Selamat

Minggu, 16 Mei 2021

WIRAUSAHA

04 Mei 2021|13:45 WIB

Plafon KUR Tanpa Jaminan Naik Dua Kali Lipat

Keputusan tersebut diambil dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Fin Harini

ImagePerajin menyelesaikan pembuatan gerabah di Banjar Binoh Kaja, Desa Ubung, Denpasar, Bali, Senin (19/ 4/2021). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

JAKARTA – Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM memutuskan menambah subsidi bunga KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Selain itu, kebijakan pelaksanaan juga diubah, salah satunya memperlebar plafon KUR tanpa jaminan.

“Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR sehingga menjadi 3% selama enam bulan, (terhitung sejak) 1 Juli–31 Desember 2021,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (4/5).

Pemerintah, lanjut Airlangga, juga menetapkan perubahan KUR tanpa jaminan, yang semula plafon tertinggi adalah Rp50 juta menjadi Rp100 juta. 

Perubahan lainnya, penerima KUR Kecil dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk menindaklanjuti Inpres 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selain itu, untuk KUR Khusus industri UMKM, atau komoditas sektor produktif lain, bisa dikembangkan menjadi KUR khusus. Ketentuan sebelumnya, KUR khusus hanya untuk komoditas perkebunan, peternakan dan perikanan rakyat.

Untuk mengakomodasi kebijakan ini, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp4,39 triliun untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut. Adanya tambahan ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR 2021 menjadi Rp7,84 triliun.

Pemerintah juga memutuskan untuk menambah plafon KUR 2021 dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun.

“Peningkatan plafon tersebut merupakan respons atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR, dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM,” ujar Menko Airlangga.

Airlangga mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. Skema KUR disinyalir menjadi motor penggerak pembiayaan utama untuk UMKM, di tengah lesunya penyaluran skema kredit yang lain. 

Secara umum, kebijakan juga dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden pada ratas mengenai peningkatan porsi kredit perbankan untuk usaha skala mikro-kecil pada 5 April 2021.

Saat ini, porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8% terhadap total kredit perbankan. Karenanya, porsi kredit untuk UMKM tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap, setidaknya menjadi lebih dari 30% pada 2024. 

Realisasi KUR
Secara keseluruhan, pemerintah mencatat realisasi penyaluran KUR sejak Januari–29 April 2021 sebesar Rp82,56 triliun rupiah, atau baru 32,63% dari target 2021 Rp253 triliun. 

Jumlah dana KUR diberikan kepada 2,28 juta debitur sehingga total outstanding KUR sebesar Rp252,92 triliun rupiah dengan tingkat NPL sebesar 0,71%.

Terkait keringangan dalam penyaluran KUR, berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sampai 29 April 2021, realisasi tambahan subsidi bunga KUR per 31 Desember 2020 telah diberikan kepada 7,02 juta debitur dengan baki debet Rp186,5 triliun.

Dari data yang sama, realisasi penundaan angsuran pokok sampai 29 April 2021 telah diberikan kepada 1,76 juta debitur dengan baki debet Rp70,53 triliun.

Adapun realisasi relaksasi KUR sampai dengan 29 April 2021 yakni perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp47,51 triliun. Lalu, penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 16 debitur dengan baki debet Rp2,49 miliar. 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA