OJK Siapkan Kebijakan Countercyclical Khusus | Validnews.id

Selamat

Rabu, 01 Desember 2021

24 November 2021|08:00 WIB

OJK Siapkan Kebijakan Countercyclical Khusus

Secara year on year, asset IKNB tumbuh 9,38% menjadi Rp2.759 triliun pada September 2021.

Penulis: Fitriana Monica Sari,

Editor: Dian Hapsari

OJK Siapkan Kebijakan <i>Countercyclical</i> KhususSeorang warga melintas di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua dan Papua Barat, Jayapura, Papua. ANTARA FOTO/Indrayadi TH/wsj.

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, pemulihan ekonomi nasional dan global berdampak positif ke Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Hal itu sejalan dengan data statistik yang menunjukkan IKNB masih dalam tren pertumbuhan yang positif dan diindikasikan melalui pertumbuhan aset dan investasi.

“Secara tahunan (year on year/yoy), asset IKNB tumbuh 9,38%, dimana aset September 2020 sebesar Rp2.059 triliun, naik di September 2021 menjadi Rp2.759 triliun. Lalu, Investasi IKNB naik 12,84% (yoy), dari September 2020 sebesar Rp1.465 triliun menjadi sebesar Rp1.663 triliun di September 2021,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas INKB Riswinandi yang merangkap Anggota Dewan Komisaris OJK dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Selasa (23/11).

Alhasil, pendapatan operasional IKNB juga terkerek meningkat secara yoy yakni sebesar 11,25%, dari September 2020 yang sebesar Rp485,24 triliun menjadi Rp 571,13 triliun pada September 2021.

Kendati demikian, Riswinandi mengikatkan pelaku IKNB untuk tetap mewaspadai potensi-potensi ketidakpastian akibat pandemi yang kini sedang melanda beberapa negara di Eropa.

“Kami harap pelaku IKNB terus sosialisasikan ke nasabah untuk patuh dan disiplin dalam tetapkan prokes untuk tekan risiko gelombang ketiga yang bisa memaksa pemerintah melakukan pembatasan kegiatan yang bisa berdampak negatif terhadap ketahanan pelaku dalam perekonomian nasional,” harap Riswinandi.

Sebagai regulator dan pengawas, dalam langkah antisipasi risiko-risiko tersebut, OJK telah menyiapkan langkah lanjutan berupa kebijakan countercyclical khusus untuk IKNB. Rencananya, akan berlaku sampai periode April 2023. Saat ini, aturan tersebut sedang proses finalisasi, dan didiskusi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan kemungkinan pada akhir November ini bisa diterbitkan.

“OJK juga tengah menyiapkan perpanjangan ketentuan countercyclical khusus untuk IKNB tersebut, dan akan diperlakukan sama dengan yang di perbankan sampai 2023,” ungkap Riswinandi.

Adapun, beberapa hal yang diatur di dalam kebijakan itu, antara lain pertama, pelaksanaan penilaian dalam proses pelaksanaan penilaian kemampuan dalam kepatutan. Ini menurut OJK akan bisa dilakukan secara fleksibel dan disesuaikan dengan pemberlakuan PPKM.

Kedua, relaksasi persyaratan pembiayaan modal kerja dengan fasilitas modal usaha termasuk di dalamnya bagi pelaku UMKM. Ketiga, kesempatan restrukturisasi untuk pinjaman melalui Fintech P2P Lending. Keempat, relaksasi ketentuan pelaksanaan valuasi aktuaria untuk industri dana pensiun pemberi kerja.

“Kami harap (aturan) yang lain adalah melanjutkan apa yang sudah diatur dalam POJK sebelumnya. Sehingga, pelaksanaan aturan tersebut bisa ciptakan kondisi soft landing bagi pelaku industri dan sekaligus cegah guncangan pada industri akibat normalisasi regulasi yang drastis dalam waktu yang singkat,” jelas Riswinandi.

Dia menambahkan, OJK juga berharap kebijakan countercyclical khusus untuk IKNB ini juga memberi ruang gerak yang cukup bagi pelaku IKNB dalam melaksanakan mitigasi potensi risiko normalisasi kebijakan di masa yang akan dating.

Riswinandi mengungkapkan, beberapa otoritas moneter di negara maju  sudah sepakat melakukan kebijakan tapering off dalam mengantisipasi pertumbuhan inflasi yang tinggi. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian semua pihak terutama bagaimana dampak negatif dari kebijakan tapering off tersebut.

“Seperti terjadinya capital outflow di pasar modal nasional, kita dapat minimalkan dengan manrisk yang baik,” kata Riswinandi.

Mitigasi risiko ini, menurut Riswinandi, sangat penting. Mengingat, sektor IKNB sekitar 70-80% investasinya, khususnya dana pensiun dan asuransi, diinvestasikan di pasar modal. Sehingga, kondisi pasar modal secara umum memengaruhi stabilitas di sektor keuangan non bank.

Tantangan Sekaligus Peluang
Sementara itu, Mirza Adityaswara selaku Direktur Utama LPPI menegaskan kondisi pandemi yang semakin membaik situasinya berdampak pada aktivitas ekonomi, khususnya memberi dampak positif sektor jasa keuangan. Selain itu, juga ada faktor eksternal yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri keuangan.

“Tadi malam Federal Reserve, dimana Presiden Biden mengangkat kembali Powell di masa kedua dan market interpretasikan monetary policy dari bank sentral AS akan terus dovis dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi AS dan global. Ini tentu berdampak pada stabilitas financial market,” kata mantan Dewan Gubernur Senior BI itu.

Dampak positif ke financial market tersebut, diharapkan Mirza, juga bisa dinikmati oleh sektor life insurance, dana pensiun, dan fund manajemen, terkait investasi mereka baik di pasar saham maupun korporasi.

“Pasar modal sekarang sudah all time high indeksnya," imbuhnya.

Mirza juga menjelaskan bahwa komunikasi bank sentral dunia juga akan ada normalisasi dan tapering yang akan dilakukan dengan hati-hati, dengan harapan bahwa pengurangan stimulus moneter dunia dapat terjadi bersamaan dengan pemulihan ekonomi global.

Dia berharap, jika nanti terjadi pengurangan stimulus di Amerika, dapat juga disusul pengurangan stimulus moneter di Indonesia.

“Semua akan terjadi dengan komunikasi yang baik dan akan terjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Sehingga, harapannya investasi di dana pensiun, life insurance akan terjaga dan terus berkembang. Sedangkan di perbankan, dengan aktivitas ekonomi yang pulih dan terjadi akselerasi tentu pertumbuhan kredit baik perbankan maupun finance company baik di pembiayaan, di pergadaian dapat pulih,” katanya.

Tantangan  IT
Selain tantangan pandemi dan kebijakan eksternal, Riswinandi melihat tahun depan penggunaan IT dalam transaksi keuangan maupun operasional di sektor keuangan non-bank khususnya, akan semakin menggeliat.

“Penerapan social distancing sudah ciptakan kondisi ideal untuk percepat digitalisasi di berbagai bidang. Dari perspektif pelaku usaha, penggunaan teknologi untuk proses bisnis hadirkan peluang untuk jangkau target pasar yang lebih luas secara efektif dan efisien,” jelasnya.

Mengutip survei dari Swiss Re Institute, di beberapa negara Asia, untuk industri asuransi, tingkat penerimaan konsumen terhadap produk asuransi yang dipasarkan melalui digital cukup signifikan.

“Lebih dari 70 responden survei tersebut menyatakan minat yang tinggi untuk transaksi melalui digital,” kata Riswinandi.

Sementara dalam konteks digitalisasi nasional, lanjut Riswinandi, hasil survei penyelenggara jasa internet Indonesia juga menunjukkan tingkat penetrasi internet sepanjang 2019-2020 sudah capai 73,7% dari total jumlah penduduk.

“Demikian kombinasi jumlah peminat penggunaan platform digital dan tingkat penetrasi internet semestinya dapat ditingkatkan sebagai modal penting untuk mendorong pertumbuhan inklusi pada sektor IKNB,” harapnya.

Menurut Riswinandi, tanpa didukung penguatan literasi, pelaku sektor IKNB akan menghadapi eksposur risiko reputasi yang lebih tinggi, antara lain disebabkan risiko miss selling, akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan risiko suatu produk jasa keuangan.

Sementara dari perspektif pelaku usaha, ketergantungan yang tinggi terhadap infrastruktur IT yang meningkatkan eksposur perusahaan terhadap kelompok risiko cyber.

“Contoh kasus peretasan sistem IT perusahaan akan mengganggu kualitas pelayanan perusahaan dan operasional perusahaan dan dapat membahayakan data pribadi nasabah,” jelasnya.

Untuk itu, sebagai bagian dari kebijakan untuk mendorong mitigasi risiko IT ini secara lebih optimal oleh pelaku sektor IKNB, maka OJK telah terbitkan peraturan POJK No 4 tahun 2021 mengenai Manajemen Risiko Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, mencakup perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan fintech.

“Selain mengatur mengenai penerapan manrisk IT, aturan tersebut juga memuat substansi mengenai penyelenggaraan sistem IT, utamanya terkait kewajiban pelaku industri untuk melakukan proteksi atas data perusahaan dan konsumennya.”

Dalam POJK No 4 tahun 2021 juga mengatur mengenai kewajiban pelaku industri untuk melakukan upaya terbaik dalam melindungi data pribadi konsumen dan menghindari penyalahgunaan data tersebut.

“Kami harap kebijakan ini dapat menjadi guideline bagi pelaku IKNB, sehingga memberi kontribusi positif bagi kinerja pelaku industri dan melindungi kepentingan nasabah,” tegas Riswinandi.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA