Pemerintah Alokasi Anggaran Pendidikan Hingga Rp761 Triliun Di RAPBN 2026

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp761 triliun untuk sektor pendidikan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

“Pada tahun 2026, anggaran pendidikan dialokasikan antara Rp727 triliun hingga Rp761 triliun,” ungkap Sri Mulyani, dalam Rapat Paripurna DPR saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Selasa (20/5).

Menilik Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026, besaran alokasi anggaran pendidikan yang dimaksud sejatinya sudah sesuai dengan kebijakan mandatory spending sebesar 20% terhadap APBN.

Baca Juga: Pemerintah Cairkan Rp76,4 Triliun Anggaran Pendidikan 2025

Menkeu Sri mengatakan, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.

Berbagai Program Pendidikan
Menggali lebih dalam, salah satu program pendidikan yang akan berjalan di tahun 2026 di antaranya adalah program Sekolah Unggul Garuda, yakni sekolah unggulan terintegrasi setingkat SMA. Di saat bersamaan, dijalankan juga program Sekolah Rakyat yang ditujukan khusus bagi anak dari keluarga miskin ekstrem.

Disebutkan bahwa kedua program pendidikan ini dirancang untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi siswa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Khusus untuk Sekolah Unggul Garuda, sebelumnya di tahun 2025 pemerintah secara spesifik telah mengalokasikan anggaran senilai Rp2 triliun untuk kebutuhan pembangunan dan akan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan di sektor pendidikan.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan kompetensi bagi generasi muda berbakat, berprestasi, dan berdaya saing tinggi. Dengan kurikulum inovatif, sistem pembelajaran berkualitas, serta tenaga pengajar yang kompeten, program ini diproyeksikan melahirkan lulusan unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Baca Juga: Penggunaan Dana Desa Untuk Pendidikan Masih Minim

Di lain sisi, Sekolah Rakyat akan dibangun dengan menggunakan sistem pendidikan berasrama yang diharapkan mampu mengintervensi berbagai permasalahan multidimensional yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari mutu dan akses pendidikan, lingkungan belajar, hingga isu sosial ekonomi.

Lebih lanjut, mengenai perbaikan sarana dan prasarana (sarpras), pemerintah akan melaksanakan program Renovasi Sekolah secara massif, yang menargetkan rehabilitasi 330 ribu sekolah sampai 2029. Sebagai langkah awal, sebanyak 20 ribu sekolah direncanakan dapat dilakukan rehabilitasi atau renovasi pada 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun.

Menkeu Sri menegaskan, perbaikan infrastruktur pendidikan ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga upaya nyata untuk mengurangi kesenjangan kualitas sarpras sekolah antarwilayah. Dengan lingkungan belajar yang lebih layak, diharapkan kualitas pendidikan meningkat secara merata dan berkelanjutan.

“Berbagai program unggulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha,” pungkasnya.