Selamat

Minggu, 20 Juni 2021

BERITA

10 Juni 2021|19:31 WIB

Pertukaran Data Pribadi, Tantangan Kongsi Perbankan – Fintech

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) hingga kini belum juga disahkan sejak masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas tahun 2020

Oleh: Faisal Rachman

ImageIlustrasi Perlindungan data pribadi. ist.dok

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan perlindungan dan pertukaran data pribadi nasabah yang belum dijamin oleh undang-undang, menjadi salah satu satu tantangan kolaborasi perbankan dengan pihak nonperbankan. Termasuk pelaku teknologi finansial atau fintech.

"Merespon kolaborasi fintech dan perbankan, kami melihat tantangan-tantangan yang ada supaya kolaborasi dapat berjalan lebih baik. Kami berharap ketika perbankan bekerjsama dengan fintech, maka perlu diperhatikan juga prinsip perlindungan data, walau kita belum ada UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP," kata Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional OJK Tony dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (10/6).

OJK sendiri, lanjutnya sudah meminta perbankan memperhatikan hal tersebut. Hal lainnya yang tak kalah penting adalah soal kebijakan data transfer, sehingga tidak melanggar rahasia bank yang memang diatur oleh UU Perbankan.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) hingga kini belum juga disahkan sejak masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas tahun 2020 dan berlanjut pada tahun ini. RUU tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh legislator.

Tantangan kedua, lanjut Tony, yaitu risiko kebocoran data nasabah. Otoritas pun meminta perbankan untuk menerapkan kebijakan tata kelola data yang baik.

"Kedua, kami minta terkait bagaimana kebijakan tata kelola data tersebut. Ketika data itu dikelola oleh bank dan bagaimana itu dikelola oleh fintech," ujar Tony.

Adapun tantangan berikutnya yaitu terkait risiko serangan siber dan risiko pihak ketiga. Untuk risiko serangan siber, OJK meminta perbankan menerapkan cyber security management, cyber security assesment, cyber security exercise, dan cyber security reporting yang mengacu kepada standar internasional. Sedangkan untuk risiko pihak ketiga, OJK meminta perbankan memiliki kebijakan alih daya atau outsourcing dan standar kerja sama bank dengan pihak ketiga.

Tony menyampaikan, secara umum OJK sangat mendukung adanya akslerasi transformasi digital perbankan. Terutama terkait kolaborasi dan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga jasa keuangan dalam mendukung ekosistem ekonomi digital.

Menurutnya, dukungan tersebut, setidaknya sudah tertuang dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 dan Blueprint Transformasi Digital Perbankan.



Tiga Prinsip
Dari sisi perbankan sendiri, OJK memiliki tiga prinsip utama untuk mengembangkan trasnformasi digital perbankan. Pertama, otoritas sangat mendorong adanya inovasi pada perbankan, terutama inovasi-inovasi produk dan juga kecepatan layanan perbankan.

Namun, ketika inovasi produk itu terjadi, perbankan tetap diminta memerhatikan aspek prudensial, agar perbankan tetap beroperasi secara aman dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat akan layanan perbankan digital.

"Dan tentunya untuk kali ini OJK pada saat ini sedang menyusun Blueprint Transformasi Digital Perbankan dan tentunya akan semoga bisa selesai pada tahun ini. Akan kita keluarkan pada tahun ini," kata Tony.

Tony menegaskan, pada intinya OJK mendorong kolaborasi antara pihak bank dengan pihak ketiga, baik lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan. Antara lain dalam bentuk platform sharing dan infrastructure sharing, serta distribusi dan penawaran produk.

"Melihat perkembangan ke depan, perbankan memang semakin mengarah menjadi super apps. Saat ini berbagai bank sudah mulai membuka dalam aplikasinya link dengan e-commerce. Seperti BCA Mobile, sudah ada link dengan blibli, tiket.com, dan demikian juga bank-bank lain mereka sudah membentuk semacam super apps. Tentunya semua itu dikembangkan melalaui open API  (Application Programming Interfaces). Jadi ada open API yang dikembangkan dalam apps bank tersebut," ujar Tony.

Ia menuturkan, selain kolaborasi data, sejatinya ada beberapa bentuk kerja sama yang bisa dilakukan perbankan dan fintech atau lembaga keuangan lainnya, baik dari sisi lending maupun kerjasama lainnya. Dari sisi lending, terdapat skema channeling maupun skema referal yang sudah mulai dilakukan baik oleh bank umum dengan fintech maupun BPR dengan fintech.

"Bahkan terakhir OJK terkait skema channeling dan referal ini sudah membuat suatu pedoman kerja sama antara BPR dan fintech. Karena kita mendorong bagaimana BPR itu bisa bekerjasama dengan fintech sehingga dapat meningkatkan tingkat inklusi, bukan saja di level kota-kota besar tapi sampai ke level pelosok yang merupakan nasabah-nasabah BPR," ujar Tony.

Selain itu, juga ada skema sistem pembayaran, di mana bank dan fintech bisa bekerjasama. Pada umumnya, fintech memang bekerjasama dengan bank untuk penyediaan escrow account (rekening penampung) atau cash management terutama bagi fintech peer to peer lending dan penyediaan akses terhadap data yang ada di bank melalui open Application Programming Interfaces (API).

"Tentunya itu adalah data-data tertentu yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, artinya tidak melanggar rahasia bank," kata Tony.



Berdasarkan data Google, Temasek and Bain & Company,ekonomi digital diprediksi akan terus berkembang hingga 2025. Aktivitas berbasis internet akan semkin tinggi dan semakin memberikan nilai tambah pada perekonomian, seperti melalui e-commerce, jasa transportasi dan makanan berbasis digital, online travel, online media, dan sebagainya.

Lebih lanjut, data tersebut juga menyebutkan ekonomi digital indonesia akan mencapai US$124 miliar pada 2025. Sementara total ekonomi digital untuk enam negara peer countries yaitu Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, mencapai US$309 miliar.

Pendeknya, ekonomi digital Indonesia sangat berpotensi untuk berkembang karena memiliki porsi sekitar 40% dari total enam negara tersebut dan harus benar-benar secara bersama-sama direalisasikan.

Data tersebut juga memprediksi keuangan digital di Asia Tenggara akan berkembang dengan didominasi oleh digital payment sebesar 1 triliun pada 2025. Perekembangan ekonomi digital di sektor keuangan, termasuk fintech lending, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dari sisi pemain, pengguna , hingga aktifnya berbagai sektor industri yang mendukung pertumbuhan tersebut.

"Kami dari pemerintahan pun kita sudah menggunakan beberapa fintech untuk misalnya membayar pajak atau membayar penerimaan negara lainnya, untuk berpartisipasi misalnya ORI, kemudian juga untuk penyaluran baik itu misalnya ultra mikro kredit maupun penyaluran bansos lainnya," ujar Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto, dalam sebuah seminar daring di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, Kementerian Keuangan sendiri terus mendukung kolaborasi antara perbankan dan fintech yang dinilai akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Menurut Sudarto, fintech yang telah mendisrupsi berbagai aktivitas perekonomian termasuk sektor keuangan, perlu disikapi sebagai enabler, bukan sebagai kompetitor.
 
"Jadi perbankan sebagai industri dengan porsi terbesar di sektor keuangan, perlu berkolaobrasi dengan fintech dalam memberikan layanan keuangan atau penciptaaan produk-produk keuangan baru bagi konsumen. Kolaborasi ini justru akan memberikan manfaat bagi perbankan, fintech, dan tentunya bagi perekonomian nasional atau bagi seluruh rakyat Indoensia," tuturnya.  

Sudarto menyampaikan, perbankan memiliki keunggulan berupa dana yang besar dan basis data konsumen yang luas. Sedangkan fintech memiliki teknologi terkini dan produk yang inovatif. Kolaborasi perbankan dan fintech dinilai akan membuat bisnis keduanya lebih efektif dan efisien.
 
"Namun kami juga perlu ingatkan bahwa kerja sama juga perlu dilkakukan dengan tidak hanya perbankan nasional, tapi juga misalnya BPD atau BPR yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia," kata Sudarto.

 

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER