Percepat Pembangunan IKN, Basuki Incar Investasi Swasta

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Basuki usai dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11), menyebut saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti.

"Kan dulu LoI itu nggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu," katanya, dikutip dari Antara.

Minat para investor itu, kata Basuki, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Ditanya komentarnya terkait pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang menyebut kecepatan pembangunan IKN bakal lebih lambat dari sebelumnya, Basuki menegaskan ia akan berpegang pada komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan di IKN.

Baca Juga: Pembangunan IKN Bakal Terus Berlanjut Hingga 2045

Selain hal itu dimandatkan oleh UU IKN, Basuki juga menyebut percepatan pembangunan IKN menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar bisa segera dirampungkan dalam 3-4 tahun ke depan.

"Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyampaikan alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp15 triliun.

"Itu di-breakdown, untuk OIKN Rp5,89 triliun dan PUPR Rp9,11 triliun," ucap Thomas Djiwandono di Serang, Banten, Rabu (25/9).

Hingga kini, lanjut Basuki, capaian batch 1 pembangunan IKN sudah 94% rampung. Sedangkan batch 2 baru mencapai 60% lebih rampung, dan batch 3 hampir 40% rampung.

"Sampai dengan groundbreaking terakhir APBN Rp86 triliun, lalu investasi Rp58 triliun, itu di-groundbreaking terakhir sebelum tanggal 20 kemarin," ujarnya.

KIPP IKN
Dalam kesempatan itu, Basuki mengatakan akan fokus membangun fasilitas yudikatif dan legislatif pada tahap lanjutan pembangunan IKN dalam waktu empat tahun ke depan. Fasilitas itu akan di wujudkan di KIPP IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi, yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028," katanya.

Basuki menjelaskan fasilitas yudikatif dan legislatif yang dibangun sudah termasuk ekosistem berupa prasarana dasar, seperti hunian, perkantoran, dan kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, Basuki juga akan mempercepat tahap penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang sebelumnya telah dilakukan prosesi peletakan batu pertama pada masa pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Baca Juga: OIKN: Banyak Investor Domestik Dan Asing Minati Pengembangan EV Di IKN

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Basuki yang dilantik untuk kembali memegang amanah sebagai Kepala OIKN itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Mohammad Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/11).

Penetapan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN itu per tanggal 4 November 2024. Basuki mengisi jabatan tersebut setelah Bambang Susantono yang menjadi Kepala OIKN sebelumnya mengundurkan diri.