Pemerintah Optimistis Koperasi Desa Cegah Rakyat Terjerat Pinjol

JAKARTA - Setelah memutuskan untuk membangun 70.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada awal pekan ini, Presiden Prabowo Subianto kembali mengadakan rapat dengan sejumlah menteri untuk mematangkan kebijakan tersebut

Rapat itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3) secara tertutup. Rapat diikuti Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Seusai rapat, Budi Arie mengatakan, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi pusat perekonomian dan kegiatan desa. Sebab, koperasi ini tidak hanya berperan sebagai entitas tunggal, tetapi juga membangun ekosistem perekonomian desa.

Nantinya, kata Budi Arie, seluruh hasil pertanian di sebuah desa akan dibeli dan didistribusikan oleh Kopdes Merah Putih.

Tujuannya untuk memperpendek rantai distribusi barang, menghilangkan tengkulak, serta mencegah warga terlibat pinjaman dari rentenir atau pinjaman online alias pinjol.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Bentuk 70 Ribu Koperasi Desa Merah Putih

"Masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Karena utang-berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas," imbuhnya.

Tito menambahkan, pemerintah bakal membantu pembiayaan pembangunan koperasi dengan membantu desa mendapatkan pinjaman dari bank yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekitar Rp 5 miliar.

Pinjaman itu akan dikembalikan dengan cara mencicil dari alokasi dana desa masing-masing. Akan tetapi, skema pengembalian dana tersebut masih dirumuskan.

"Nanti kita akan sampaikan kepada desa. Akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya. Di antaranya dari Bank Himbara. Kalau saya tidak salah sekitar Rp5 miliaran dibutuhkan untuk kepentingan itu, seperti cold storage, gudang, dan lain-lain," imbuhnya.

Sosialisasi ke Kepala Desa
Tito menambahkan, pemerintah bakal menyosialisasikan pembentukan Kopdes Merah Putih ke sejumlah asosiasi kepala desa. Dialog secara langsung menjadi penting untuk menyamakan visi pusat dengan desa.

”Rencananya, minggu depan, Menteri Koperasi, kami juga akan hadir, kami akan undang asosiasi (kepala desa), kami mau jelaskan agar tak ada miskomunikasi,” ujarnya.

Tito mengakui, mayoritas kepala daerah menginginkan program yang berlangsung di wilayahnya dirumuskan secara mandiri sesuai dengan konteks desa masing-masing, bukan sekadar mengakomodasi kebijakan dari pemerintah pusat.

Kendati demikian, ia berharap pemerintah desa bisa memahami ini merupakan terobosan Presiden Prabowo Subianto yang akan ditopang dengan tambahan anggaran dana desa.

Baca Juga: Ikatan Pedagang Pasar Siap Dukung KopDes Merah Putih

"Akan ada tambahan anggaran dan kemudian di-backup dengan segala kekuatan pemerintah pusat untuk menghidupkan koperasi-koperasi yang menjadi sentral dari berbagai macam, termasuk masalah kesehatan, klinik," papar Tito.

Ia menilai keberadaan Kopdes Merah Putih semakin penting di tengah surplus produksi bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir.

Petani memiliki tempat untuk menjual hasil panennya dengan harga yang wajar karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, ada jaminan harga pangan tidak akan jatuh dan merugikan petani.

Lebih dari itu, Kementerian Pertanian juga akan membantu menyalurkan pupuk bersubsidi. Kementerian Kesehatan juga berperan untuk mengembangkan klinik di koperasi-koperasi. ”Semua (kekuatan pemerintah pusat) akan turun mengeroyok desa, menyerbu untuk membantu meningkatkan. Masak mau ditolak? Itu namanya mengkhianati rakyat,” tegasnya.