OIKN Tawarkan Investasi Proyek Perumahan Senilai Rp 31 Triliun Dengan Skema KPBU

PENAJAM PASER UTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menawarkan penanaman modal melalui skema KPBU untuk proyek pembangunan rumah tapak dan susun di Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nilai investasi dari proyek tersebut mencapai sekitar Rp31 triliun.

"Investasi swasta langsung dan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) terus didorong bangun Kota Nusantara," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (3/3). 

OIKN menawarkan penanaman modal proyek pembangunan rumah tapak dan susun tersebut melalui skema KPBU Rp8 triliun pada tahap pertama serta Rp23 triliun pada tahap kedua. 

"Tahun ini, OIKN tawarkan bangun hunian 129 rumah tapak dan 97 menara (tower) rumah susun di ibu kota Indonesia," tambahnya.

Ditargetkan, transaksi KPBU sektor hunian itu dilakukan paling lambat pada pertengahan tahun ini. Pemerintah pusat bakal melibatkan badan usaha dalam proyek pembangunan infrastruktur lainnya, lanjut dia, seperti perkeretaapian, pengolahan limbah, pengolahan air, dan penyediaan energi terbarukan.

OIKN tahun ini juga berencana melakukan pembangunan terowongan multifungsi sepanjang 138,6 kilometer, melalui skema KPBU dengan proyeksi nilai penanaman modal kisaran Rp70 triliun. 

"Dua surat izin prakarsa (letter to proceed/LTP) sudah diberikan kepada perusahaan asal China, dan badan usaha milik negara (BUMN) PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero)," tuturnya

Investasi swasta langsung yang masuk Kota Nusantara dan telah ditandatangani pada tahun ini, untuk proyek bangunan multifungsi (mixed use building) seperti perkantoran, hotel hingga gedung kampus sekitar Rp1,25 triliun. 

Pemilik modal yang tanda tangan dan siap melakukan pengerjaan proyek di antaranya PT Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Puri Persada Lampung, serta Universitas Negeri Surabaya.

“Tercatat melalui delapan kali peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan gedung baru di Kota Nusantara sepanjang 2023-2024, investasi yang masuk ibu kota Indonesia itu lebih kurang Rp58,4 triliun,” kata Agung Wicaksono.

Kualitas Apartemen
Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan rumah susun (rusun) untuk ASN di IKN, Kalimantan Timur, memiliki kualitas apartemen. "Ini kita sederhana saja rusun, tapi ini kualitasnya kualitas apartemen," ujar Basuki, di Jakarta, Senin (24/2). 

OIKN menetapkan target, hunian-hunian di IKN dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pertama, OIKN telah menyiapkan proyek KPBU untuk 97 tower rumah susun dan 129 rumah tapak yang akan ditawarkan kepada investor dengan perkiraan total nilai investasi sebesar Rp60,9 triliun.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut pembangunan 27 dari 47 tower rumah susun aparatur sipil negara atau rusun ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah rampung. Begitu pula dengan pembangunan hunian untuk aparatur pertahanan dan keamanan serta 36 rumah jabatan menteri.

“Siap untuk diresmikan,” kata Ara dalam keterangannyam belum lama ini.

Asal tahu saja, pembangunan 47 tower rusun ASN terbagi dalam enam paket pekerjaan. Paket 1 merupakan konstruksi rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower. Lalu, paket 2 konstruksi rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, paket 3 konstruksi rusun ASN 3 sebanyak 6 tower. 

Kemudian, paket 4 konstruksi rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, paket 5 konstruksi rusun Paspampres sebanyak 9 tower, serta paket 6 konstruksi rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower. 

Ara mengatakan, 27 tower rusun ASN itu bakal diserahterimakan dari Otorita IKN kepada Kementerian PKP. Sementara itu, 20 tower rusun ASN sisanya akan diselesaikan hingga akhir 2025.

Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Sumadilaga juga mengatakan pembangunan kantor Otorita IKN di ibu kota baru akan segera rampung. Bahkan, dia mengatakan bakal pindah secepatnya.Namun, Danis belum bisa memastikan kapan pemindahan ASN secara bertahap akan dilakukan. Sebab, kebijakan ini berada di tangan ementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 

Sebelumnya, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, rencana pemindahan ASN ke IKN digodok. Menurutnya, perubahan dan penambahan nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan skema pemindahan yang baru.  Adapun kementerian yang di era Jokowi berjumlah 34, kini bertambah menjadi 48.