Pengamat Ingatkan Risiko Skandal BLBI Dan 1MDB Dalam Danantara

JAKARTA – Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun. Holding ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di Singapura.

Namun, Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan, ada potensi risiko yang bisa muncul, terutama jika melihat pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada krisis ekonomi 1998. Meskipun pembentukan Danantara membawa harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan, pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.

"Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat. Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario serupa terjadi," ujar Hardjuno.

Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak krisis.  Sayangnya, dana tersebut banyak yang tidak kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir dan konglomerat yang memiliki hubungan dengan elite politik.

Hardjuno menilai, skenario serupa dapat terjadi pada Danantara jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan holding tersebut.

Ia mencontohkan, model Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang transparan dan independen dapat mendorong ekonomi nasional.  

Namun, ia juga mengingatkan, pengalaman Malaysia dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan dalam tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar.

"Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara justru bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut," tambahnya.

Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang diterapkan untuk membiayai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan.  

Menurut Hardjuno, jika efisiensi ini dilakukan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan masyarakat di luar penerima manfaat MBG bisa terancam.

"Perlu kajian lebih dalam terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jangan sampai demi satu program unggulan, sektor lain justru dikorbankan," ujarnya.

Untuk memastikan Danantara tidak mengalami nasib seperti BLBI atau 1MDB, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah penting. Di antaranya, audit independen oleh lembaga internasional, laporan keuangan yang terbuka untuk publik, serta pemilihan manajemen yang bebas dari kepentingan politik.

"Jika semua langkah ini diterapkan dengan disiplin, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kita bisa melihat pengulangan kesalahan yang pernah terjadi," pungkasnya.

Singkatnya, ucap Hardjuno, pembentukan Danantara menjadi tonggak penting dalam pengelolaan aset negara, namun pengawasan ketat dan tata kelola yang baik akan menentukan keberhasilannya.  Sejarah mencatat, tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding semacam ini dapat menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional.

Orang Profesional
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus diisi oleh orang-orang profesional. “Pengurus Danantara itu harus betul-betul orang yang profesional,” kata Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pembentukan Danantara merupakan suatu langkah yang sangat strategis. Aset yang dikelola oleh Danantara diyakini bisa ditingkatkan hingga 5-6 kali lipat, mengingat dana akan diinvestasikan kepada proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor. Seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain.

Luhut pun meyakini Indonesia memiliki sejumlah proyek dengan prospek yang cerah, misalnya proyek rumput laut dengan perkembangan riset yang baik, potensi penyerapan tenaga kerja, serta biaya yang tak begitu tinggi. Selain itu, juga ada proyek genome sequencing yang disebut bermanfaat untuk sektor ketahanan pangan.

Luhut juga optimistis dengan proyek digital di Indonesia. Dalam kesempatan itu, dia menginginkan Indonesia untuk membuat sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) seperti DeepSeek dan ChatGPT.

Menurutnya, Indonesia memiliki talenta digital yang mumpuni untuk mengembangkan sistem teknologi serupa. Sebagai contoh, aplikasi seperti PeduliLindungi, Simbara, hingga e-katalog dikembangkan oleh talenta digital dalam negeri.

Maka dari itu, dia menekankan struktur organisasi Danantara perlu diisi oleh orang-orang yang berkapasitas baik. “Dan juga mereka punya kewenangan untuk joint venture. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN ini manajemennya harus transparan. Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan kita memasukkan standar manajemen internasional masuk di perusahaan-perusahaan negara ini,” ujarnya.