Perluasan Keterbukaan Ekonomi Bakal Pulihkan Perekonomian Nasional

JAKARTA - CIPS menyebut Indonesia perlu meningkatkan keterbukaan ekonominya, demi mendukung upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Perlu beragam kebijakan yang fasilitasi perdagangan bebas, investasi asing langsung (FDI), serta pengembangan industri bernilai tambah.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies Felippa Ann Amanta menyebut, Indonesia perlu memastikan sistem hukum dan usahanya dapat mendukung perkembangan bisnis, lewat kepastian hukum dan regulasi sederhana. Sehingga dapat mendukung keterbukaan ekonomi yang lebih luas,  

“Pandemi mempengaruhi jumlah penanaman modal asing (PMA) secara global. Indonesia perlu bersaing lebih keras dibanding negara lain untuk bisa menarik modal asing, terutama dengan menunjukkan komitmen kepada keterbukaan ekonomi,” jelas Felippa dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (14/9).

UU Cipta Kerja memang disahkan dengan tujuan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Namun ujian sesungguhnya, mengimplementasikan beleid dan peraturan turunannya sekaligus harmonisasi kerangka regulasi lain agar benar-benar bisa mewujudkan keterbukaan ekonomi yang diinginkan.

Ia menekankan, pentingnya mereformasi regulasi agar dapat menarik lebih banyak FDI. Untuk itu, Indonesia perlu membuat pasarnya lebih mudah diakses dan membangun kemitraan dagang internasional yang kuat.

"Indonesia juga perlu meningkatkan negosiasi perdagangan, memanfaatkan skema kerjasama perdagangan bilateral, multilateral serta regional, dan menurunkan hambatan-hambatan perdagangannya," terangnya. 

Hambatan non-tarif dan juga regulasi yang tidak bersahabat dengan perdagangan terbuka, seringkali menjadi penghalang kemajuan perekonomian.

Pemerintah juga perlu mengembangkan industri bernilai tambah, terutama di sektor pengolahan dan manufaktur, untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi, Bukan saja dengan memacu kinerja neraca perdagangan, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia.

“Sangat penting meningkatkan kinerja industri kita untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama pada sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan positif. 

Pantau Terus Impor Pendukung 

Kendati begitu, Felippa mengingatkan pengembangan industri bernilai tambah juga akan sangat dekat dengan adanya peningkatan nilai impor. Karena tidak semua bahan baku tersedia di Tanah Air, terutama untuk sektor industri pengolahan dan manufaktur. 

Impor yang meningkatkan nilai tambah produksi dalam negeri, akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Karenanya Indonesia harus memastikan importasi akan menghasilkan nilai tambah bagi industri di Indonesia. 

"Termasuk yang memasok produk antara (intermediate goods) untuk diolah lebih lanjut di dalam maupun luar negeri. 

Indonesia berada pada peringkat 70 dari 165 negara pada Economic Freedom of The World: Annual Report 2021 yang menggunakan data 2019. Indonesia termasuk lemah di salah satu indikator kebebasan, yaitu perdagangan dengan menempati peringkat ke-91. 

Hong Kong dan Singapura memimpin pada posisi ke-1 dan ke-2, diikuti oleh Selandia Baru, Swiss, Georgia, Amerika Serikat, Irlandia, Lithuania, Australia, dan Denmark pada 10 besar.

Economic Freedom of The World mengukur kebebasan ekonomi, termasuk dengan melihat tingkat pilihan pribadi, kemampuan memasuki pasar, keamanan properti milik pribadi, aturan hukum, dan menganalisis kebijakan dan institusi dari 165 negara. 

"Negara dengan peringkat kebebasan ekonomi yang tinggi tidak saja memiliki tingkat PDB per kapita yang tinggi tetapi juga tingkat harapan hidup, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih baik," tukasnya.