Pelindo-Ditjen Hubla Tandatangani 8 Adendum Perjanjian Konsesi

JAKARTA - Sebanyak lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub telah menandatangani delapan adendum perjanjian konsesi pada pelabuhan eksisting bersama PT Pelindo (Persero).

Adapun kelima UPT itu ialah Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Lollan Panjaitan menerangkan secara mendasar adendum perjanjian itu ditujukan guna meningkatkan pengelolaan pelabuhan di Indonesia supaya lebih profesional, efektif, dan efisien di tengah situasi perekonomian global yang semakin kompleks.

"Konsesi merupakan salah satu upaya pembangunan infrastruktur transportasi dimana pemerintah turut mengundang dan melibatkan sektor swasta dengan tujuan untuk memacu produktivitas, efisiensi dan kualitas pertumbuhan yang lebih sehat dan inklusif," ucap Lollan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (14/9).

Lollan berharap upaya pembenahan bidang kepelabuhanan itu selaras dengan peningkatan pelayanan sektor transportasi laut, serta mampu memberi manfaat yang lebih optimal baik bagi pendapatan negara maupun kesejahteraan masyarakat.

"Diharapkan pembenahan ini bisa selaras dengan meningkatkan pelayanan sektor transportasi laut," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Strategi PT Pelindo (Persero) Prasetyo mengucapkan terima kasih atas kesediaan jajaran Ditjen Perhubungan Laut yang telah membantu menyusun adendum perjanjian konsesi pada pelabuhan eksisting.

Penandatanganan terhadap delapan adendum perjanjian konsesi pada pelabuhan eksisting itu, sambung Prasetyo, merupakan salah satu target setelah penggabungan Pelindo dan sejalan dengan mandat PP Nomor 101 Tahun 2021.

Untuk itu, ke depan Prasetyo berharap Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut bisa terus berkoordinasi dengan Pelindo untuk menyukseskan tujuan lain dari pemerintah di sektor kepelabuhanan.

"Termasuk di dalamnya menghadirkan pelayanan bagi pengguna jasa transportasi laut secara efektif dan efisien," tandas Prasetyo.