Pemda Tanya Pelemahan Rupiah, Sri Mulyani: Gara-Gara AS

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, banyak pihak dan kepala daerah yang bertanya-tanya dengan situasi pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini. Penjelasan ini pun disampaikan di para pejabat pimpinan daerah dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kemendagri.

“Amerika (Serikat) dengan tekanan situasi ekonomi yang terjadi di negara adidaya tersebut, defisit APBN (AS) yang besar serta fluktuasi situasi politiknya, menyebabkan terjadinya kenaikan suku bunga yang tinggi, saat ini menyentuh 5%,” jelasnya dalam akun @smindrawati yang dipantau Validnews, Jakarta, Senin (30/10).

Dirinya menekankan, fenomena ini menyebabkan maraknya penarikan mata uang dolar AS dari seluruh dunia untuk diinvestasikan kembali ke AS. Sehingga, indeks dolar AS menguat, sementara mata uang lain mengalami pelemahan. 

Tak hanya AS, sambungnya, tekanan dari negara ekonomi terbesar lain juga berpengaruh pada kondisi saat ini. Seperti situasi RRT dan Uni Eropa yang secara umum melemah juga ikut memberikan dampak kepada hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Namun, bendahara negara menggarisbawahi, situasi perekonomian Nusantara masih relatif baik jika dibandingkan negara lain. Baiknya kondisi ekonomi nasional tak lepas dari peran APBN yang bekerja sesuai porsinya.

“Ini (ekonomi stabil) karena APBN bekerja luar biasa keras sebagai shock absorber. Sehingga tekanan yang berasal dari luar bisa kita redam dan tidak menghantam langsung masyarakat,” urainya.

Menkeu berharap, para pejabat pimpinan daerah dapat menjalankan pesan presiden dengan baik, terutama di sisa dua bulan terakhir TA 2023. Kemenkeu juga berkomitmen penuh, bahwa APBN akan melakukan ekspansi untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari tekanan situasi ekonomi global.

“Saya harap, pemerintah daerah juga mengoptimalkan APBD untuk mendukung langkah ekspansi ini. Kami di Kemenkeu akan selalu siap memberikan dukungan,” ucapnya.

Enam Arahan Presiden 
Terpisah, Presiden Joko Widodo memberikan enam arahan utama kepada para kepala daerah, guna menghadapi dampak dari situasi dan berbagai tantangan global. Pertama, kepala daerah diminta untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di daerah masing-masing.

Kedua, para penjabat kepala daerah diminta untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el Nino, terutama terhadap penurunan produksi komoditas. Ketiga, terkait reformasi birokrasi, presiden mendorong penyederhanaan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. 

Kepala negara menekankan, bahwa investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Gimana kita mau bersaing kalau izin masih berbulan-bulan ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini… (Ingat) investasi itu rebutan, semua negara sekarang ini rebutan,” ujar Jokowi, Senin (30/10).

Keempat, kepala negara juga mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurutnya, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat di daerah masing-masing.

Kelima, presiden mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah, semacam penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, hingga hilirisasi industri.

Keenam, presiden menekankan peran kepala daerah dalam mendukung kesuksesan agenda nasional Pemilu serentak 2024. Kepala Negara meminta agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.

Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat. “Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik, selesaikan dengan baik,” tandasnya.