Pemerintah Sebut Tengah Finalisasi Aturan Insentif Kendaraan Listrik

BRUSSELS - Pemerintah tengah memfinalisasi aturan insentif bagi pembelian mobil atau motor listrik. Insentif tersebut akan diberikan kepada pembelian kendaraan listrik, baik mobil maupun motor, yang diproduksi oleh perusahaan yang memiliki pabrik di Indonesia. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berharap, insentif tersebut dapat memberikan berbagai manfaat bagi pengembangan industri kendaraan listrik. Pemerintah juga sekarang sedang menghitung insentif tersebut.

“Insentif ini sangat penting dan disusun setelah mempelajari berbagai aturan dari negara-negara yang relatif lebih maju dalam penggunaan EV (electric vehicle),” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, Jakarta, Kamis (15/12).

Menperin memberi contoh, China dan negara-negara di Eropa juga telah memberikan insentif kendaraan listrik. 

Indonesia juga terus memantau kebijakan yang sama oleh Thailand, yang merupakan kompetitor industri otomotif nasional. 

Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, Menperin menggarisbawahi, insentif kendaraan listrik yang diterapkan di negara seperti Thailand perlu menjadi perhatian di Indonesia. Dengan adanya insentif, diharapkan pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia bisa lebih cepat.

Menperin memberikan gambaran, insentif yang akan diberikan untuk pembelian mobil listrik besarnya sekitar Rp80 juta, dan untuk mobil listrik berbasis hybrid sekitar Rp40 juta. 

Sementara itu, untuk jenis kendaraan roda dua, pembelian motor listrik memperoleh insentif sekitar Rp8 juta. 

“Sementara, motor konversi menjadi motor listrik mendapat insentif sekitar Rp5 juta,” jelas Menperin Agus.

Insentif bagi pembelian kendaraan listrik bertujuan untuk mendorong agar penggunaan mobil atau motor listrik bisa semakin cepat. “Selain itu, terdapat beberapa manfaat dengan mempercepat penggunaan mobil/motor listrik,” paparnya.

Manfaat pertama, Indonesia memiliki nikel dengan jumlah cadangan terbesar di dunia. Jadi, Indonesia dapat mengembangkan baterai kendaraan listrik dengan nikel sebagai bahan bakunya. 

Kedua, peningkatan kendaraan listrik dapat membantu negara secara fiskal karena akan mengurangi subsidi bahan bakar fosil. Ketiga, insentif ini akan ‘memaksa’ produsen mobil/motor listrik untuk mempercepat realisasi investasi di Indonesia. 

“Keempat, sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia dapat membuktikan komitmen kita dalam mengurangi emisi karbon,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik. 

Salah satunya dengan menetapkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas. 

Ketentuan tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV), sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dua Juta Sepeda Motor Listrik
Selain itu, Presiden juga menargetkan produksi dua juta sepeda motor listrik di Indonesia, sejalan dengan tren dunia yang bergerak ke arah penggunaan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan. 

Menurut Menperin, target tersebut sangat realistis mengingat sudah ada 35 pabrikan otomotif yang siap memproduksi sepeda motor listrik, dengan kapasitas satu juta unit kendaraan per tahun dan ditargetkan meningkat hingga dua juta unit hingga tahun depan.

Peningkatan populasi kendaraan listrik harus didukung dengan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang masing-masing memiliki tugas berbeda dalam mendukung perkembangan kendaraan listrik nasional. 

“Untuk mendukung percepatan eksositem kendaraan listrik di Tanah Air, Kemenperin juga sedang mempersiapkan satu standar baterai yang sama, sehingga penggunaan charging station dan swap battery akan bisa lebih mudah,” terangnya.