Mitigasi Overfishing, DKP Sebar Puluhan Ribu Benih Ikan

BANJARMASIN- Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan restocking ikan lokal di dua titik perairan umum.  Ini dilakukan dengan menebarkan sebanyak 36 ribu ekor benih ikan ditebar ke dua titik perairan tersebut, Yang disebar berupa 16 ribu ekor benih ikan gabus (Channa striata) dan 20 ribu ekor benih ikan papuyu (Anabas testudineus). Keduanya adalah  spesies endemik yang memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem perairan lokal. 

Penebaran dilakukan akibat penurunan populasi karena overfishing, pencemaran, dan kerusakan habitat. Dua titik fokus penyebaran adalah Desa Pantai Raya Belanti dan Desa Sukaramai, Kabupaten Tapi 

"Restocking ini adalah salah satu langkah nyata kami untuk mengembalikan populasi ikan lokal yang saat ini mulai terancam. Tidak hanya untuk menjaga ekosistem, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan tangkap,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono di Banjarbaru, Rabu (16/4).

Rusdi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan lokal. Ini juga salah satu upaya strategis Dislutkan Kalsel untuk merehabilitasi ekosistem perairan serta menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati.

Restocking juga diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memulihkan habitat alami, seperti sungai, danau dan rawa, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kami berharap dengan meningkatnya populasi ikan lokal, masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari sisi ekonomi. Ini adalah bagian dari pembangunan perikanan yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Penyerahan dan penebaran benih dilakukan langsung oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Penangkapan, didampingi oleh staf seksi PSDP serta jajaran dari Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tapin. Masyarakat juga ikut partisipasi aktif dari masyarakat setempat yang diharapkan turut menjaga keberlanjutan hasil restocking agar manfaatnya bisa dirasakan secara jangka panjang.

Baca Juga: Pelindo Catat Arus Peti Kemas Tembus 12,49 Juta TEUs Pada 2024

Ketahanan Pangan
Sementara, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berupata mendorong pengembangan potensi perairan darat di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menciptakan ketahanan pangan di daerah tersebut.

"Berdasarkan data provinsi itu memiliki luas perairan darat mencapai 2,5 juta hektare yang dapat dioptimalkan untuk mendukung ketersediaan pangan dan membuka lapangan kerja," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta mengatakannya di Jakarta, Selasa.

Dikutip dari Antara, dia menyampaikan, potensi perairan darat di Sumsel tidak hanya besar secara luasan, tapi juga produktif. Produksi perikanan darat mencapai 70 ribu ton per tahun senilai Rp3,7 triliun dengan jumlah nelayan lebih dari 80 ribu orang yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Selain fungsi ekonomi, perairan darat juga menawarkan jasa ekosistem dari konservasi keanekaragaman hayati hingga mitigasi risiko kebakaran lahan.

“Yang tidak kalah penting, perairan darat menjadi sumber protein lokal yang terjangkau dan mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Dalam mengembangkan potensi perairan darat dan pemanfaatan perikanan di dalamnya, pihaknya siap menghadirkan penyuluh kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat. Penyuluh tidak hanya memberikan informasi, tetapi memberikan pencerahan (enlighment), memperkaya kapasitas masyarakat (enrichment), dan memberdayakan mereka agar mandiri (empowerment).

Di Sumsel sendiri, kini ada158 penyuluh kelautan dan perikanan aktif dari total 475 penyuluh yang berada di Satminkal Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang.

Peran penyuluh perikanan terbukti mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan di Sumsel. Pada 2024 lalu sebanyak 5.616 kelompok telah dibina dan difasilitasi; 589 kelompok baru dibentuk untuk memperluas basis pelaku usaha perikanan; 226 kelompok berhasil naik kelas, baik dari kelompok pemula ke madya maupun ke lanjut.