Pertamina Ungkap Manfaat Digitalisasi SPBU

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga tengah berusaha keras untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran. Upaya itu salah satunya diimplementasikan lewat digitalisasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengungkapkan ada beberapa hal krusial yang menjadi dampak positif dari digitalisasi, misalnya pada aspek monitoring ialah stok di SPBU yang terpantau selama 24 jam secara terpusat hingga data transaksi yang terpantau secara real time pada SPBU seluruh Indonesia.

"Jadi kita bisa lihat kendaraan itu membeli BBM jenis apa, di SPBU mana, bisa kita lihat transaksinya di data center," tutur Riva dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (13/9).

Bahkan, Pertamina juga bisa melakukan blocking kendaraan secara sistem bagi mereka yang tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi dengan mengacu pada regulasi terkait.

Selain itu, dampak lain dari digitalisasi SPBU ialah pembatasan transaksi sesuai kuota per kendaraan per hari.

"Ini bisa kita lakukan saat diimplementasikannya digitalisasi SPBU. Lalu yang juga cukup penting adalah penggunaan data digitalisasi untuk proses audit," ungkapnya.

Baca Juga: Pertamina Raih Laba Bersih Rp56 Triliun Pada 2022

Di sisi lain, Riva tak menampik ada sejumlah aspek yang belum bisa dilakukan dengan sistem. Hal tersebut dia katakan butuh kinerja atau peran dari SDM, yakni soal pengawasan yang terus digalakkan oleh Pertamina Patra Niaga.

"Kami terus galakkan peningkatan peran serta integritas SDM yang ada di titik serah, dalam hal ini contohnya di SPBU," kata dia.

Namun demikian, digitalisasi SPBU yang dilakukan oleh Pertamina setidaknya bisa memecahkan 90% persoalan yang kerap terjadi dalam penyaluran BBM bersubsidi, salah satunya ialah mengenai pendataan transaksi.

Persoalan yang juga dapat dipecahkan oleh Pertamina, sambung Riva, ialah analisa data transaksi terkait konsumen dan jenis kendaraan. Selanjutnya, ialah pengaturan pengguna dan alokasi terkait volume dan jenis pengguna yang bisa dijaga untuk mengonsumsi atau membeli BBM bersubsidi.

"Kita juga bisa integrasikan dari sistem tersebut dengan data di luar Pertamina, misalnya diberikannya akses kepada BPH Migas dan Dirjen Migas," sebutnya.

Baca Juga: Dunia Bisnis dan Industri Terus Lakukan Optimalisasi Kecerdasan Buatan

Pasalnya sebelum digitalisasi, PT Pertamina Patra Niaga tidak bisa melakukan pemantauan baik transaksi maupun stok BBM secara real time. Aspek lain yang tak bisa terpantau adalah mengenai data penjualan yang hanya berdasarkan selling in, yakni penjualan dari depot Pertamina ke SPBU atau penyalur.

"Sedangkan selling out dari SPBU ke end consumer itu tidak dapat dimonitor pada era sebelum digitalisasi SPBU," jabar Riva.

Tak sampai situ, Riva mengakui pihaknya mendapat kesulitan untuk melakukan identifikasi kendaraan yang berhak mendapat BBM bersubsidi sebelum adanya digitalisasi SPBU. Artinya, Pertamina Patra Niaga tidak bisa memantau siapa saja yang mengonsumsi atau membeli BBM bersubsidi.

"Sebelum digitalisasi, tidak dapat dilakukan secara sistem pembatasan untuk volume yang dibeli kendaraan-kendaraan yang melakukan pembelian BBM bersubsidi tersebut," kata Riva.