Negara Sudah Habiskan Rp1.895 Triliun Untuk Atasi Covid-19

JAKARTA – Pandemi covid-19 yang berlangsung hampir tiga tahun belakangan ini, selain merugikan dunia usaha dan ekonomi nasional, juga menguras kocek negara. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebutkan anggaran untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi dalam tiga tahun terakhir, nilainya mencapai Rp1.895 triliun.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/10), ia menilai belanja yang sangat besar itu tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang positif, yakni terkendalinya penyebaran covid-19. Efeknya, aktivitas ekonomi dapat berjalan kembali hingga mencapai level sebelum krisis hanya dalam satu setengah tahun.

Indonesia pun, lanjutnya, mampu mempertahankan dan mengoptimalkan potensi ekonomi dengan menuai hikmah dari wabah.

“Kita juga relatif bisa menjaga berbagai indikator. Inflasi kita terjaga, beberapa perbandingan dengan negara ASEAN dan G20 cukup bagus, level produk domestik bruto (PDB) riil cukup bagus, dan stabilitas eksternal terjaga,” kata Prastowo dalam dialog Capaian Kinerja Pemerintah Tahun 2022.

Indonesia menurutnya, termasuk sebagai salah satu negara dengan tingkat inflasi yang terjaga, baik di ASEAN maupun G20, yakni pada September 2022 di level 5,95 persen. Sebagai perbandingan, inflasi Amerika mencapai 8,2% dan Inggris 10,1%

Menurut Prastowo, pendapatan negara pada 2022 berhasil tumbuh 49,8% setelah dua tahun mengalami penurunan kinerja akibat covid-19. Hal itu membuat belanja negara dapat terealisasi cukup besar dan lebih baik, seperti untuk penanganan pandemi, bantuan sosial (bansos), dan transfer ke daerah. 

Sejumlah pekerja berjalan sepulang kerja di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Senin (10/10/2022). Antara Foto/Muhammad Adimaja 

 

Peran APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, belanja negara telah terserap Rp1.913,9 triliun hingga September 2022. Realisasi tersebut mencapai 61,6% dari target tahun ini sebesar Rp3.106,4 triliun dan mampu tumbuh 5,9% (yoy) dari Rp1.806,9 triliun.
 
“Kinerja yang baik dengan kemampuan kita menjaga dari sisi guncangan global yang ada tak terlepas dari APBN yang memberikan peran sangat positif,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat. 

Adapun realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tahun ini mencapai 52,9% dari pagu sebesar Rp455,62 triliun yakni Rp240,8 triliun per 14 Oktober 2022.

“Dengan penanganan covid-19 makin terkendali maka terlihat sekali anggaran kesehatan realisasinya hanya 33%. Itu rendah tapi bagus,” serunya.

Secara rinci, realisasi tersebut meliputi penanganan kesehatan sebesar Rp40,6 triliun atau 33,1% dari pagu Rp122,54 triliun yang digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp25,1 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp2,7 triliun.
 
Kemudian pengadaan vaksinasi Rp1,7 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp1,6 triliun serta dukungan APBD termasuk Dana Desa untuk penanganan covid-19 Rp8,3 triliun.
 
Realisasi PEN turut meliputi perlindungan masyarakat Rp109,3 triliun atau 70,7% dari pagu Rp154,76 triliun. Rinciannya, untuk PKH Rp21,4 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako Rp32,9 triliun bagi 18,8 juta KPM.
 
Selanjutnya BLT minyak goreng Rp7 triliun bagi 23,9 juta penerima, BLT BBM Rp6,4 triliun bagi 20,65 juta KPM, Kartu Prakerja Rp12,8 triliun bagi 3,6 juta peserta dan BLT Desa Rp21,2 triliun bagi 7,5 juta KPM.
 
Kemudian subsidi upah Rp5,1 triliun untuk 8,4 juta pekerja, BT-PKLWN Rp1,3 triliun yang disalurkan oleh Polri kepada 683 ribu penerima dan TNI kepada 1,4 juta penerima serta dukungan APBD unit Perlinmas Rp1,2 triliun.
 
“Ini bagus karena masyarakat langsung bisa merasakan manfaatnya,” ujar Sri Mulyani.
 
Terakhir, realisasi PEN juga meliputi penguatan pemulihan ekonomi yang sebesar Rp90,9 triliun atau 51% dari pagu Rp178,32 triliun. Anggaran untuk ini meliputi program padat karya Rp15 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp5,5 triliun serta ketahanan pangan Rp14 triliun.
 
Berikutnya untuk kawasan industri Rp0,9 triliun, dukungan UMKM (subsidi KUR dan IJP) Rp20,8 triliun, insentif perpajakan Rp13,3 triliun serta infrastruktur dan konektivitas Rp11,5 triliun.
 
“Kita berharap Oktober, November dan Desember ini belanja bisa diakselerasi sehingga dapat dirasakan dampak positifnya terhadap perekonomian kita,” tegasnya.

Kendati begitu, kata Yustinus, rasio utang sering menjadi sorotan pada masa pandemi lantaran banyak negara yang menaikkan utangnya demi penanganan covid-19. Rasio utang Indonesia terhadap PDB memang sempat menyentuh 41%, tetapi saat ini sudah turun menjadi 38%.

Di sisi lain, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pun terjaga di atas 50, yang menunjukkan sektor industri ekspansif. Hal itu sebagai geliat yang baik, karena Indonesia berarti melakukan impor bahan baku serta barang modal, untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.

Ia menyebutkan salah satu poin penting perekonomian adalah neraca perdagangan, karena Indonesia berhasil mencatatkan surplus 29 kali berturut-turut. Pada September 2022 nilai ekspor mencapai US$24,8 miliar, sehingga Indonesia mengalami surplus US$4,99 miliar.

“Defisit fiskal kita itu juga relatif baik dibandingkan dengan banyak negara yang sedang berjuang pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang bagus untuk menyongsong tahun depan yang lebih dinamis,” tuturnya.

Antisipasi 2023
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin terjadi di tahun 2023 sebagai imbas dari krisis global.

"Intinya, tahun depan juga Pemerintah sudah siapkan skenario-skenario," kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
 
Dalam diskusi virtual Capaian Kerja Pemerintah Tahun 2022 di Jakarta, Jumat, Moeldoko menyampaikan langkah-langkah Pemerintah tidak berubah untuk menghadapi krisis di 2023. Sebagaimana sering dikatakan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, bangsa Indonesia boleh optimistis namun tetap harus waspada.
 
"Maknanya apa? Bahwa dalam situasi krisis saat ini, Presiden tetap konsentrasi pada pembangunan yang on the track, tetap fokus, tetap dalam RPJMN yang sudah ditetapkan; tetapi dalam praktiknya tetap ada ruang dinamis," jelasnya.
 
Moeldoko juga meminta masyarakat tidak khawatir dengan tekanan ekonomi global yang sedang berlangsung. Dia mencontohkan saat mengatasi pandemi covid-19, Pemerintah melakukan beberapa refocusing anggaran.
 
Maka, menurutnya, apabila di tahun 2023 peperangan masih berlangsung dan harga minyak kembali naik, maka Indonesia sudah memiliki kesiapan menghadapi itu.
 
"Tekanan pandemi covid-19 terhadap perekonomian kita dalam dua tahun terakhir, jika ditotalkan, lebih dari Rp1.000 triliun dianggarkan untuk itu. Nilainya sama dengan membangun dua ibu kota negara, tetapi kita siap dengan kebijakan refocusing anggaran," kata Moeldoko.
 
Sejauh ini, lanjutnya, pandemi covid-19 dan krisis geopolitik telah membawa tiga ancaman besar, di antaranya krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan global. Dia mengklain, langkah-langkah Pemerintah sudah sangat jitu dalam menghindari ketiga krisis itu.
 
Untuk mencegah krisis pangan dan energi, katanya, Pemerintah membangun berbagai infrastruktur untuk mendorong produksi pangan. Sedangkan untuk menjawab ancaman krisis keuangan, Presiden Jokowi telah beberapa kali mengumpulkan kepala daerah dan meminta pemda terlibat dalam urusan inflasi, ujar Moeldoko.