Selamat

Minggu, 20 Juni 2021

BERITA

10 Juni 2021|18:47 WIB

Penerapan Safeguard Pakaian Selamatkan Jutaan Pekerja

Penerapan safeguard adalah upaya menyelamatkan 4 juta tenaga kerja IKM dan UMKM terkait.

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Fin Harini

ImagePekerja PT. Batang Apparel Indonesia di Batang, Jawa Tengah, Senin (19/4) tengah memproduksi pakaian. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

JAKARTA - Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta meminta pemerintah segera menerapkan safeguard pakaian jadi. Hal tersebut Redma nilai strategis mendorong aktivasi produksi IKM sehingga bisa mendorong kinerja seluruh rantai nilai hingga ke hulu. 

"Sebagaimana hasil penyelidikan KPPI yang membuktikan derasnya barang impor telah membuat kerugian serius bagi produsen pakaian jadi dalam negeri, yang sebagian besar adalah IKM," katanya dalam konpers virtual, Jakarta, Kamis (10/6).

Terkait adanya penolakan retailer terhadap implementasi safeguard, pihaknya percaya pemerintah dapat melihat kepentingan yang lebih besar. Khususnya, masyarakat kelas bawah yang saat ini membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup. 

Hitungannya, penerapan safeguard adalah upaya menyelamatkan 4 juta tenaga kerja IKM dan UMKM terkait. Serta, 3 juta tenaga kerja di industri besar sebagai penyuplai bahan bakunya. 

"Yang juga menstimulasi kegiatan ekonomi lainnya di dalam negeri termasuk tenaga kerja di sektor ritel," ujarnya. 

Di sisi lain, APSyFI pun meminta pemerintah untuk menanggulangi impor ilegal dan impor borongan yang tidak sesuai prosedur. Seperti praktik under invoice, under volume, under value, pelarian HS dan transshipment yang masih marak di lapangan. 

"Kami meminta penindakan hukum yang lebih tegas dan serius terhadap pelaku-pelakunya, yang sebagian besar justru mendapatkan fasilitas jalur hijau," ucapnya. 

Dirinya juga mengapresiasi langkah dari pemerintah yang membatasi penjualan crossborder untuk 13 produk pakaian jadi, terkait maraknya penjualan barang impor melalui platform e-commerce

“Selanjutnya kami meminta pemerintah untuk membenahi dan menertibkan importir-importir yang memasukan barangnya melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) E-Commerce,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengungkapkan, rencana penerapan safeguard untuk produk garmen harus dipertimbangkan mendalam. Pasalnya dapat mengakibatkan semakin maraknya barang-barang masuk secara ilegal.

"Penjualan offline juga akan semakin terpuruk, akibat semakin terdesak oleh penjualan online yang sampai dengan sekarang masih belum jelas perlakuan pajaknya," ujarnya kepada Validnews, Kamis (10/6).

Selanjutnya, akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang berbelanja di luar negeri, karena diperkirakan harga barang atau produk di Indonesia menjadi lebih mahal.

Lebih mendalam, katanya, maka akan ditemukan bahwa tidak semua kategori garmen atau pakaian jadi mengalami lonjakan impornya. Hanya kategori tertentu saja yang mengalami peningkatan.

Karena itu, Alphonsus merekomendasikan dua solusi atas persoalan ini. Pertama, dalam jangka panjang, produsen domestik harus mampu meningkatkan kemampuannya. Sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk impor yang lebih disukai oleh konsumen dalam negeri.

Kedua, solusi yang bersifat sementara, jika pemerintah tetap berkehendak memberlakukan safeguard maka harus selektif. Safeguard tidak diberlakukan terhadap semua kategori garmen atau pakaian jadi.

"Juga sebaiknya diberlakukan kuota atau batas atas jumlah impor yang masih bebas safeguard. Jika batas atas dimaksud terlampaui, maka baru diberlakukan safeguard atau hanya terhadap impor yang melebihi batas kuota," terangnya.

Kondisi Industri TPT
Redma menjelaskan, meski manufaktur Indonesia mengalami penguatan dibuktikan oleh data yang tumbuh signifikan. Nyatanya, kenaikan PMI belum terjadi pada industri tekstil dan produk tekstil nasional. Pertumbuhan industri tekstil pada kuartal I/2021 juga masih terkontraksi 13,28%. 

"Tanpa adanya dukungan kebijakan pemerintah, sektor strategis yang menyerap tenaga kerja dan penghasil devisa ini akan terus tertekan dalam kondisi kritis sepanjang 2021," ujarnya. 

Meski kondisi sempat membaik di dua bulan pertama tahun ini, sejak Maret 2021 utilisasi industri TPT kembali anjlok yang rata-rata hanya sekitar 55%. 

Hal itu terjadi karena kondisi pasar dan daya beli yang belum normal akibat tekanan covid-19, sekaligus hantaman barang impor yang kembali membanjiri pasar secara masif.

Secara rerata dua tahun terakhir kapasitas produksinya tak lebih dari 70%. Bahkan, saat pandemi merebak kapasitasnya terjun bebas hingga 35%.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kemenperin pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh -8,8% (yoy) pada 2020. 

Padahal, periode 2017-2019 pertumbuhannya selalu positif. Berurutan, pertumbuhan industri ini sebesar 3,83%, lalu sempat naik menjadi 8,73%, kemudian tumbuh lebih optimis mencapai 15,35%.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER