Pengamat Dorong Pemerintah Perpanjang Strategi Hadapi El-Nino

JAKARTA - Ekonom Indef Rusli Abdullah mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi El-Nino berpanjangan hingga akhir tahun. Sejauh ini, dirinya menilai, pemerintah masih baru fokus mengantisipasi anomali cuaca ekstrem ini hanya di sekitar Agustus-September 2023 saja.

“Pemerintah hanya mempersiapkan (antisipasi El-Nino) Agustus-September saja, nah bagaimana kalau extend sampai 3-4 bulan? Pemerintah harus memperhatikan hal itu,” terangnya kepada Validnews, Jakarta, Kamis (20/7).

Menurutnya, strategi antisipasi yang lebih panjang harus dilakukan karena akan berdampak langsung pada kondisi pertanian nasional 2024. Pasalnya, dia mengingatkan, instabilitas sektor pertanian dan pangan, khususnya padi, akan merembet ke sejumlah masalah fundamental lainnya di dalam negeri.

BPS mencatat, pada Maret 2023, beras menjadi komoditas makanan penyumbang terbesar garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan, yakni masing-masing sebesar 19,35% dan 23,73%.

Karena itu, dirinya berharap, pemerintah dapat memberikan gambaran strategi yang lebih panjang untuk mengantisipasi El-Nino berkepanjangan. Hal ini patut dilakukan, agar menjaga kesinambungan musim tanam di tahun berikutnya.

Paling tidak, strategi itu harus bisa menggaransi bahwa musim tanam pertama 2024, dapat dimulai sejak Desember 2023. Jika demikian, jadwal panen raya bisa diekpektasikan terjadi pada Maret 2024.  

Baca Juga: Bapanas Bangun Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi

Upaya ini juga dimaksudkan untuk mengakomodasi kondisi penanaman padi sesuai dengan cuaca yang mendukung dan ideal. Dengan menghindari posisi tanam mendekati pertengahan tahun, yang siklus biasanya mulai mengalami musim kemarau.

“Karena kalau mundur (jadwal tanam), bisa bahaya… (Makanya) kalau kemarau ini sampai Desember, wah bisa ada potensi shortage (produksi) beras (2024),” tegasnya.

Dirinya pun menggarisbawahi, jangan sampai instabilitas situasi beras juga memperkeruh kondisi Indonesia di tahun politik di 2024 nanti. Seperti diketahui, beras di Tanah Air merupakan komoditas politik.

“Naik sedikit (harganya), akan gonjang-ganjing (kondisi Indonesia),” katanya.

Namun begitu, dirinya masih cukup optimistis terhadap stabilitas komoditas beras sudah cukup aman saat ini. Karena kedatangan El-Nino bertepatan dengan usainya masa-masa panen hasil musim tanam kedua di 2023.

Dibanding beras, dirinya malah mengkhawatirkan kestabilan harga komoditas hortikultura seperti cabai dan lainnya akibat El-Nino. Meski disinyalir akrab dengan cuaca kering, ketidakpastian cuaca yang tak menentu juga bisa memengaruhi siklus penanaman komoditas hortikultura.

Dirinya mencontohkan, kondisi cuaca yang sekarang dominan kering atau kemarau, bisa tiba-tiba mengalami hujan sehingga mengganggu proses penanaman tanaman hortikultura.  

“Yang tadinya petani mengira (El-Nino) bagus untuk menanam tanaman (hortikultura) karena butuh air sedikit seperti palawija, bisa tiba-tiba ada hujan deras. Nah itu akan bahaya dan kemungkinan arahnya ke sana,” sebutnya. 

Ke depan, dirinya menyarankan agar stakeholders bersama pelaku usaha tani terus mempererat koordinasi menghadapi El-Nino dengan memperbarui info dari BMKG. Dirinya juga mendorong agar pemerintah mengerahkan para penyuluh pertanian untuk mengedukasi petani terkait perubahan dan tantangan cuaca yang akan dihadapi.

Harapannya, seluruh entitas ini dapat kompak mengikuti arahan penanaman berdasarkan prediksi cuaca yang telah dihitung saksama. Terpenting, pemerintah juga harus menjamin tidak ada proses penanaman yang gagal pada semester II/2023, sehingga tak memberikan efek negatif tambahan pada stok pangan selanjutnya. 

“Ketika semester II/2023 apapun jenis tanamannya, jangan sampai ada yang gagal panen,” paparnya.  

Jangka Pendek
Sementara itu, peneliti CIPS Mukhammad Faisol Amir mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons El-Nino. Hanya saja, sejauh ini pemerintah masih melakukan respons reaktif yang hanya berfokus kepada pencegahan jangka pendek.

Penguatan stok pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), khususnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai pangan utama, merupakan solusi yang layaknya dilakukan setiap tahunnya. 

“Namun, solusi tersebut tidaklah menyasar ke permasalahan utama pangan Indonesia dalam menghadapi El Nino,” beber Faisol kepada Validnews, Kamis (20/7).

Faisol mengingatkan, beberapa permasalahan fundamental agrikultur Indonesia dalam menghadapi El-Nino setiap tahunnya adalah kurang siapnya infrastruktur irigasi, serta tidak meratanya kesiapan petani dalam menghadapi El Nino.

Secara garis besar, beberapa petani telah memahami siklus tahunan El-Nino dan mengantisipasinya dengan cara adaptasi waktu tanam, termasuk juga penanaman palawija untuk pencegahan puso akibat hama. Akan tetapi, solusi tersebut hanya dapat mencegah dampak kekeringan yang diakibatkan oleh El-Nino. 

“(Padahal), petani masih memerlukan banyak bantuan dari pemerintah, seperti bantuan teknologi pertanian; bantuan benih dan pupuk yang tahan terhadap kekeringan, yang sekarang masih tidak mudah dibeli secara komersil; serta safety net yang mencukupi bagi petani,” urainya.

Dirinya pun menegaskan, agar pemerintah perlu fokus terhadap infrastruktur irigasi pertanian. Saat ini, masih banyak sistem irigasi pertanian yang masih mengandalkan tadah hujan. Untuk menghadapi kekeringan akibat El-Nino, sistem irigasi yang mumpuni dapat membantu menjaga dari puso ataupun gagal panen yang masif. 

Baca Juga: Bulog Impor 300 Ribu Ton Beras Antisipasi El Nino

Fokus terhadap sistem irigasi adalah salah satu upaya pencegahan turunnya produksi agrikultur akibat El Nino yang telah dilakukan di berbagai negara Asia Tenggara, seperti Kamboja dan Thailand yang merupakan solusi yang direkomendasikan oleh World Bank. 

Selanjutnya, bantuan benih dan pupuk tahan kekeringan selayaknya menjadi produk yang mudah didapatkan oleh petani. Mengingat fenomena kekeringan akibat El-Nino adalah fenomena yang terjadi setiap 4-7 tahun sekali. 

Terakhir, safety net bagi petani selayaknya diperluas cakupannya dan juga dipermudah perolehan premi yang saat ini hanya memperbolehkan pencairan asuransi terhadap gagal panen yang ukurannya >75% dari total lahan pertanian.

Pada akhirnya, pencegahan dampak El Nino terhadap agrikultur Indonesia memerlukan 'sinergi' dari semua pihak, mulai dari produsen hingga pemerintah. Pemerintah perlu melakukan kolaborasi sekaligus bantuan yang lebih menyasar terhadap petani. 

“Solusi-solusi tersebut selayaknya dilakukan secepatnya, mengingat fenomena El-Nino akan terus terjadi di masa depan, dan saat ini belum terdapat solusi sistematis/jangka panjang yang ditawarkan oleh pemerintah,” pungkasnya.