Pemerintah Resmi Salurkan Bantuan Pangan 2025 Enam Bulan

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan, penyaluran bantuan pangan (banpang) beras di tahun ini akan dimulai pada Januari dan Februari 2025 sebagai tahap awal penyaluran. Sementara untuk penyaluran di empat bulan berikutnya, masih akan memperhitungkan berbagai aspek secara cermat.

"Sesuai hasil rapat terbatas (ratas) beberapa waktu lalu, Bapak Presiden Prabowo menyetujui bantuan pangan disalurkan selama enam bulan. Untuk dua bulan pertama di Januari dan Februari (2025), namun untuk empat bulan berikutnya akan ditentukan kemudian," ungkap Arief dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa (7/1).

Arief mengonfirmasi, pemerintah akan menggunakan data hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementeran PPN/Bappenas) sebagai database penerima banpang 2025.

Rinciannya, terdiri dari 15,6 juta penerima banpang (PBP) desil 1 dan 2, serta 400 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP) perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.

Baca Juga: Bulog Salurkan Beras 3,8 Juta Ton Hingga Akhir 2024

Sebagai informasi, Regsosek merupakan basis data kesejahteraan penduduk yang merupakan bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial untuk mewujudkan visi Satu Data Indonesia. Regsosek memuat informasi sosial ekonomi yang mendekati 100% di seluruh penduduk di Indonesia. 

Sebagaimana termuat dalam laman sepakat.bappenas.go.id/regsosek-dashboard, Regsosek memiliki database yang terdiri dari 78,3 juta keluarga; 14,1 juta kepala keluarga perempuan; 22,1 juta penduduk lanjut usia; dan 4,3 juta penduduk disabilitas.

Lebih lanjut, Ariefi memastikan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi yang aman dan cukup untuk digunakan dalam berbagai program intervensi stabilisasi, berupa penyaluran banpang beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Ia menjelaskan, setiap penyaluran banpang beras akan dilakukan sebanyak 160 ribu ton yang akan ditujukan kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Nantinya, setiap PBP berhak menerima 10 kilogram beras, sehingga estimasi yang dibutuhkan untuk banpang beras selama enam bulan mencapai 960 ribu ton.

Sebelumnya, Arief meyakini, program banpang beras dapat diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir perberasan nasional.

"Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal," jelas Arief, Selasa (31/12).

Baca Juga: Ekonom Sebut Pemerintah Tak Perlu Lanjutkan Bantuan Pangan

Per 3 Januari 2025, total stok beras di Perum Bulog mencapai 2,055 juta ton. Stok ini akan terus bertambah seiring dengan momentum panen raya yang akan berlangsung mulai Maret mendatang. 

"Ini tentunya sudah kita perhitungkan bahwa Bulog harus menyerap hasil produksi petani secara maksimal dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang sudah ditentukan oleh pemerintah," ujar Arief. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangan persnya memastikan bahwa penyaluran banpang beras untuk empat  bulan lainnya tidak akan disalurkan pada saat panen raya.

"Jadi kita nanti akan lihat di April 2025, kapan akan disalurkan bantuan pangan selanjutnya," tutur Zulhas.