Pemerintah Janjikan Akses Modal Untuk UMKM Yang Terlibat MBG

JAKARTA- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional menyiapkan skema khusus terkait akses modal untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Ia menjelaskan, terdapat 46 bank penyalur KUR yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Keempat bank tersebutlah yang direncanakan akan terlibat dalam skema pemberian modal kepada UMKM untuk Makan Bergizi Gratis.

Melalui akses modal yang sedang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, BGN, dan Himbara, Maman berharap dapat meringankan beban modal bagi para pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.

“Misalnya mereka sudah mendapatkan SPK dari BGN (Badan Gizi Nasional), nanti langsung dari bank terkait men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja atau pun membeli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” ucapnya.

Ia berencana pada pekan depan, Kementerian UMKM akan mengundang bank-bank tersebut, berikut dengan Badan Gizi Nasional, untuk merundingkan pemberian fasilitas berupa modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG. “Agar bisa finalisasi hal tersebut,” serunya.

Sayangnya, Maman tak merinci syarat detail bagi UMKM yang ingin terlibat dalam MBG. Namun, ia memastikan MBG yang dihasilkan dari UMKM akan terjaga kualitasnya.

"Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan ingin menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM," ucap dia.

Mekanisme UMKM untuk MBG sendiri dipastikan di bawah kewenangan BGN. Kementerian UMKM, lanjutnya, hanya memberikan dukungan, pelatihan, dan akses pembiayaan modal.

"Ini semua full di bawah Badan Gizi Nasional. Kami Kementerian UMKM sifatnya supporting dan dalam hal tadi membantu akses pembiayaan. Lalu yang kedua melakukan monitoring dan fasilitator untuk menjaga kualitas produk dan pelatihan-pelatihan kepada UMKM," kata Maman.

Dampak Ekonomi
Sebelumnya, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menyatakan, pelibatan pengusaha UMKM dan koperasi dalam berbagai program pemerintah, bisa memacu pertumbuhan perekonomian. Menurutnya, pelibatan pengusaha mikro maupun koperasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hanya saja, lanjutnya, kementerian atau lembaga terkait mesti menyiapkan peta jalan (roadmap) dan teknis pelaksanaan program yang melibatkan pengusaha UMKM maupun koperasi. Pada program makan bergizi gratis (MBG) dan program tiga juta rumah misalnya, dirinya mengakui kebijakan ini memang sudah seharusnya melibatkan pengusaha UMKM maupun pengembang kecil supaya bisa berjalan dengan optimal.

"Kalau tidak melibatkan UMKM, dampak ekonomi dari makan bergizi gratis itu tidak bisa maksimal," kata dia.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo telah mencanangkan beberapa program prioritas, yang di antaranya yakni makan bergizi gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta swasembada pangan. Dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah menegaskan akan melibatkan pengusaha UMKM maupun koperasi.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati menyebutkan, setelah berjalan kurang dari sebulan, dslam evaluasi MBG didapati ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mencakup menu makanan hingga pemberdayaan UMKM. Menurut Adita, BGN selaku penggerak MBG masih terus melakukan penyempurnaan skema kerja sama agar kolaborasi lebih optimal.

Koordinasi antar-Kementerian/Lembaga (K/L) terkait juga telah dijalankan sehingga nantinya dampak Program MBG tidak hanya dirasakan penerima manfaat saja, tapi juga mencapai lapisan masyarakat lainnya.

"Ada hal-hal yang tentu harus kami sempurnakan lagi dan semua itu sudah dibahas ya, bersama BGN tentunya sebagai penanggung jawab utama, bersama juga tentu kementerian dan lembaga yang terkait. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak semua masukkannya, dan ini tentu akan menjadi rujukan kami dalam melakukan perbaikan program ke depan," ucap Adita.