Naikkan Dampak Hijau dan Sosial, BPDLH-UNDP Danai Startup US$400 Ribu

JAKARTA - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto menyampaikan, pemerintah bersama UNDP meluncurkan program pendanaan katalitik (catalytic funding) senilai US$400 ribu. 

Pendanaan ini diberikan kepada empat perusahaan rintisan lokal untuk bisa meningkatkan solusi hijau di Indonesia.

Secara khusus, pendanaan ini diberikan sebagai bentuk pengembangan start up dalam meningkatkan dampak atau leveraging aksi hijaunya di nusantara. Keempat start-up tersebut adalah Cakap (edutech), Greenhope (waste management), Delos (aquatech), dan Fishlog (aquatech).

“Nantinya, diharapkan (pendanaan) bisa menerapkan solusi berbasis ESG (Tata Kelola Lingkungan, Sosial, dan Perusahaan), sehingga ke depannya teman-teman startup ini bisa menaikkan leveraging (dampak hijau),” katanya dalam peluncuran Catalytic Funding in Leveraging Impact di Jakarta, Senin (11/12).

Tri menyampaikan, semua pendanaan tersebut diberikan sebagai bentuk donor UNDP kepada Indonesia. Masing-masing start-up akan mendapat pendanaan sebesar US$100 ribu yang akan diberikan ke dalam tiga tahapan yakni tahap I sebesar 20%, tahap II 30%, dan tahap III 50%.

Baca Juga: Founder Startup Simak! Ada Kesempatan Pendanaan Senilai Rp1,9 M

Dia menekankan, pemberian dana ini akan mengacu pada pencapaian perusahaan rintisan terharap target ESG yang sudah dipatok oleh stakeholder. 

UNDP sendiri berperan aktif sebagai mitra strategis BPDLH melalui pendanaan dan bantuan teknis terhadap pengukuran dan pengelolaan dampak secara berkelanjutan.

“Tahap satu, kita syaratkan ESG levelnya harus sekian, supaya mereka bisa mengakses (pendanaan). Nanti, begitu tahap satu selesai, tahapan dua ada syarat performance indicator-nya dan lain-lain. Yang ketiga 50% (juga begitu),” paparnya.

BPDLH mencatat, pendanaan berkelanjutan berbasis prinsip ESG diterapkan di Indonesia dalam berbagai instrumen dan skema pendanaan inovatif. Adapun program Catalytic Funding bertujuan meningkatkan dan mempercepat kontribusi dampak investasi BPDLH dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. 

Program ini melibatkan start up yang didukung oleh portofolia IIIF, untuk menerapkan solusi dampak manfaat berskala besar. Dengan memperluas aktivitas bisnisnya ke wilayah berisiko tinggi, wilayah yang kurang terlayani atau kelompok populasi rentan, termasuk masyarakat area pesisir dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). 

"Salah satu peluang untuk mengarusutamakan ESG dalam pembangunan di Indonesia adalah dengan penerapan blended finance yang akan mengakomodir keterlibatan industri jasa keuangan, swasta dan filantropis dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia,” sebutnya.

Saat ini, Joko melanjutkan, implementasi efektif dari pendanaan berkelanjutan memerlukan keterlibatan dan kerja sama aktif dengan berbagai pihak termasuk sektor keuangan, sektor swasta, filantropi, dan lembaga multilateral. 

Baca Juga: 6 Startup Portofolio East Venture Masuk Forbes Asia 100 to Watch 2023

Adapun akses pendanaan merupakan tantangan utama bagi Indonesia, maupun negara-negara lain di dunia, dalam mencapai komitmen SDG dan NDC 2030. 

Tantangan lainnya, muncul dari kurangnya kesadaran dan pemahaman terkait dengan isu SDG dan NDC, kapasitas SDM, serta data dan transparansi. 

“Seluruh komitmen (SDG-NDC 2030) tidak harus hanya didasarkan atas dana publik APBN dan APBD, karena kita tahu bersama bahwa kapasitas baik APBN maupun APBD punya banyak keterbatasan,” terangnya.

Ke depan, Tri berharap, pendanaan yang diberikan kepada start-up bisa terus naik dari sisi nilai maupun dampak. Apalagi, BPDLH mengisyaratkan, UNDP juga sudah menyiapkan pendanaan start-up untuk bisa merealisasikan target program ini selanjutnya

“Ke depannya, kami dengan UNDP sudah menyiapkan juga untuk batch-batch berikutnya dengan leveraging yang diharapkan semakin besar,” katanya.

Komitmen Pemerintah Atasi Perubahan Iklim
Pada kesempatan sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, hingga kini Indonesia memiliki komitmen yang sangat besar terhadap agenda perubahan iklim. Pasalnya, salah satu agenda ini akan memengaruhi 8 miliar penduduk dunia saat ini.

“Komitmen Indonesia kita tegaskan terus dari waktu ke waktu (perubahan iklim). (Target) NDC bahkan kita naikkan beberapa tahun yang lalu. Bukan hanya NDC, kita tambah lagi satu komitmen lagi net zero emission (NZE) tahun 2060, moga-moga bisa lebih cepat dari 2060,” papar Wamen.

Karena itu, dirinya mengingatkan semua pihak untuk saling bahu-membahu membantu Indonesia untuk menyukseskan komitmen atas capaian tersebut. 

“Pemerintah, perekonomian, dunia usaha, dan  sektor keuangan mesti kerja. Seluruh sektor riil kita harus kerja dengan tujuan yang sama dalam dua janji tadi,” sambungnya.