PBNU Berencana Beli Lahan 100 Ha Di IKN Untuk Bangun Fasilitas Dan Bisnis

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana membeli 100 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Lahan tersebut akan dipergunakan untuk membangun fasilitas dan kantor untuk PBNU hingga peluang bisnis bagi organisasi.

"Insyaallah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, saat memberi keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Hal itu disampaikan Gus Yahya, sapaan akrabnya, usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana yang berlangsung selama hampir satu setengah jam. 

Gus Yahya mengatakan, Presiden Jokowi merestui rencana PBNU tersebut untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan di IKN.

Presiden Jokowi pun, kata Gus Yahya, memberikan saran terkait lokasi lahan yang bagus yang bisa dibeli oleh NU di IKN. Oleh karenanya, PBNU segera berkomunikasi dengan Otorita IKN untuk membahas lebih lanjut rencana tersebut.

"Ada sejumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN," kata Gus Yahya.

Selain membangun fasilitas, PBNU juga mempertimbangkan potensi bisnis di IKN dengan modal yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun sampai Rp3 triliun.

"Yang sekarang kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital untuk itu. Gimana caranya? Nah, nilainya masih akan kita hitung, ya mungkin kita butuh sekitar dua atau tiga triliun rupiah," kata Gus Yahya.

Dia menambahkan, NU meyakini pembangunan di IKN sebuah gagasan penting yang harus didukung, terutama dengan landasan undang-undang yang memastikan keberlanjutan pembangunan di IKN.

Konsesi Tambang
Yahya Cholil Staquf dan sejumlah pengurus PBNU sendiri menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, untuk membahas konsesi tambang hingga investasi di Ibu Kota Nusantara dengan Presiden Joko Widodo. 

Gus Yahya, sapaan akrab Ketua Umum PBNU, bersama pengurus PBNU tiba di Istana sekitar pukul 10.20 WIB dan pertemuan dengan Presiden Jokowi dijadwalkan pukul 10.30 WIB.

"Kami mau bicara soal konsesi tambang dan investasi di IKN nanti," katanya.

Gus Yahya mengatakan, pihaknya mengajukan pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membahas rencana PBNU berinvestasi di IKN. Meskipun nilai investasi tersebut tidak terbilang besar, Gus Yahya mengatakan, PBNU akan membangun fasilitas dan pendidikan keagamaan di IKN

"Rencana kami untuk berinvestasilah walaupun kecil di IKN nanti. Karena kami butuh untuk membangun kantor di sana, membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan di sana," kata Gus Yahya.

Dalam kesempatan sebelumnya, PBNU optimistis mampu mengelola amanat negara berupa izin pengelolaan pertambangan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

"Bendahara umum kami ini pengusaha tambang juga dan dia tentu tidak sendirian. Bukan hanya soal dia sendiri pengusaha tambang, tetapi sebagai pengusaha tambang, dia punya jaringan bisnis di antara komunitas pertambangan ini, sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini," kata Gus Yahya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan langkah-langkah khusus terkait pengelolaan tambang yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan. Ia menyatakan PBNU memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral terkait kesadaran akan lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat umum 

Sudah Dipastikan Dapat
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, PBNU sudah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). 

"Izin untuk ormas tambang, untuk PBNU udah selesai, kalau tidak salah tiga atau empat hari yang lalu," ucap Bahlil seusai Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin.

Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menuturkan, PBNU tinggal menyetor kompensasi data informasi (KDI) kepada negara. 

"Tinggal mereka menyetor ke negara, karena harus ada KDI nya yang menyetor ke negara, kalau itu sudah selesai, selesai," ucap Bahlil.

Sementara itu, terkait IUP untuk organisasi keagamaan lain seperti Muhammadiyah, Bahlil mengungkapkan, prosesnya sedang berlangsung dan hampir selesai, meski masih ada beberapa tahapan yang perlu diselesaikan.

"Kemudian Muhammadiyah, sekarang dalam proses sudah hampir juga selesai tentang lokasinya," ucapnya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan, pengawasan terhadap organisasi keagamaan yang terlibat dalam industri tambang akan menjadi tanggung jawab bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi.

Menurut dia, Kementerian ESDM akan fokus pada hulu industri, sementara Kementerian Investasi akan menangani bagian hilirnya.

"Dua-duanya. Tetap PP nggak bisa berubah dong, Tapi titik koordinatnya tetap di Kementerian ESDM. Jadi ini kan kementerian SDM dan kementerian investasi itu kan punya sinkronisasi, hulunya tetap di ESDM, hilirnya itu ada di Kementerian Investasi," kata Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi. Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, 22 Juli 2024.