Pemerintah Patok Target Ekspor Furnitur US$5 Miliar Di 2024

JAKARTA – Sepanjang lima tahun terakhir, ekspor industri furnitur Indonesia terus meningkat hingga 77,9%. Pemerintah menargetkan ekspor furnitur mencapai US$5 miliar pada tahun 2024 mendatang.

“Sky is the limit untuk industri ini yang merupakan penghasil devisa,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui keterangan resminya, Jumat (10/2).

Ia menambahkan, nilai ekspor furnitur Indonesia pada 2021 mencapai US$2,8 miliar, atau naik sebesar 33% dibandingkan 2020. Sedangkan pada 2022, ekspor industri furnitur kayu dan rotan terpantau cukup stabil di angka US$2,9 miliar.

Untuk mencapai target tahun depan, Airlangga menilai perlu dilakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan ekspor dan substitusi impor. Selain itu, diharapkan juga lebih banyak produk furnitur yang dijual di platform e-commerce Indonesia.

“Saingannya Tiongkok dan Vietnam merupakan saingan terberat Indonesia dalam industri furnitur, jangan mau kalah dengan mereka,” paparnya.

Industri furnitur merupakan salah satu sektor padat karya yang menjadi penopang kemajuan ekspor Indonesia sampai saat ini. Industri furnitur saat ini mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 143 ribu orang dan jumlah perusahaan yang tergabung sebanyak 1.114 ribu unit usaha.

Namun meskipun menjadi penopang ekspor Indonesia, industri furnitur juga menghadapi beberapa tantangan terkait ketersediaan bahan baku, inovasi desain produk, kreasi kesesuaian selera pasar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi tepat guna terutama terkait kelestarian lingkungan.

“Permasalahan bahan baku merupakan permasalahan klasik yang harus diselesaikan karena itu dibutuhkan UMKM,” ujarnya.

Airlangga mengaku, akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait dengan permasalahan bahan baku.

“Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diminta oleh Uni Eropa, apalagi sekarang berdasarkan aturan yang berlaku di Eropa untuk seluruh produk berbasis hutan, baik kelapa sawit, furnitur, kopi, dan lain-lain, semuanya dikejar jejaknya, bahwa mereka tidak ingin ini berasal dari hutan ilegal,” tuturnya.

Ia berharap penerapan SVLK tersebut jangan sampai membebani para pengusaha. Airlangga mengungkapkan, untuk SVLK sendiri sudah ditanggung oleh pemerintah, terlebih untuk UMKM. Adapun anggarannya berasal dari KLHK.

Menko Airlangga mengungkapkan, selain furnitur living, dining, dan craft, ada satu lagi produk industri yang bisa ditarik ke dalam negeri yaitu bed and sheet.

Hal ini disebabkan, akan mendukung industri tekstil nasional, apalagi industri perhotelan mulai bangkit kembali sehingga potensinya sangat besar.

“Tentunya Pemerintah mendorong Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang diharapkan tahun ini selesai, lalu juga Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), termasuk dengan Amerika Serikat, targetnya agar rantai pasok industri furnitur dapat terus berjalan,” pungkas Airlangga.