Pimpin Tim Negoisasi ke AS, Airlangga Diberi Target Tarif Resiprokal Harus Turun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah memimpin delegasi Indonesia bertemu dengan United States Trade Representative (USTR) atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat untuk memulai negoisasi terkait tarif resiprokal. Rangkaian negosiasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 16-23 April 2025

Dalam lawatan tersebut, Airlangga akan didampingi Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Adapun Menteri Luar Negeri Sugiono telah lebih dulu berada di AS.

Presiden Prabowo Subianto, kata Airlangga, meminta agar besaran tarif yang diberlakukan pada Indonesia dapat disesuaikan. 

"Negosiasi sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional. Yang penting (kata Presiden) diturunkan (tarifnya)," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/4).

Bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga sudah melakukan pembicaraan awal dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick soal tarif resiprokal pada Senin (14/4). 

Menurutnya, pembicaraan itu akan ditindaklanjuti lagi saat negosiasi secara tatap muka di Washington DC.

Di Washington, Airlangga mengatakan delegasi akan bicara dengan beberapa lembaga, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (US Trade Representative/USTR), Kementerian Keuangan AS (US Department of the Treasury), dan beberapa asosiasi dagang seperti US ASEAN Business Council, hingga United States-Indonesia Society (USINDO).

Airlangga menyebutkan kemungkinan bakal ada dua hingga tiga kali pembicaraan untuk mendapatkan satu hasil negosiasi. 

"Kemarin Indonesia menyampaikan, Indonesia ingin yang sifatnya konkret. Jadi, artinya specific outcome itu lebih penting, sehingga kita dalam tanda petik, kalau untuk perjanjian nanti framework berikut dalam bentuk limited FTA (free trade agreement)," jelas Airlangga.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah AS menunda penerapan tarif bea masuk resiprokal sebesar 32% yang semula akan berlaku mulai 9 April 2025. Dengan penundaan ini, tarif bea masuk terhadap produk Indonesia masih berada di angka 10% dalam tiga bulan ke depan.