Penyaluran KUR Hingga Awal November 2021 Sentuh 83,19%

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mencatat realisasi atau penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2021 hingga 3 November berdasarkan Sistem Informasi Kredit Porgram mencapai Rp237,08 triliun atau sekitar 83,19% bagi 6,28 juta debitur.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya menjelaskan realisasi itu antara lain terbagi atas KUR Super Mikro sebesar Rp9,02 triliun kepada 1,02 juta debitur, KUR Mikro Rp147,82 triliun bagi 4,84 juta debitur, KUR Kecil/Khusus Rp80,22 triliun bagi 413.886 debitur, serta KUR Penempatan TKI Rp17,29 miliar kepada 1.123 debitur.

Sejalan dengan itu, Eddy menjelaskan pemerintah juga memberi dukungan akses pembiayaan bagi UMKM melalui program KUR dan menerbitkan kebijakan-kebijakan baru, seperti memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% dari Januari-Desember 2021, hingga plafon KUR tanpa jaminan yang mencapai Rp100 juta.

"Semua sektor ekonomi UMKM dapat diberikan KUR dan kami meningkatkan target penyaluran dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun. Angka ini cukup besar dan mudah-mudahan bisa tercapai," jelas Eddy dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (5/11).

Catatan pada SIKP juga menunjukkan penyaluran KUR syariah hingga 5 November 2021 berhasil menyentuh kisaran Rp12,36 triliun yang ditujukan kepada 237.617 pelaku usaha oleh bank penyalur antara lain Bank Syariah Indonesia, Bank Sinarmas Syariah, BPD DIY Syariah, BPD Jawa Tengah Syariah, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Sumatera Barat Syariah, serta BPD Sumatera Selatan Syariah.

Secara rinci, penyaluran KUR syariah pada kategori super mikro mencapai Rp27,26 miliar kepada 3.320 debitur, KUR mikro Rp4,36 triliun kepada 182.495 debitur, serta KUR kecil Rp7,97 triliun bagi 51.802 debitur. Dimana Bank Syariah Indonesia menjadi penyalur terbanyak sebesar Rp11,64 triliun bagi 232.215 debitur.

Lebih lanjut, Eddy Satriya menegaskan sejak Agustus 2020 silam, pemerintah juga telah menambahkan skema KUR Super Mikro dengan plafon mencapai Rp10 juta tanpa mensyaratkan adanya agunan tambahan atau hanya agunan pokok usaha yang dibiayai.

Terkait kebijakan itu, Eddy menjelaskan skema KUR Super Mikro sampai Rp10 juta itu ditujukan bagi seluruh pelaku usaha, khususnya dari pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak pandemi serta ibu rumah tangga.

"Peningkatan plafon itu memang sebagai antisipasi kita. Namun, belakangan kita tahu masih ada sejumlah kendala yang terjadi," tambahnya.

Demi kelancaran program tersebut, Eddy menerangkan pemerintah juga telah memberi tambahan Subsidi Bunga KUR untuk masing-masing jenis, mulai dari KUR Super Mikro sebesar 13%, KUR Mikro 10,5%, KUR Kecil 5,5%, serta KUR Penempatan TKI sebesar 14%.

"Artinya, pemerintah memberi tambahan subsidi di luar yang sudah ada sehingga pada akhirnya masyarakat hanya membayar sekitar 3% di akhir," kata Eddy.

Eddy juga memaparkan bagi calon penerima, khususnya kategori KUR Super Mikro, tidak ada lagi persyaratan lama usaha minimal enam bulan. Umur usaha bisa kurang dari enam bulan dengan persyaratan antara lain mengikuti program pendampingan, tergabung dalam kelompok usaha, ataupun memiliki anggota keluarga yang sudah memiliki usaha.

"Jadi, jika sudah ada anggota keluarga yang memiliki usaha, berarti sudah ada referensi informasi tambahan dari keluarga terdekat sehingga rencana untuk meminjam itu tidak menjadi konsumtif, tetapi produktif," tegas Eddy Satriya.

Ia mengatakan, saat ini Kementerian Koperasi dan UKM bersama para pemangku kepentingan terkait tengah menyusun portal dan call center untuk pengaduan masyarakat dalam penyaluran KUR, seiring adanya masukan dari para UMKM.

Pasalnya, Eddy mengatakan selama ini dalam perjalanan penyaluran KUR masih ada debitur yang dipersulit, seperti dari segmen usaha mikro dan super mikro yang seharusnya tidak pakai agunan, tetapi masih dimintakan agunan.

"Sehingga kendala-kendala itu akan kita rapatkan secara khusus dengan stakeholder dan akan kita buatkan portal dan call center untuk pengaduan," tandasnya.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan KUR yang ia sebut memudahkan pelaku usaha, Eddy berharap dapat mendorong pertumbuhan UMKM sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Karena UMKM ini punya 60% kontribusi terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja mencapai 97% sehingga penyaluran KUR kita harap bisa membantu mereka," pungkas Eddy Satriya.