Selamat

Minggu, 20 Juni 2021

WIRAUSAHA

03 Juni 2021|12:09 WIB

Pemerintah Bidik 30 Juta UMKM Terhubung Secara Digital

Jumlah UMKM terdigitalisasi saat ini relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2020

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Fin Harini

ImagePerajin sepatu ecoprint mengunggah foto produknya di pasar digital di Malang, Jawa Timur, Senin (26/10/2020). ANTARAFOTO/Ari Bowo Sucipto

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM mematok target sebanyak 30 juta UMKM akan masuk dalam ekosistem digital pada 2024 mendatang. Program digitalisasi ini dilakukan demi mendorong daya saing UMKM agar terus meningkat.

Staf Khusus Menkop UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari dalam keterangan tertulisnya menyebut meski hal itu menjadi tantangan yang sulit. Namun, program harus tetap dijalankan demi perbaikan struktur ekonomi nasional yang didominasi UMKM.

Fiki memaparkan, sejauh ini jumlah UMKM yang sudah onboarding ke akses digital mencapai 19% atau sekitar 12 juta pelaku usaha. Jumlah itu relatif lebih besar jika dibandingkan tahun 2020 yang masih di angka 13% atau sekitar 8 juta UMKM.

"Tidak hanya disrupsi akibat pandemi, tetapi disrupsi teknologi mengharuskan UMKM go digital. Jadi, mohon dukungan dari seluruh komponen untuk mendigitalisasi UMKM. Ini menjadi fokus utama transformasi UMKM di Kemenkop UKM," terang Fiki di Jakarta, Rabu (2/6).

Peningkatan jumlah UMKM terdigitalisasi itu tak lepas dari meroketnya transaksi daring sejak pandemi covid-19 sebesar 26% atau sekitar 3,1 juta transaksi per hari, dengan meningkatnya pengiriman barang di kisaran 35%.

Menurut Fiki, faktor tersebut menjadi peluang besar bagi para pelaku UMKM agar memenuhi pasar digital yang terbuka sangat lebar. Ia menambahkan transformasi digital di era pandemi menjadi sebuah keniscayaan yang juga tak lepas dari pengaruh kebijakan PPKM maupun PSBB.

"Kebijakan PPKM dan PSBB sangat berdampak pada aktivitas usaha dan jelas berbeda jika dibandingkan krisis 1998 di mana saat itu UMKM menjadi bantalan perekonomian nasional," tegasnya.

Tantangan
Fiki mengakui, dalam rangka mendorong UMKM untuk masuk akses digital, terdapat sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan literasi digital bagi UMKM yang relatif rendah. Menurut Fiki, persoalan literasi menjadi salah satu fokus pemerintah agar UMKM segera go digital.

"Survei kami bersama iDEA, ternyata 75% keberlanjutan dari UMKM setelah masuk ke e-commerce itu kesulitan mempertahankan karakteristik, layanan purna jual, dan lain-lain," tegas Fiki.

Beranjak dari persoalan literasi, Fiki menyebut tantangan lainnya adalah rendahnya kapasitas produksi UMKM yang membuat daya saing masih lemah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pesanan yang besar.

UMKM juga mengalami kesulitan dalam memenuhi aspek kualitas dan konsistensi kesamaan produk. Artinya, produk UMKM antara satu dan yang lainnya belum memiliki standar agar tercipta suatu kualitas yang sama.

"Kemudian, tantangan akses pasar, ini belum sepenuhnya bisa dioptimalkan meskipun sudah masuk dalam ekosistem digital," kata Fiki.

Menurut Fiki, persoalan dan tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pihak terkait, mulai dari pemerintah, asosiasi, bahkan hingga pihak swasta untuk bisa mengurai permasalahan mendasar UMKM ketika memanfaatkan media digital.

Apalagi, tambahnya, saat ini ada sekitar 37% pengguna jasa internet baru dengan kisaran 93% konsumen yang akan tetap memanfaatkan akses digital ketika pandemi sudah mulai mereda.

Namun demikian, UMKM tetap memiliki banyak peluang, salah satunya adalah kewajiban bagi kementerian/lembaga mengalokasikan 40% anggaran belanja untuk menyerap produk-produk dari UMKM. Hal ini sudah tertuang pula dalam UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7/2021 sebagai turunannya.

"Kewajiban 40% alokasi K/L bagi UMKM ini menjadi kesempatan yang harus dioptimalkan dan dimaksimalkan oleh para pelaku usaha," tandasnya.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER