Peroleh Rating BBB, BI: Internasional Makin Yakin Dengan Indonesia

JAKARTA - Bank Indonesia mengapresiasi penuh laporan lembaga pemeringkat Fitch yang kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating RI pada BBB per September 2023. Adapun, peringkat kredit ini berada satu tingkat di atas level terendah investment grade dengan outlook stabil.

“Afirmasi rating Indonesia pada peringkat BBB dengan outlook stabil menunjukkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (4/9). 

Fitch sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB dengan outlook stabil pada 14 Desember 2022.

Sebagai info, menurut Fitch, keputusan credit rating Indonesia ini telah mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah yang baik, serta rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang rendah. 

Pada laporannya, Fitch memperkirakan, ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh 5% pada 2023 didukung oleh konsumsi domestik yang solid, di tengah pelemahan ekspor dan eskalasi risiko dari tertahannya pemulihan ekonomi China. 

Sementara, Pemilu pada 2024 diperkirakan tidak akan memengaruhi investasi. Bahkan, belanja Pemilu partai dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam enam bulan ke depan. 

Dalam jangka menengah, ekonomi Indonesia diyakini akan memperoleh manfaat dari implementasi reformasi dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, termasuk pembangunan IKN Nusantara. Atas perkembangan tersebut, Fitch memperkirakan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tumbuh 5,2% pada 2024 dan 5% pada 2025.

Pada sisi eksternal, setelah mencatat surplus pada dua tahun terakhir, Fitch memperkirakan transaksi berjalan akan mencatat defisit sebesar 0,3%-1,5% dari PDB pada 2023-2025, seiring penurunan harga komoditas. 

Penanaman modal asing (PMA) diperkirakan meningkat didukung kelanjutan aktivitas hilirisasi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap ekspor komoditas dan mendorong peningkatan ekspor manufaktur. 

“Optimisme hasil laporan lembaga pemeringkat membuktikan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara pemerintah dan BI di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi,” tegasnya. 

Terkait perkembangan harga, penerapan kebijakan moneter ketat dan sinergi dengan pemerintah melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diperkirakan mampu menurunkan inflasi sehingga mencapai kisaran sasaran 3,0±1% pada akhir 2023 dan ke sasaran baru 2,5%±1% pada 2024.

Fitch juga menilai, penerapan kebijakan fiskal yang berhati-hati telah berhasil mengembalikan defisit fiskal ke level sebelum pandemi pada 2022, dan diperkirakan tetap terjaga di bawah 3% dari PDB untuk beberapa tahun ke depan. 

Dari sisi penerimaan, dampak positif kenaikan tarif PPN terhadap penerimaan pada 2023 diperkirakan belum mampu menahan dampak negatif dari penurunan harga komoditas.

Namun demikian, dalam jangka menengah, Fitch memperkirakan utang pemerintah akan menurun dari level 38,9% dari PDB pada 2023 menjadi 38,0% pada 2025.

Tantangan
Di sisi lain, Fitch melihat masih ada sejumlah tantangan yang perlu direspons. Salah satunya, penerimaan pemerintah yang masih rendah. Selain itu, beberapa indikator structural, termasuk indikator tata kelola, yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain pada peringkat yang sama. 

Dari sisi eksternal, sejumlah indikator seperti transaksi berjalan menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelum pandemi. Meskipun torehan tersebut disinyalir baru akan kembali ke level normal dalam beberapa tahun ke depan, dengan asumsi bahwa penurunan harga komoditas akan berlanjut.

Ke depan, Gubernur Perry menggaransi, bahwa Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan.

“Untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” urainya.