Pemerintah Perlu Fokus Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pasar Tradisional

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta pemerintahan baru perlu fokus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di pasar tradisional guna memperkuat ekonomi kerakyatan.

Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menilai, stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di pasar tradisional sangat berperan menjaga daya beli masyarakat.

Untuk menjalankan ekonomi kerakyatan, menurut Maino, pasar tradisional harus menjadi garda terdepan yang mendistribusikan bahan pangan pokok. Pasar tradisional juga berperan strategis dalam menjaga akses pangan bagi masyarakat luas.

"Stabilitas pangan bukan hanya soal harga yang terjangkau, tetapi juga tentang ketersediaan yang merata di seluruh daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (25/10).

Maino juga menyoroti, sedikitnya ada 2 tantangan yang dihadapi pemerintahan baru dalam menjaga kestabilan harga. Pertama, saat ini tengah terjadi fluktuasi harga global. Kedua, permasalahan distribusi di daerah-daerah terpencil.

Meski menantang, dia menegaskan, pemerintah, melalui koordinasi pusat dan daerah, perlu berupaya menjaga agar pasokan bahan pangan tetap stabil. Selain itu, harga tidak mengalami lonjakan yang merugikan konsumen maupun pedagang kecil.

Sejalan dengan itu, dia juga menilai pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). Utamanya, untuk menjaga kestabilan pasar tradisional di tengah persaingan dengan ritel modern.

"Perlu ada kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan IKAPPI dalam memastikan pedagang pasar tradisional tetap bisa bersaing dan tidak kalah dengan ritel modern," kata Maino.

Jaga Pasar Tradisional Tetap Eksis
Pada kesempatan yang sama, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto juga menyoroti pentingnya eksistensi pasar tradisional di tengah modernisasi ekonomi.

Menurutnya, pasar tradisional berperan sebagai salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan yang mampu memberikan akses ekonomi bagi masyarakat kecil dan menengah.

"Pasar tradisional harus terus eksis sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah harus memberikan ruang untuk pasar tradisional di lokasi-lokasi strategis, dan penting untuk tidak mencampurkan mini market dengan pasar tradisional," ujar Bambang.

Dia menilai, menempatkan minimarket dan pasar tradisional di lokasi yang sama bukan hal yang patut dilakukan. Menurutnya, hal itu justru menciptakan distorsi pasar yang merugikan pedagang kecil.

Lebih lanjut, Bambang menekankan pentingnya sinergi antara IKAPPI dan pemerintah, terutama dalam mendukung program-program pembangunan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Harapannya, melalui kolaborasi yang baik, IKAPPI dapat berperan aktif dalam menyukseskan kebijakan pemerintah, khususnya terkait pemberdayaan pasar tradisional dan penguatan ekonomi kerakyatan," katanya.

Adapun serangkaian pemikiran tersebut disampaikan pemerintah melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Pasar Tradisional bersama IKAPPI.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengatakan, pihaknya akan melakukan audiensi sekaligus memberikan rekomendasi sebagai hasil output FGD kepada pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Reynaldi pun berharap, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat merespon dengan cepat dan usulan-usulan tersebut, sehingga program dapat segera berjalan dengan baik. Utamanya, program di bidang ekonomi kerakyatan dan pangan.