Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

21 Juli 2021|20:37 WIB

Penyaluran BLT Dana Desa Masih Minim

Realisasi BLT Desa yang anggarannya berasal dari Dana Desa baru mencapai Rp6,11 triliun atau sekitar 21,2% hingga 19 Juli 2021, dari pagu anggaran Rp28,85 triliun untuk 2021

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Faisal Rachman

ImageWarga memperlihatkan uang yang didapatnya dari BLT Dana Desa. dok Amtara Foto

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus menyoroti daerah yang realisasi penyaluran (Bantuan Langsung Tunai) BLT-nya belum maksimal hingga paruh pertama 2021. Hanya ada 21 daerah yang realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunainya di atas 50%.

"Ini sudah di Juni, harusnya (realisasi BLT Desa) memang sudah di atas 50%, tapi baru ada 21 daerah yang meliputi 2.873 desa yang realisasinya (rata-rata) 59,7%," katanya dalam konpers daring APBN Kita Juli, Jakarta, Rabu (21/7).

Lebih rinci, Pemda ke-21 daerah itu telah merealisasikan sebesar Rp717,6 miliar dana desa dari anggaran mencapai Rp1,2 triliun. Meliputi Kab Manggarai, Barru, Karangasem, Mempawah, Buleleng, Kudus, Kota Denpasar, Kab Sleman, Hulu Sungai Tengah, Mimika, Belitung Timur dan seterusnya.

Dari capaian klaster BLT Desa terendah (0-15%), masih ada sebanyak 163 daerah dengan 25.547 desa. Adapun realisasinya baru mencapai Rp938,3 miliar atau sekitar 8,2% dari anggaran Rp11,51 triliun.

Selanjutnya, capaian klaster kuning BLT Desa dengan kisaran realisasi 15-30%, masih ada sebanyak 151 daerah dengan 25.815 desa. Adapun realisasinya baru mencapai Rp2,18 triliun atau sekitar 21,7% dari anggaran Rp10,04 triliun.

Lalu, capaian klaster BLT Desa kisaran realisasi 30-50%, masih ada sebanyak 99 daerah dengan 15.208 desa. Adapun realisasinya mencapai Rp2,27 triliun atau sekitar 37,3% dari anggaran Rp6,09 triliun.

Secara umum, Menkeu menegaskan, realisasi BLT Desa yang anggarannya berasal dari Dana Desa baru mencapai Rp6,11 triliun atau sekitar 21,2% hingga 19 Juli 2021, dari pagu anggaran Rp28,85 triliun untuk 2021.

Dirinya juga mengingatkan, sampai Juni 2020, realisasi BLT Desa baru mencapai 5,2 juta penerima. Padahal, jumlah sedemikian besar itu bisa dimaksimalkan dan diberikan untuk 8 juta kelompok penerima, masing-masing sekitar Rp300.000/bulan selama 12 bulan.

"Karena itu, Kemenkeu bersama Kemendagri dan Kemendes-PDTT sedang mendorong agar BLT Desa ini bisa segera dibayarkan (pemda). Ini akan sangat berarti bagi masyarakat desa dalam menghadapi  PPKM," ucapnya.


Warga mencairkan BLT dana desa. dok. Antara Foto

 

Tidak Hanya APBN
Sri Mulyani juga menegasakan untuk menggaransi perlindungan sosial masyarakat lewat APBN, pemerintah pusat juga meminta pemda untuk menggelontorkan hal yang sama via Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan APBD. Saat ini, total anggaran program bantuan melalui pemda telah mencapai Rp25,46 triliun, yang terdiri atas Rp12,11 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi.

Sayangnya, realisasi keduanya masih begitu rendah hanya Rp4,7 triliun atau sekitar 18,5% dari total anggaran. Itu pun untuk perlinsos baru terealisasi 2,3 triliun (19,2%), sedangkan pemberdayaan ekonomi baru mencapai Rp2,4 triliun (17,8%).

"Padahal (daerah) ini juga ada PPKM yang di level IV yang perlu restriksi pergerakan yang akan berdampak pada ekososial. Jadi kami berharap pemda segera merealisasi bansos untuk menambah apa yang telah dilakukan pemerintah pusat," serunya.

Adapun bentuk bantuan yang semestinya diberikan kepada masyarakat berupa bansos terdampak (Rp6,9 triliun). Kemudian pemberian makanan tambahan dan perlinsos lain (Rp5,2 triliun), pemberdayaan UMKM (Rp2,3 triliun) dan subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi lainnya (Rp11 triliun).

Ia juga menyatakan, prioritas penerima manfaat bantuan perlinsos dan pemberdayaan ekonomi adalah masyarakat dan sektor informal yang terdampak dan belum menerima bantuan pemerintah. Terutama, unutk membantu warung-warung kecil di daerah.

"Mayoritas daerah belum menggunaka APBD yang saat ini dibutuhkan rakyatnya. Mendagri sudah mengeluarkan instruksi untuk terus mendorong pemda bisa meningkatkan pelaksanaan APBD pada saat sulit ini," terangnya.

Mendorong Pencairan
Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah mendorong penyaluran BLT Dana Desa. Bhima mengatakan pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten, bisa mendorong pejabat di bawahnya untuk segera mengajukan pencairan BLT Dana Desa agar lebih cepat tersalur.
 
“Percepatan bansos juga penting, sehingga pencairan bisa di atas 80 sampai 85 persen pada saat pelaksanaan perpanjangan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). BLT Dana Desa perlu didorong karena baru cair 19,4 persen” kata Bhima seperti dilasnir Antara.
 
Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga bisa memberikan asistensi langsung kepada pejabat penyalur bansos. Terutama terkait aturan administrasi teknis. Dengan begini, Bhima mengatakan penyaluran bansos bisa lebih cepat.
 
Ia juga berharap pemerintah menambah alokasi anggaran perlindungan sosial sehingga setiap keluarga bisa mendapatkan setidaknya Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per bulan, khususnya di Jawa dan Bali di mana PPKM Darurat dilaksanakan.
 
“Asumsinya garis kemiskinan Rp472 ribu per orang, jika satu keluarga ada 3 orang penduduk miskin maka kebutuhan hidup agar keluar dari jurang kemiskinan minimal Rp1,4jt per bulan. Pemberian Rp300 ribu per bulan tidak manusiawi,” ucapnya.
 
Pemerintah juga perlu mensubsidi upah karyawan sebesar Rp5 juta per bulan selama tiga bulan, sehingga pelaku usaha tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Pasalnya, perpanjangan PPKM Darurat berpotensi membuat pelaku usaha semakin tertekan setelah satu tahun lebih mencoba bertahan di tengah pandemi COVID-19.
 
“Pendataan tidak hanya melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga data dari asosiasi dan serikat pekerja,” imbuh Bhima.
 
Selain itu, pemerintah idealnya membantu peritel di pusat belanja dengan membayar 30 sampai 40 persen biaya sewa selama Juli 2021. Pasalnya, pelaku usaha kecil masih harus membayar uang sewa meski pusat belanja tutup.
 
Untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beralih memanfaatkan platform perdagangan elektronik atau e-commerce, pemerintah harus membuat kebijakan konkret seperti subsidi internet 1 GB per hari pada jam sibuk, yakni pukul 08.00 sampai 18.00.
 
“Bantuan lain adalah subsidi ongkos kirim untuk meningkatkan permintaan produk UMKM,” katanya.
 
Bhima mengatakan perpanjangan PPKM Darurat berpotensi menekan perekonomian semakin dalam, terutama di sektor transportasi, perhotelan, restoran, dan ritel. Ia memproyeksi pada kuartal III 2021 akan semakin banyak perusahaan yang mengajukan penundaan pembayaran utang, bahkan pailit, hingga melakukan PHK.
 
Angka kemiskinan pun diperkirakan bertambah hingga satu sampai 1,5 juta orang pada September 2021 dibandingkan September 2020. Sementara itu, menurutnya, perekonomian kuartal III 2021 bisa tumbuh positif 1,5% hingga terkontraksi 0,5% dalam skenario terburuk.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER