OIKN Berharap Kecipratan Investasi Dari Danantara Untuk Bangun IKN

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diluncurkan hari ini, Senin (24/2), oleh Presiden RI Prabowo Subianto, dapat membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kalau dari saya, karena Danantara memang kalau saya baca tujuannya untuk melakukan investasi dari dividen-dividen yang ada. Saya harapkan dicuilkan sedikit untuk (pembangunan) IKN," ujar Basuki dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin.

Dirinya berharap kehadiran Danantara melalui program-programnya dapat membantu IKN di Kalimantan Timur. "Mudah-mudahan IKN juga kecipratan dari program Danantara, itu harapannya," ujarnya. 

Presiden Prabowo Subianto, Senin menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara. Presiden juga menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia itu, disebut akan mengelola aset senilai lebih dari US$900 miliar, dengan proyeksi dana awal mencapai US$20 miliar.

Presiden mengatakan, dana-dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Dalam strukturnya, akan terdapat dewan pengawas (dewas) dan juga dewan penasihat yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden.

Peluncuran Danantara menandai era baru transformasi pengelolaan investasi strategis negara. Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.

Proyek KPBU
Untuk diketahui, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menawarkan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk sektor hunian dan jalan serta terowongan pintar (Multi Utility Tunnel/MUT) di Nusantara, Kalimantan Timur dengan skema availability payment.

"Jadi saya kira yang sudah saya katakan ada beberapa (proyek) KPBU baik dari sektor hunian maupun dari sektor infrastruktur dasar lainnya. Saya kira itu intinya KPBU untuk sektor hunian sekitar Rp60,9 triliun, kemudian jalan dan MUT Rp70 triliun," ujar Basuki.

Ia menyampaikan, dalam penjajakan pasar pada hari ini Senin (24/2), OIKN juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait investasi swasta murni tahap pertama sebesar Rp1,25 triliun dengan lima perusahaan.

"Termasuk untuk yang investasi swasta murni di mana sekarang yang kita kerjasamakan dan sudah siap sebesar Rp1,2 triliun dari Rp6,9 triliun serta sisanya nanti setelah ada yang sudah mengukur tanah dan sebagainya nanti akan kita lanjutkan," katanya.

Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menyampaikan, pada hari ini lima pelaku usaha menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait pemanfaatan lahan untuk pembangunan kawasan mixed-use, hotel, perkantoran, dan juga universitas.

"Dan pagi hari ini kita menyaksikan lima lagi pelaku usaha yang akan menandatangani PKS pemanfaatan lahan, lima perusahaan anak bangsa dengan nilai investasi estimasi yang dikomitmenkan di tahap awal ini sebesar Rp1,25 triliun rupiah untuk membangun mixed use, hotel, perkantoran, juga universitas," kata Agung.

Kelima perusahaan yang melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pada hari ini adalah PT Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Puri Persada Lampung, dan Universitas Negeri Surabaya.

Dengan adanya penandatanganan investasi swasta murni tersebut diharapkan ekosistem perkotaan di IKN yang sudah mulai terwujud akan bisa berkembang lebih jauh lagi. Menuutnya, perjanjian ini adalah sebuah landasan yang memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing antara OIKN dengan para investor.

Termasuk mengenai komitmen untuk memulai pembangunan yang di perjanjian-perjanjian kerja sama sebelumnya ini direncanakan dilakukan selambat-lambatnya 18 bulan sejak penandatanganan. 

“Karena pada waktu itu tentunya masih banyak pembangunan yang perlu dilakukan, tapi di perjanjian kerja sama kali ini kita bersepakat kita komit untuk memulai pembangunannya di 2025," kata Agung.

Menurut dia, ini sebuah bentuk yang memberi keyakinan, infrastruktur di IKN ini terus berjalan bahkan makin maju, dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C ini juga akan dimulai pembangunan infrastrukturnya di tahun ini juga. 

“Sehingga kami harap bersamaan antara infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan investor yang membangun fasilitasnya ini bisa berjalan lebih jauh,” serunya.