Per Februari 2025, Defisit APBN Capai Rp31,2 Triliun

JAKARTA - Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) defisit Rp31,2 triliun hingga akhir Februari 2025. Jumlah itu setara dengan 0,13% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit APBN hingga Februari 2025 masih dalam target APBN yang sebesar 2,53% terhadap PDB atau sekitar Rp616,2 triliun.

"Untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB. Saya ingatkan kembali APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13% itu masih di dalam target desain APBN sebesar Rp2,53% dari PDB," tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3).

Pendapatan negara tercatat Rp316,9 triliun atau sekitar 10,5% dari target APBN. 

Adapun pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp240,4 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp187,8 triliun dan kepabeanan dan cukai sebesar Rp52,6 triliun, ditambah dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.

"Untuk PNBP kita telah mengumpulkan Rp76,4 triliun hingga akhir Februari ini artinya 14,9% dari target PNBP tahun ini yang sebesar Rp213,6 triliun," ujar Menkeu.

Lebih lanjut, hingga akhir Februari 2025 belanja negara telah mencapai Rp348,1 triliun atau sebesar 9,6% dari target belanja negara terhadap APBN.

Angka tersebut terdiri dari Rp211,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat, yang digunakan untuk belanja K/L sebesar Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp127,9 triliun. Selain itu ada pula biaya transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp136,6 triliun.

Terakhir untuk pembiayaan anggaran, sampai dengan akhir Februari telah mencapai angka Rp220,1 triliun, atau mencapai 35,7% dari target pembiayaan sebesar Rp616,2 triliun.

"Ini artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar 35,7% ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup frontloading artinya influence-nya di awal cukup besar," ujar Sri Mulyani.