Pembayaran Kompensasi Energi Turun Bikin Belanja Pemerintah Melambat

JAKARTA - Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan, normalisasi pembayaran kompensasi energi bahan bakar maupun listrik menyebabkan serapan belanja pemerintah pusat turun dari tahun lalu. Khususnya, belanja non-Kementerian/Lembaga yang turun signifikan dari tahun lalu.

Sebagai perbandingan, belanja non-K/L selama Januari-Oktober 2023 mencapai Rp803,6 triliun. Lebih rendah dibandingkan dalam periode sama di tahun lalu, jumlahnya mencpaai Rp917,3 triliun. 

“Karena harga komoditas migasnya sendiri memang menurun dibanding tahun lalu. Sehingga pressure kepada Pertamina maupun PLN untuk likuiditasnya dan sebagainya itu jauh lebih rendah daripada tahun lalu,” katanya menjawab pertanyaan wartawan dalam APBN KITA Edisi November 2023, Jakarta, Jumat (24/11).

APBN mencatat, harga komoditas energi macam minyak mentah Brent sudah turun 5,9% (year-to-date/ytd) di kisaran US$80,8/barel; kemudian harga gas alam sudah turun 30,8% (ytd) di kisaran US$2,8/MMBtu; dan harga batu bara juga sudah maksimal hingga 69,7% (ytd) di level US$122,3/MT.

Dengan demikian, setelah penurunan pembayaran kompensasi dari sisi belanja non-K/L membuat penghitungan belanja pemerintah pusat secara keseluruhan menjadi lebih rendah. Kendati, belanja K/L-nya Isa yakini masih tumbuh positif.

“Kalau kita lihat belanja Kementerian/Lembaganya tetap tumbuh,” ungkapnya.

Baca Juga: Pemerintah Yakin Pemilu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 0,2-0,25%

Dalam paparan, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, secara keseluruhan APBN telah membelanjakan untuk pemerintah pusat sebesar Rp1.572,7 triliun. Jumlah belanja ini sudah terealisasi sekitar 70% dari total pagu belanja pemerintah pusat tahun ini yang dipatok sebesar Rp2.246,5 triliun.

“Sebetulnya belanja pemerintah pusat Rp1.572,7 triliun ini dibandingkan tahun lalu adalah turun 5,9% (yoy),” sebut Menkeu.

Pertama, belanja pemerintah tersebut dilaksanakan oleh K/L yang sudah membelanjakan anggaran hingga Rp768,7 triliun. Realisasi kelompok belanja atas pegawai, barang, modal, hingga bansos ini sudah mencapai 76,8% dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp1.000,8 triliun.

“Terutama belanja yang cukup terlihat adalah dari pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas, dan berbagai belanja Bansos,” katanya.

Kedua, belanja non-K/L pada saat yang sama sudah menyentuh Rp803,6 triliun. Realisasi belanja atas pembayaran subsidi kompensasi untuk BBM-listrik, program Kartu Prakerja, subsidi pupuk, hingga pembayaran pensiun ini sudah mencapai 64,5% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp1.245,6 triliun.

Dirinya berharap, K/L dan non-K/L dapat menggeber kinerja belanja pemerintah di sisa tahun ini agar mencapai target. “Makanya penting pada bulan November-Desember ini belanja K/L dan non-K/L akan semakin (dipantau), untuk melihat apakah mereka bisa merealisir seluruh alokasi yang sudah dipagukan di dalam APBN,” terangnya.

APBN mencatat, hingga 31 Oktober 2023, pemerintah sudah membayarkan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp83,4 triliun atau setara Rp8,3 triliun/bulan. Belanja ini sudah diberikan pada 39,6 juta pelanggan dalam bentuk subsidi dan 48,2 juta pelanggan dalam bentuk kompensasi.

Kemudian, pemerintah sudah membayarkan subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp97,2 triliun atau setara Rp9,7 triliun/bulan. Belanja ini sudah direalisasikan sebanyak 13,32 juta kiloliter BBM dalam bentuk subsidi dan 11,48 juta kiloliter BBM dalam bentuk kompensasi.

Adapun, pemerintah sudah membayar subsidi LPG 3 Kg senilai Rp52,2 triliun atau setara Rp5,2 triliun/bulan sebanyak 6,1 juta MT. 

Baca Juga: Pemerintah Makin Pede Defisit APBN 2023 Di Bawah 2,3%

Pemilu Tak Ganggu Belanja Modal
Dirjen Isa menambahkan, pemerintah juga meyakini bahwa belanja modal akan tetap ada kenaikan meski dihadapkan pada momen Pemilu. Hal ini pun sudah dijamin oleh APBN 2024 sebagaimana sudah diteken oleh presiden.

“Kita melihat ada kenaikan anggaran untuk belanja modal tahun 2024 menjadi sekitar Rp247 triliun, sementara anggaran tahun 2023 ini Rp210 triliun,” ujar Isa.

Karena itu, dia berharap, eksekusi belanja modal di tahun depan akan tetap berjalan baik sebagaimana pelaksanaannya di tahun ini. “(Belanja modal) tetap ada kenaikan, up to date sampai dengan 31 Oktober tetap lebih tinggi daripada tahun lalu,” katanya.