Penutupan Pemerintah AS Hampir Berakhir, Senat Loloskan Kesepakatan Pendanaan

JAKARTA – Penutupan sebagian pemerintah Amerika Serikat (government shutdown) yang telah berlangsung 41 hari dan menjadi yang terlama dalam sejarah tampaknya segera berakhir. Senat pada Senin (10/11) meloloskan RUU pendanaan sementara dengan dukungan bipartisan, membuka jalan bagi berakhirnya kebuntuan politik di Washington.

Dilansir dari Bloomberg, RUU tersebut disetujui dengan perbandingan suara 60–40, termasuk delapan senator Demokrat berhaluan tengah yang mendukung usulan itu. 

Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya gangguan penerbangan, tertundanya bantuan pangan, dan tekanan finansial yang dirasakan ratusan ribu pegawai federal yang sudah lebih dari sebulan tidak menerima gaji.

Langkah berikutnya adalah persetujuan di DPR AS, yang belum mengadakan pemungutan suara sejak 19 September. Presiden Donald Trump telah menyatakan dukungannya terhadap rancangan ini sehingga peluang berakhirnya penutupan pemerintah makin besar.

RUU tersebut memungkinkan sebagian besar lembaga pemerintah kembali beroperasi hingga 30 Januari, sementara beberapa lembaga seperti Departemen Pertanian dan FDA akan mendapat pendanaan hingga 30 September. Ketua DPR Mike Johnson optimistis paket ini akan disahkan tanpa hambatan berarti.

Dukungan tambahan datang dari Andy Harris, ketua kaukus konservatif garis keras di Partai Republik, yang memberikan dukungan bersyarat terhadap rancangan ini.

Namun, efek shutdown diperkirakan masih terasa dalam beberapa hari ke depan. Layanan penerbangan diprediksi butuh waktu untuk kembali normal, sementara 42 juta warga berpenghasilan rendah yang bergantung pada bantuan pangan federal masih menunggu pencairan manfaat yang tertunda.

Kompromi dan Kekecewaan
Kesepakatan ini lahir dari kompromi kubu Demokrat moderat, yang bersedia mencabut tuntutan memperpanjang subsidi asuransi kesehatan dalam Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Obamacare). Langkah ini menuai kekecewaan dari kelompok progresif yang sebelumnya mendorong konfrontasi lebih keras terhadap Trump.

“Kami seharusnya memperjuangkan layanan kesehatan, bukan mundur,” ujar Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts. Sementara itu, Gubernur California Gavin Newsom menyebut kesepakatan ini “menyedihkan”, dan Gubernur Illinois JB Pritzker menilai langkah Senat sebagai “janji kosong”.

Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, juga mengkritik rencana pembukaan kembali pemerintah, menegaskan bahwa fraksinya kemungkinan besar tidak akan mendukung penuh rancangan tersebut.

Kompromi ini menunjukkan sulitnya Partai Demokrat memanfaatkan posisi minoritas mereka dalam pemerintahan yang dikuasai Partai Republik. Meski begitu, sebagian pihak menilai kesepakatan ini sebagai langkah realistis untuk menghentikan dampak ekonomi dan sosial yang kian meluas akibat penutupan pemerintah.

“Itu tidak akan terjadi,” kata Senator Angus King, independen dari Maine yang kerap sejalan dengan Demokrat. Ia menilai, usaha yang dilakukan hampir tujuh minggu untuk memasukkan subsidi Obamacare ke dalam RUU anggaran akan sia-sia.

Dari sisi politik, Demokrat masih mendapat sedikit keuntungan. Survei menunjukkan publik lebih banyak menyalahkan Partai Republik atas kebuntuan ini. Sementara isu yang diperjuangkan Demokrat, yakni kelanjutan subsidi premi asuransi Kesehatan, tetap populer di mata publik, mengingat sekitar 24 juta warga Amerika berpotensi menghadapi kenaikan premi ratusan dolar per bulan tanpa perpanjangan tersebut.

RUU pendanaan sementara ini mencakup Departemen Pertanian, Departemen Urusan Veteran, FDA, proyek konstruksi militer, serta dana operasional Kongres hingga akhir September. 

RUU ini juga memastikan pembayaran penuh gaji pegawai federal yang tertunda selama penutupan, serta melarang PHK hingga 30 Januari mendatang.