OJK Pastikan Komitmen Kuat Perbankan Nasional Dalam Pembiayaan Hijau

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, perbankan Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pembiayaan hijau dan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG).

"Tren peningkatan kredit atau pembiayaan hijau tersebut diproyeksikan akan terus meningkat, seiring dengan dukungan perbankan terhadap target net zero emission pemerintah Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin (24/2). 

Peningkatan tersebut, imbuh Dian, didukung adanya penerbitan panduan dari OJK antara lain Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS). Panduan tersebut adalah sebuah kerangka terpadu yang mencakup aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk membantu bank menilai ketahanan model bisnis mereka terhadap perubahan iklim.

Selain itu, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 juga telah diterbitkan pada Februari 2025, yang mana merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. 

Taksonomi ini berfungsi sebagai panduan bagi sektor keuangan dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan pembiayaan ke proyek-proyek hijau dan berkelanjutan.

Dian menyampaikan, tantangan terhadap sustainable finance secara global saat ini sangat besar. Khususnya dengan mundurnya Amerika Serikat (AS) terhadap komitmen Paris Agreement serta mundurnya bank-bank AS dari Net-Zero Banking Alliance.

Akan tetapi, dia mengingatkan, Indonesia menerapkan sustainable finance berdasarkan kepentingan dan kebijakan domestik serta komitmen Republik Indonesia di forum internasional.

Pada 2023, total penyaluran kredit atau pembiayaan berkelanjutan perbankan telah mencapai Rp1.959 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan sebesar Rp1.409 triliun pada tahun 2022.

Sementara, untuk data penyaluran kredit berkelanjutan pada 2024, masih dalam proses pelaporan oleh perbankan ke OJK sesuai batas waktu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Sektor Swasta
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden untuk Global Blended Finance Alliance (GBFA) Mari Elka Pangestu mengatakan penciptaan perdagangan karbon mendorong terpenuhinya pembiayaan untuk memitigasi perubahan iklim (climate finance). Dengan menciptakan pasar untuk karbon, hal tersebut akan menarik minat investasi sektor swasta untuk turut berkontribusi memajukan transisi energi.

"Jadi inti dari climate finance ini kebanyakan memerlukan sektor swasta, karena 75% pembiayaan datang dari sektor swasta," kata dia.

Dirinya mengatakan diskusi yang dilakukan oleh Indonesia ini, membahas soal upaya sektor keuangan untuk mewujudkan pembiayaan hijau, seperti halnya terkait aturan Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang diregulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menurutnya bisa memberikan klasifikasi terhadap sektor pendorong dekarbonisasi.

Dia menyampaikan, ke depan perlu adanya kesepakatan mengenai klasifikasi taksonomi proyek, sehingga para penyedia pembiayaan bisa mengetahui sektor yang mendorong ekonomi hijau. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa volume perdagangan bursa karbon mencapai 572.064 ton setara karbondioksida (tCO2e) hingga 30 April 2024.

Akumulasi nilai perdagangan dari jumlah volume tersebut sebesar Rp35,31 miliar dengan rincian nilai transaksi 27,9% di pasar reguler, 19,7% di pasar negosiasi dan 52,34% di pasar lelang. Jumlah pengguna jasa berizin, volume perdagangan, maupun akumulasi nilai perdagangan tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan data per 28 Maret 2024, walaupun tidak signifikan.

Pemerintah Indonesia sebelumnya, telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan NZE yang tercantum dalam Perjanjian Paris melalui Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) sebanyak 912 juta ton pada tahun 2030. Forum ISF 2024 merupakan ajang resmi Pemerintah Indonesia bagi para pemimpin dunia dari berbagai sektor dan negara untuk dapat bertukar pikiran dan pengetahuan sekaligus memberikan solusi dan praktik terbaik menghadapi perubahan iklim.