Selamat

Senin, 26 Juli 2021

WIRAUSAHA

28 April 2021|19:28 WIB

Pemerintah Kembangkan Pendampingan Terintegrasi Pembiayaan UMKM

Tahun ini, Kemenkop UKM bidik 2,5 juta Usaha Mikro mendapatkan izin usaha (NIB) dan sertifikasi halal

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Fin Harini

ImagePerajin menata gerabah untuk dijual di Banjar Binoh Kaja, Desa Ubung, Denpasar, Bali, Senin (19/4/2021). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

JAKARTA — Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengembangkan sistem pendampingan terintegrasi pada skema pembiayaan UMKM, melalui penguatan KUR, PNM, dana bergulir LPDB-KUMKM, maupun pembiayaan lainnya. Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendorong akselerasi perubahan struktur UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan masalah utama pada lambannya perubahan pada struktur UMKM ialah skema pembiayaan belum terintegrasi ke dalam pendampingan usaha, baik di hulu hingga ke hilir, alias masih bersifat parsial.

Teten mengakui, sebagian besar UMKM memang mendapatkan pendampingan usaha namun tidak bisa mengakses pembiayaan perbankan, karena tidak ada sistem otomatis terkait izin usaha ataupun sertifikasi dari pendampingan itu

 “Ada pula yang sudah mendapatkan pembiayaan, namun tidak mendapatkan pendampingan pengembangan usaha sehingga berpuluh-puluh tahun tidak naik kelas dan tidak berkembang,” jelas Teten dalam acara 'Building Sustainable Micro Finance Ecosystem in the Digital Era' di Jakarta, Rabu (28/4).

Ia tak memungkiri kendati alokasi pembiayaan untuk UMKM, seperti KUR terus meningkat, namun struktur masih tidak berubah atau banyak didominasi usaha mikro yang tidak naik kelas.

 “Tentu tidak salah menjadi pelaku usaha mikro. Namun, karena sifat usaha ini lebih sebagai survival economy, maka peran negara adalah memastikannya agar terjadi transformasi, tumbuh menjadi kecil, menengah, dan seterusnya,” lanjutnya. 

Teten mengatakan, Indonesia perlu belajar dari negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam yang telah menerapkan sistem pendampingan terintegrasi. Negara-negara tersebut, lanjutnya, tidak memisahkan ekosistem pembiayaan UMKM dengan pengembangan usaha.

Pendampingan terintegrasi itu, kata Teten, tengah digencarkan Kemenkop UKM melalui penguatan KUR, PNM, hingga LPDB-KUMKM yang berfungsi menyalurkan dana bergulir.

 “Misalnya, mereka yang dapat KUR harus sekaligus didampingi untuk mendapati perizinan usaha, sertifikasi, dan akses pasar. Pada 2021, kami menargetkan sebanyak 2,5 juta Usaha Mikro mendapatkan izin usaha (NIB) dan sertifikasi halal gratis,” papar Teten. 

 Lebih lanjut, piloting pemberdayaan dan model bisnis UMKM terintegrasi, tengah dilakukan di sejumlah daerah. Targetnya, 100 koperasi modern akan terbentuk di 2021.

"Terutama korporatisasi pangan, mencakup pertanian, perikanan, dan peternakan, khususnya di wilayah perhutanan sosial. Sebagai contoh, kemitraan pisang di Lampung,” kata Menkop.

Baca Juga:

Sebagai informasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan afirmasi UMKM berupa penerbitan UU 11/ 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan melalui PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Menkop Teten mengatakan, regulasi itu berupaya agar UMKM naik kelas melalui pendekatan terintegrasi dari hulu-hilir, mulai dari kemudahan perizinan, bantuan hukum, sertifikasi halal gratis, pendampingan dan pelatihan usaha, skema kemitraan, akses pembiayaan, promosi produk, dan belanja pemerintah untuk UMKM.

 Ia menegaskan Presiden Joko Widodo pun telah mengarahkan agar Kemenkop UKM bisa meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM menjadi lebih dari 30% di 2024. Serta plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp500 juta naik menjadi Rp20 miliar.

"Arahan Presiden juga terkait KUR tanpa agunan naik dari 50 juta menjadi 100 juta. Afirmasi ini menandai prioritas kita untuk segera melahirkan UMKM-UMKM unggul dan mendunia di seluruh pelosok negeri,” tandasnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA