OJK: Gap Inklusi Keuangan Perkotaan Vs Pedesaan Turun Jadi 4%

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pertumbuhan indeks inklusi keuangan di wilayah pedesaan telah meningkat signifikan. Hal itu berdasarkan data yang dihimpun dari tahun 2019 ke 2022.

Dengan demikian, kesenjangan atau gap tingkat inklusi keuangan di wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan turun menjadi 4%, dari sebelumnya yang sebesar 15%.

Oleh karena itu, OJK memberikan apresiasi kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

"Kita memberikan apresiasi kepada TPAKD atau Tim Percrpatan Akses Keuangan Daerah. Itu adalah satu forum yang dibentuk oleh bersama-sama OJK dengan pemerintah daerah," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi usai OJK Seminar on Financial Inclusion: Closing the Financial Gap Between Rural and Urbans Through Digital Financial Inclusion di JCC, Kamis (24/8).

Menurut survei yang dilakukan OJK, tingkat inklusi keuangan di pedesaan tercatat sebesar 82,69%. Sementara itu, inklusi keuangan di perkotaan sebesar 85,73%. Artinya, ada kesenjangan 4,04% antara keduanya.

Baca Juga: Inklusi Keuangan Mesti Rangkul Underbanked dan Unbanked

OJK terus berupaya meningkatkan tingkat inklusi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satu caranya adalah dengan menggelar seminar yang dihadiri sejumlah gubernur dan perwakilan dari 34 provinsi, asosiasi, dan Kepala Kantor OJK seluruh Indonesia.

"Kita ingin mendorong inklusi di daerah, terutama di pedesaan karena kita tahu kalau kita harus meningkatkan perekonomian di daerah yang akan bisa menyongkong pertumbuhan ekonomi secara keberlanjutan (sustainable) di daerah," ujar perempuan yang akrab disapa Kiki.

Menurut Kiki, seminar yang digelar OJK di JCC ini juga sejalan dengan program-program di OJK terkait pengembangan inklusif di pedesaan.

"Ini semua orkestrasi program untuk meningkatkan inklusi masyarakat Indonesia mencapai target dari Bapak Presiden 90% di 2024," imbuhnya.

OJK terus berupaya menggenjot tingkat inklusi keuangan. Pasalnya, inklusi keuangan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Akan tetapi, masih terdapat gap inklusi keuangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di sisi lain, keuangan digital digadang dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Baca Juga: OJK: Penyandang Disabilitas Masih Sulit Akses Layanan Keuangan

Dalam rangka mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 dan mengurangi gap inklusi keuangan di Indonesia melalui inklusi keuangan digital, OJK menyelenggarakan "OJK Seminar on Financial Inclusion: Closing the Financial Gap Between Rural and Urbans Through Digital Financial Inclusion".

Seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah pertukaran gagasan bagi stakeholders sektor publik maupun swasta untuk dapat memahami tantangan dan menemukan solusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di negara-negara ASEAN.

Seminar ini juga merupakan bentuk dukungan OJK terhadap Indonesia's ASEAN Chairmanship 2023, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian di lingkungan ASEAN.