PLN Bangun 3 PLTM di Bendungan Milik PUPR

JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero membangun tiga Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Mikrohidro (PLTM) dengan total kapasitas 8,95 megawatt (MW), di bendungan eksisting multifungsi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketiga pembangkit tersebut adalah PLTM Batanghari di Sumatera Barat berkapasitas 5,1 Megawatt (MW), PLTM Titab 1,27 MW di Bali, dan PLTM Pandanduti berkapasitas 0,58 MW di Nusa Tenggara Barat.

Untuk mendukung terealisasinya proyek senilai Rp200 miliar tersebut, PLN telah menyepakati kerja sama jual beli listrik dengan Kementerian PUPR. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi menyatakan, pembangunan PLTM tersebut merupakan salah satu bentuk transisi energi dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

“Proyek ini merupakan wujud nyata transformasi PLN melalui aspirasi Green, dengan terus meningkatkan bauran EBT dalam penyediaan listrik nasional,” jelas Agung, Jumat (18/6).

Ia menerangkan, ketiga PLTM ini akan menghasilkan peningkatan bauran energi dari EBT sebesar 42 gigawatthour (GWh) per tahun. PLN menargetkan pembangkit tersebut beroperasi pada Maret 2024. Pengembangan proyek ini melibatkan beberapa instansi yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM.

“Dengan memanfaatkan bendungan eksisting, dampak akhirnya tentu dapat menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik di sistem PLN setempat. Sekaligus meningkatkan bauran energi EBT secara bersamaan,” sambungnya.

Agung meyakini, pemanfaatan bendungan multifungsi milik PUPR untuk dijadikan PLTA, PLTM, maupun PLTMH, akan mempercepat penambahan kapasitas dan energi dari EBT. Ini karena waktu pembangunan relatif lebih singkat.

Selain itu, pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan bendungan membutuhkan biaya investasi yang lebih efisien dibanding dengan PLTA/PLTM/PLTMH green field.

PLN mencatat, terdapat sekitar 50 bendungan yang berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi PLTA/PLTM/PLTMH ke depannya. Agung pun menegaskan, pihaknya akan terus mendorong sinergi dengan banyak institusi lain.

“Melalui program ini, kita dapat melakukan penghematan anggaran negara dengan memanfaatkan utilitas yang sudah ada dan juga membuat tingkat utilisasi aset menjadi lebih baik,” tandasnya.

Bauran EBT
Selain memanfaatkan bendungan, PLN juga memiliki program green booster untuk meningkatkan bauran EBT. Contoh saja seperti program Co Firing atau pemanfaatan biomassa sebagai pengganti batubara untuk bahan bakar PLTU, juga program konversi PLTD ke EBT.

“Untuk dedieselisasi, ini merupakan upaya kami untuk mengurangi ketergantungan pembangkit diesel. Kita tahu solar itu harus diimpor, sehingga intinya kita mencari sumber energi yang lebih green tetapi juga tidak impor,” ujarnya.

Asal tahu saja, dedieselisasi merupakan langkah PLN menyubstitusi pembangkit listrik yang mengonsumsi BBM ke pembangkit yang memanfaatkan EBT. PLN telah meluncurkan program Konversi PLTD ke pembangkit baru yang berbasis EBT sejak 2 November 2020 lalu.

Sekitar 5.200 unit mesin PLTD yang terpasang di wilayah Indonesia, tersebar di 2.130 lokasi dengan potensi untuk dikonversi ke pembangkit berbasis EBT sebesar ±2 GW. Program Konversi PLTD ini akan dilakukan secara bertahap.

Pada tahap pertama, PLN akan melakukan konversi terhadap PLTD di 200 lokasi dengan kapasitas 225 Megawatt (MW). Konversi tahap awal ini dilakukan dengan memilih mesin PLTD yang telah berusia lebih dari 15 tahun dengan mempertimbangkan kajian studi yang telah dilakukan oleh PLN. Sementara, pada tahap kedua dan ketiga, PLN akan melakukan konversi PLTD dengan total kapasitas masing-masing 500 MW dan 1.300 MW.

Melalui aspirasi green dalam Transformasi PLN, Agung menjanjikan bahwa BUMN ini akan terus mendorong transisi energi tidak hanya untuk memenuhi target bauran EBT 23% pada tahun 2025, tetapi untuk generasi yang akan datang agar bisa menikmati masa depan yang lebih baik.

Pekerja melintas di depan tempat penguapan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya di Nagan Raya, Aceh, Senin (28/9/2020). PLTU Nagan Raya memproduksi sekitar 220 Megawatt yang didistribusikan ke sejumlah unit transmisi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di seluruh Aceh. ANTARAFOTO/Irwansyah Putra 

 

Terpisah, Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends memintapemerintah dapat mempercepat perwujudan bauran energi seperti yang telah ditargetkan. Hal ini diperlukan dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap penggunaan EBT di Tanah Air.

"Sampai hari ini, EBT masih ada di angka 11%. (Ini sudah) tinggal berapa tahun saja, dan kita harus mencapai 23% (2025). Sementara anggaran yang diarahkan untuk pengembangan EBT sendiri masih terbatas. Kami harap kebijakan dan goodwill sendiri dari pemerintah untuk mengembangkan EBT," kata Mercy Chriesty Barends.

Menurut Mercy, dengan terwujudnya bauran energi Indonesia seperti yang ditargetkan, maka ke depannya akan tercapai keseimbangan antara neraca energi nasional dan neraca keuangan Indonesia. Politisi Fraksi PDIP itu mengutarakan harapannya agar pemerintah segera mewujudkan penggunaan EBT, walaupun diketahui memiliki anggaran terbatas dalam pelaksanaanya.

Sebelumnya, Direktur Mega Proyek dan EBT PT PLN (Persero) Muhammad Ikhsan Asaad sudah menegaskan komitmen perseroan, untuk terus melakukan transformasi dan mendukung pengembangan EBT. Sekalipun menurutnya, kondisi pandemi covid-19 menjadi tantangan tersendiri.
 
Ikhsan menjelaskan, kapasitas terpasang pembangkit EBT PLN pada 2020 mencapai sekitar 8 GW dari total kapasitas sebesar 63 GW. Sementara itu, capaian EBT pada 2020 dalam bauran energi nasional baru 11%
 
"Kami masih ada celah untuk bisa mencapai produksi EBT pada 2025. Kami sudah memetakan dan mengeksekusi sejumlah proyek untuk mendorong bauran energi, tapi kondisi pandemi saat ini cukup membuat gap konsumsi listrik, permintaan pun anjlok," tuturnya.