Selamat

Senin, 17 Mei 2021

BERITA

05 Mei 2021|10:50 WIB

Peternak Ayam Tuntut Keadilan Ekosistem Perunggasan

Harga sarana pokok produksi seperti pakan, bibit ayam atau DOC dan lainnya dihargai sangat tinggi

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Nadya Kurnia Kartika Sari

ImagePeternak memanen telur ayam kampung di Ichick Farm, Babakan Encle, Ciomas, Kabupaten Bogor. ANTARAFOTO/Arif Firmansyah

JAKARTA – Kelompok peternak rakyat terus mendesak Kementerian Pertanian untuk membenahi sengkarut perunggasan. Peternak menilai terjadi ketidakadilan yang diterima dari perlakuan pemerintah kepada perusahaan integrator. 

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara Alvino Antonio menyatakan, hingga kini kondisi peternak rakyat mandiri semakin terpuruk. Peternak juga menyoroti persoalan unggas di dalam negeri juga tidak kunjung usai.

Betapa tidak, harga sarana pokok produksi seperti pakan, bibit ayam atau DOC dan lainnya dihargai sangat tinggi. Di sisi lain, harga jual ayam broiler dan telur cenderung lebih rendah. 

"Kondisi itu yang menyebabkan peternak rakyat mengalami kerugian yang sangat besar. Sejak 2018 hingga 2020, ribuan peternak mengalami kerugian dengan taksiran mencapai Rp5,4 triliun," katanya dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (4/5).

Ia melanjutkan, kekesalan peternak rakyat memuncak tatkala Kementan dinilai tidak memperdulikan dan terkesan membiarkan peternak rakyat bangkrut. Sementara, membiarkan perusahaan integrator peternakan semakin jaya. 

"Saya menduga ada kongkalikong di antara Kementan dan integrator (perusahaan ternak), sehingga nasib kami para peternak diabaikan," jelasnya. 

Alvino mengungkapkan, Kementan kerap selalu berpihak pada integrator raksasa perunggasan. Faktanya, baru-baru ini Kementan memangkas 20,5 juta ekor DOC Final Stock dengan dalih menjaga kestabilan harga perunggasan. 

Bahkan, Kementan menargetkan memusnahkan 288 juta ekor bibit ayam tahun ini. Akibatnya, diprediksi akan terjadi kelangkaan sehingga ratusan peternak unggas terancam tidak mendapatkan DOC. 

“Kondisi kami semakin tertekan, harga DOC pasti naik. Sementara para integrator raksasa pasti memprioritaskan internal farm dan kemitraannya,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya, secara gamblang Permentan 32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi mengamanatkan alokasi 50% DOC untuk peternak unggas mandiri. 

Kemudian, baru-baru ini juga terjadi kenaikan biaya pakan ayam hingga 30%, yang mengikuti kenaikan harga ayam pada bulan Ramadan. Kendati, prediksi Alvino, saat musim panen nantinya malah harga sudah kembali turun. 

"Inilah akibatnya apabila Pemerintah membiarkan ‘mekanisme pasar’ yang menguasai ekosistem bisnis perunggasan," ucapnya. 

Tidak heran, sekali lagi ia utarakan, peternak ayam rakyat yang merasakan dampak kerugian yang paling besar. Karena peternak rakyat tidak dapat menentukan mekanisme pasar perunggasan.

Ke depan, pihaknya akan terus menuntut keadilan dan perbaikan menyeluruh pada ekosistem perunggasan di Tanah Air. 

"Kerugian yang kami alami sangat besar, banyak diantara kami yang sudah guling tikar. Kami yang bertahan, masih menunggu komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para peternak mandiri," pungkasnya.

Informasi tambahan saja, hingga minggu ketiga April 2021, kondisi neraca daging ayam nasional masih terbilang aman, dengan surplus 121.368 ton. BKP Kementan menjabarkan kondisi tersebut terjadi lantaran ketersediaan ayam masih jauh lebih tinggi (183.559 ton), daripada kebutuhan saat ini (62.192 ton).

Lebih rinci, stok pasokan daging ayam tersebar di tingkat grosir (30.241 ton), masuk dari luar wilayah (28.268 ton), distributor (20.891 ton), dan rumah tangga (20.479 ton). Kemudian, usaha lain (14.895 ton), agen (13.175 ton), pengolahan (11.274 ton), hingga supermarket (10.723 ton). 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER