Selamat

Minggu, 16 Mei 2021

BERITA

04 Mei 2021|08:44 WIB

Pelanggaran Perlindungan Konsumen Coreng Upaya Penanganan Pandemi

Pemerintah juga dipandang perlu mengevaluasi seluruh fasilitas di ruang publik yang menyelenggarakan tes antigen atau PCR-Swab

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Fin Harini

ImageIlustrasi. Petugas mengambil sampel saat rapid tes antigen di pantai Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (31/1). ANTARAFOTO/Dedhez Anggara

JAKARTA – Badan Perlindungan Konsumen Nasional meminta temuan penggunaan alat rapid test antigen bekas atau daur ulang di Bandara Kualanamu dan mafia karantina Bandara Soekarno Hatta menjadi momentum evaluasi. Hal tersebut mesti dilakukan secara menyeluruh dan berkala terhadap proses penanganan pemeriksaan status kesehatan. 

"Baik penanganan tes covid-19 di titik keberangkatan sekaligus kedatangan, termasuk di jalur darat, udara dan laut," ujar Ketua BPKN-RI Rizal E Halim dalam siaran pers, Jakarta, Senin (3/5).

Badan yang dibentuk pemerintah untuk melindungi konsumen tersebut menilai rapid test antigen daur ulang sebagai tamparan keras dan mencoreng torehan positif penanganan pandemi oleh semua pihak yang terlibat. 

Begitu pula temuan mafia karantina di Bandara Soekarno Hatta yang juga menjadi insiden buruk bagi usaha pemerintah dalam memerangi virus covid-19. 

"Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap berhasil dalam penanganan pandemi covid-19," katanya. 

Pemerintah juga dipandang perlu mengevaluasi seluruh fasilitas di ruang publik yang menyelenggarakan tes antigen atau PCR-Swab. Perlu dipastikan proses penanganan dan verifikasi tes berjalan baik, guna menghindari kasus yang terjadi di Kualanamu. 

Rizal pun mengingatkan, kejadian moral hazard yang terjadi di Kualanamu, tidak menutup kemungkinan terjadi di berbagai layanan publik lainnya seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan seterusnya. 

"Untuk mengantisipasi kejadian berulang, maka pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala," jelasnya. 

Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN-RI Renti Maharaini berpendapat, insiden penggunaan rapid test antigen covid-19 bekas yang terjadi di Kualanamu, jelas melanggar hak masyarakat Indonesia sebagai konsumen. 

Padahal, lanjutnya, konsumen dijamin keberadaannya untuk mendapatkan keamanan serta keselamatan dalam memanfaatkan layanan jasa rapid test antigen dan informasi yang benar. Ketentuan ini tertera jelas pada Pasal 4 huruf a jo. huruf c UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"(Terutama), kejelasan dan kejujuran terkait alat test antigen yang akan digunakan masyarakat, bahwa alat tersebut benar-benar baru dan bukan bekas," sorot Renti. 

Di sisi lain, kejadian ini juga jelas merupakan pelanggaran Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dalam beleid yang sama, di mana pelaku usaha tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Yaitu, untuk beritikad baik dalam pelayanan rapid test antigen yang bisa dipertanggungjawabkan. Serta, alat rapid test antigen tersebut adalah benar baru, bukan bekas. 

Terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan atau perbuatan pemalsuan alat rapid test antigen, dapat dikenakan sanksi pidana maksimal lima tahun atau pidana denda maksimal Rp2 miliar. 

Renti pun menjelaskan, di titik inilah pentingnya fungsi pengawasan lapangan dan kerja sama yang baik, antara aparat hukum dengan instansi terkait. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. 

"Agar terpenuhi keselamatan dan keamanan dalam menerima layanan test antigen Covid-19," paparnya. 

Tindak Tegas
Rizal pun menegaskan, BPKN RI berharap polisi serta pemerintah menindak serius kasus Bandara Kualanamu dan Soetta. Karena sangat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan konsumen dengan potensi menularkan virus covid-19. 

"Sudah jadi langkah wajib bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan juga transparan, agar dampak tersebut tidak meluas," ucapnya. 

Sementara itu, ia juga menuntut konsumen untuk lebih teliti dan memahami tentang alat tes covid-19 demi keselamatan bersama. BPKN RI akan terus memantau dan mengawasi proses penanganan kasus Kualanamu dan Soetta. 

"Juga sebagai tanggung jawab mandat UU, BPKN-RI akan terus mendorong penguatan perlindungan konsumen," pungkas Rizal.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER