahmed Saeed mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara yang menjadi mitra ADB dalam pilot project Energy Transition Mechanism (ETM).

Program tersebut merupakan program dukungan ADB dalam  pengurangan karbon untuk menggunakan pembiayaan publik-swasta dalam mempercepat pensiunnya pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan sumber EBT.

“ADB baru-baru ini menyelesaikan studi pra-kelayakan ETM dan sekarang mengerjakan studi kelayakan penuh,” ujar Saeed.

Director General Southeast Asia Department ADB, Ramesh Subramaniam juga menambahkan, kerja sama ini akan berlaku tiga tahun dan bisa ditindak lanjuti kemudian. Ke depan, kedua belah pihak akan membahas lebih spesifik terkait rencana PLN dalam mengurangi porsi PLTU dan beralih ke energi bersih.

“Tentu harapannya, pada COP berikutnya kami dan PLN mampu mempresentasikan kemajuan dari kerja sama ini. Harapannya, Indonesia akan lebih baik lagi dalam porsi energi bersih dan kami sangat senang bekerja sama dengan PLN dalam proyek energi bersih ini,” ujar Ramesh.

Setelah penandatanganan MoU ini, PLN dan ADB akan mengembangkan program kerja sama tahunan. Pada 2022 dan seterusnya, PLN dan ADB bakal merancang peta jalan dalam rangka menghentikan penggunaan batu bara, guna mencapai netralitas karbon pada 2060 atau lebih cepat.