Selamat

Senin, 25 Oktober 2021

14 Oktober 2021|13:40 WIB

Pemerintah Klaim Butuh Reformasi Pajak Untuk Jadi Negara Maju

Reformasi pajak dilakukan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Dian Hapsari

ImagePetugas melayani warga yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). ANTARAFOTO/Basri Marzuki.

JAKARTA – Pemerintah mengklaim Indonesia membutuhkan reformasi struktural untuk mewujudkan visi menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti, salah satunya dengan melakukan reformasi reformasi di bidang perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, sebagai salah satu bagian penting dari UU HPP, pajak penghasilan (PPh) direformasi baik dari sisi kebijakan maupun sisi administrasinya.

Ia bilang, tujuan utama reformasi PPh dalam UU HPP adalah membentuk sistem PPh yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga dapat memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas dan dinamika perekonomian di masa depan,” katanya dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (14/10).

Lebih lanjut, Febrio menuturkan, reformasi struktural untuk mendukung visi Indonesia Maju 2045 telah dilakukan secara bertahap dengan reformasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai pengaktif atau enabler.

Reformasi struktural. lanjutnya, dilakukan untuk menuju ekonomi Indonesia yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing, serta mampu membuka lapangan pekerjaan secara masif dan berkualitas.

“Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk aturan turunannya seperti kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, pembentukan Indonesia Investment Authority (INA), online single submission (OSS), dan aturan lainnya menjadi pijakan reformasi struktural tersebut,” imbuh ia.

Sementara itu, Febrio mengatakan reformasi fiskal untuk mendukung reformasi struktural dilakukan dari sisi belanja dan penerimaan.

Menurutnya, dari sisi belanja, APBN mendukung implementasi program produktif. Seperti pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara masif setidaknya dalam enam tahun terakhir, penguatan belanja pendidikan dan kesehatan, serta reformasi perlindungan sosial sepanjang hayat yang tentunya akan memiliki manfaat jangka panjang bagi perekonomian.

Dari sisi penerimaan, lahirnya UU HPP juga disebut menjadi pijakan yang kuat untuk mendorong pelaksanaan reformasi fiskal dengan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan berkepastian hukum.

Penguatan sistem perpajakan dinilai akan memperkuat fungsi APBN terutama dalam pembangunan jangka panjang. Termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta redistribusi pendapatan.

Di bidang PPh, upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan kebijakan seperti insentif bagi wajib pajak (WP) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perbaikan progresivitas tarif PPh Orang Pribadi (OP), serta perbaikan administrasi.

“Di antaranya penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk WP OP,” kata Febrio.

Tingkatkan Keberpihakan pada UMKM
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo mengatakan UU HPP meningkatkan keberpihakan kepada WP UMKM.

Hal itu dilakukan melalui pemberian insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas peredaran bruto WP OP UMKM sampai Rp500 juta setahun.

“Artinya, WP OP UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun tidak membayar PPh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suryo mengatakan bahwa WP Badan UMKM tetap mendapatkan fasilitas diskon tarif PPh 50% sesuai Pasal 31E UU PPh. Dukungan perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing usaha UMKM di Indonesia.

Selanjutnya, UU HPP juga disebut memperbaiki progresivitas tarif PPh OP dengan memperlebar rentang lapisan penghasilan kena pajak (PKP) untuk tarif PPh OP terendah (5%) dan menambah lapisan tarif PPh OP tertinggi (35%).

“Pemerintah menyepakati usulan DPR untuk memperlebar rentang lapisan PKP OP yang dikenai tarif PPh terendah (5%) dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta,” ucap Suryo.

Pemerintah tetap memberikan batasan PTKP bagi WP OP yang saat ini ditetapkan sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun untuk OP lajang, tambahan sebesar Rp4,5 juta setahun diberikan untuk WP yang kawin, dan tambahan sebesar Rp4,5 juta setahun untuk setiap tanggungan, maksimal 3 orang.

Dengan demikian, masyarakat dengan penghasilan sampai dengan Rp4,5 juta per bulan tetap tidak terbebani dengan PPh. Sementara masyarakat dengan penghasilan menengah beban pajak penghasilannya menjadi lebih ringan.

Di sisi lain, UU HPP juga menetapkan tarif PPh OP sebesar 35% untuk lapisan PKP di atas Rp5 miliar. 

Suryo mengatakan, hal itu  selaras dengan prinsip kemampuan bayar (ability to pay) atau gotong royong. “Di mana masyarakat yang berpenghasilan rendah dilindungi, sedangkan yang berpenghasilan tinggi membayar pajak yang lebih tinggi,” ujarnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA