Pemerintah Diminta Libatkan Produsen Dalam Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Pengamat kesehatan Dicky Budiman meminta pemerintah melibatkan produsen untuk program makan sehat gratis. Hal ini perlu dilakukan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjamin dari segi gizi, higienis, dan penyaluran.

"Sistem distribusi yang efektif perlu direncanakan, termasuk kerja sama dengan produsen makanan lokal dan penggunaan fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai untuk menjaga kualitas makanan," kata Dicky di Jakarta, Rabu (23/10) seperti dilansir Antara.

Dicky mengatakan, solusi itu untuk mengatasi hambatan saat pemerintah menjangkau daerah terpencil atau wilayah yang infrastrukturnya minim. Dikhawatirkan hambatan akses itu bisa menyebabkan penurunan kualitas makanan, seperti menjadi basi atau rusak.

Terlebih, ketidakteraturan dalam menjaga standar kebersihan bisa menyebabkan risiko kontaminasi dan wabah penyakit. Karena itu, pemerintah perlu menggandeng sejumlah produsen makanan yang paham terkait distribusi, standar kesehatan, kebersihan, hingga kualitas dan variasi makanan.

"Penting juga memastikan adanya porsi dan variasi menu yang kaya akan sumber protein, serat, vitamin, dan mineral yang disusun oleh ahli gizi," jelasnya.

Dia pun berharap, makanan yang masuk ke tubuh, bisa disesuaikan dengan kebutuhan usia dan kondisi kesehatan anak. Singkatnya jika pemerintah ingin program ini benar-benar bermanfaat, harus dipastikan kualitas makanan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi dan juga harus diintegrasikan dengan edukasi bagi orang tua tentang pentingnya asupan gizi di rumah.

Untuk diketahui, Selasa (22/10), Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan uji coba makan siang bergizi gratis di SMK Negeri 26, Jakarta Timur. BUMD tersebut di antaranya PT Food Station Cipinang Jaya bekerjasama dengan PT Jakarta Tourisindo dengan memberikan sekotak makanan dengan porsi Rp25 ribu.

Menu makanan yang disediakan adalah nasi putih, ayam teriyaki, telur dadar, tahu cabai garam, salad sayur dan juga buah pisang. Total kalori satu porsi makanan tersebut sebesar 758 kkal. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI juga menggandeng sejumlah BUMD lainnya seperti Dharma Jaya maupun PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro).

Modal Berusaha
Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menargetkan, masyarakat miskin agar lebih berdaya dengan menjadikan mereka sebagai pemasok untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, hal itu dapat dilakukan dan salah satu caranya dengan mempersiapkan koordinasi dengan industri, khususnya yang berkaitan dengan permodalan untuk mempermudah masyarakat miskin mendapatkan modal untuk berusaha.

"Orang miskin menjadi supplier, tapi tentu saja kita sediakan akses, aset, sehingga kemudian dapat KUR (Kredit Usaha Rakyat) dipermudah. Saya akan bicara dengan perbankan, saya akan juga juga kepada Permodalan Nasional Madani (PNM) agar memberikan KUR," kata Budiman di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebutkan dalam mengentaskan kemiskinan beragam program pemerintah dapat dimanfaatkan, salah satunya ialah melalui Program MBG. 

Nantinya masyarakat miskin yang memang menjadi penerima Program MBG, ditargetkan Budiman bisa terlibat dalam rantai pasok penyediaan bahan makanan untuk inisiatif yang masuk ke jajaran "Delapan Program Hasil Terbaik Cepat" itu.

Meski belum memiliki data yang pasti mengenai jumlah masyarakat miskin di Indonesia, Budiman memasang target yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Program MBG.

"Minimal 50% orang miskin yang jadi supplier," serunya.

Setelah dilantik resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyatakan komitmennya, memberdayakan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin sebagai salah satu cara mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Jadi pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyembuhkan symptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi harus ada pemberdayaan, pembangunan inklusif mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi," ucap Budiman.