Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik, Erick Thohir Gandeng Australia

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir, menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembentukan mekanisme bilateral kolaborasi untuk memajukan kendaraan listrik dengan Australia. MoU digelar di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (23/11)
 
"Ini sebuah momentum besar, di mana kalau kita lihat pergeseran ekonomi global saat ini banyak mengarah ke kawasan Asia, dengan situasi global yang tidak menentu hari ini, ini benar-benar pergeseran ke Asia," ujar Erick Thohir, Kamis (23/11).

Penandatanganan dilakukan oleh Erick Thohir dan Menteri Industri dan Sains Australia Edham Nurredin "Ed" Husic. 

Erick pun menyampaikan, kolaborasi tersebut merupakan buah dari kepercayaan internasional terhadap potensi pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Menurut dia, Indonesia dan Australia merupakan negara tetangga yang memiliki hubungan erat, baik dalam hubungan antarpemerintah, bisnis ke bisnis, maupun antarmasyarakat. Hubungan baik tersebut menjadi pendorong bagi kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kebetulan kedua negara (Indonesia dan Australia) punya sumber daya alam yang bisa disinergikan," kata Erick.

Erick menyebutkan kolaborasi itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong akselerasi kendaraan listrik di masa transisi energi saat ini. 

Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan menyentuh 315 juta, Erick menjelaskan kendaraan listrik dapat menjadi solusi atas sejumlah persoalan lingkungan dan menjaga ketahanan energi nasional.

"Pemerintah sudah mengambil posisi, kita harus terus mendorong pengembangan EV (kendaraan listrik) jadi tidak hanya Indonesia sebagai negara yang memproduksi EV, tapi, juga kita punya pasar yang besar," Erick menambahkan.

Erick optimistis, pengembangan industri kendaraan listrik akan memiliki dampak besar bagi Indonesia, salah satunya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai hal itu juga akan berkontribusi besar dalam mendorong pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Insyaallah dengan nota kesepahaman ini, saya janjikan mungkin dalam satu bulan ke depan kita bisa punya peta jalan yang bisa kita implementasikan antara kedua negara sehingga bukan hanya seremonial, namun, sesuatu yang konkret untuk kemajuan persahabatan kedua negara," kata Erick.

Berbagai Insentif
Sebelumnya, Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kemenko Marves M. Firdausi Manti, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan, berbagai negara sudah mulai bertransformasi ke kendaraan listrik.begitu juga Indonesia.
 
Karena itulah, pemerintah, kata dia, telah memberikan dukungan program bantuan, mulai dari pengurangan pajak sampai penyediaan fasilitas, sebagai salah satu upaya mendorong masyarakat untuk mengadopsi kendaraan listrik.
 
"Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai insentif atau program bantuan untuk mendorong adopsi EV (electric vehicle) oleh masyarakat, di antaranya insentif pembelian motor baru dan konversi sebesar Rp7 juta," tuturnya.
 
Kemudian, pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 1%, pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil dan bus listrik, serta bebas ganjil genap khusus daerah tertentu atau DKI Jakarta.
 
Firdausi menyebutkan, saat ini sudah lebih dari 15 merek dan 35 model sepeda motor listrik yang dapat dibeli melalui program bantuan pemerintah. Antara lain Smoot, Selis, 9e nine, Jarvis Elektrik, Viar, Polytron, Rakata Motorcyle, Volta, Green Tech, Pasific, Yadea, Gesits, Alva, United, dan U-Winfly.
 
Harganya pun bervariasi, kata dia, mulai dari Rp11 juta sebelum potongan dari pemerintah. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat juga bisa mengecek langsung di "landing.sisapira.id".
 
"Peralihan menggunakan kendaraan bebas emisi menjadi tantangan besar dan perlu dukungan seluruh stakeholder. Tujuan sama, yakni untuk menurunkan emisi dan mencapai zero emission tahun 2060," serunya.