Mitigasi Fiskal, Pemerintah: Eskalasi Konflik Iran-Israel Terprediksi Sejak Awal

JAKARTA - Analis Kebijakan Direktorat Jendral Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Wahyu Septia W mengungkapkan, pemerintah sudah melakukan observasi peningkatan ketidakpastian konflik di Timur Tengah sejak awal 2025.

Dari hasil observasi tersebut, pemerintah kemudian merumuskan berbagai langkah untuk memitigasi risiko ekonomi, sehingga dampak ke masyarakat bisa diminimalisasi.

"Pemerintah dari awal tahun sebenarnya sudah mengobservasi peningkatan ketidakpastian ini. Jadi, meskipun konflik Israel-Iran ini terjadinya di bulan Juni, tapi sebetulnya, sebelum-sebelum itu kita sudah memantau ketidakpastian yang meningkat," katanya dalam acara 'Ngonten Fiskal: Dampak Ekonomi Konflik Iran-Israel', Jakarta, Kamis (26/6).

Baca Juga: Harga Minyak Mentah Naik Tipis Di Tengah Gencatan Senjata Iran-Israel

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah sudah membangun dana cadangan risiko fiskal atau fiscal buffer dengan program efisiensi dan realokasi. 

"Makanya sekarang bukan budget cut, tapi kita menyisir yang inefisiensi birokrasi (anggaran), kita alihkan ke belanja yang dampaknya itu langsung lebih bisa dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.

Dia memberikan contoh, kenaikan harga minyak global ke US$78 per barel masih di bawah asumsi APBN 2025. Pasalnya, dalam APBN 2025, asumsi harga minyak dunia (ICP) justru berada di sekitar US$82 per barel.

Ilustrasi kapal tanker minyak sedang bongkar muatan. Dok Envato

Dengan demikian, pemerintah optimistis bahwa dampak kenaikan harga minyak dunia masih dapat tertampung dengan APBN 2025, dengan patokan nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS.

"Secara overall, (gejolak harga minyak dunia) itu masih ter-contain dengan budget 2025 dan within level defisit yang kita rencanakan di APBN 2025," terang dia.

Lebih lanjut, Septia menjelaskan, pemerintah berupaya untuk responsif dalam menghadapi kondisi perekonomian yang serba tidak pasti dengan memanfaatkan APBN. APBN sendiri berperan sebagai shock absorber atau peredam kejut dalam perekonomian.

Baca Juga: Menteri ESDM-Pertamina Mulai Bahas Dampak Konflik Iran-Israel Ke Indonesia

Pemerintah pun terus menyiapkan berbagai upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, di antaranya berupa serangkaian kebijakan stimulus ekonomi. Teranyar, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,4 triliun pada kuartal II/2025.

Insentif tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni-Juli 2025.

"Itu adalah salah satu bentuk bagaimana APBN ini di-utilize untuk merespon dinamika yang memang terjadi sejak dari awal tahun Trump dilantik 20 Januari, kemudian tarif resiprokal 9 April, sampai ke yang sekarang ini. Jadi, sepanjang kuartal II ini, pemerintah sudah ada menggelontorkan stimulus Rp24,4 triliun yang macam-macam," ungkapnya.

Ilustrasi Selat Hormuz. Below the Sky/Shutterstock

Secara rinci, kelima paket stimulus ekonomi tersebut antara lain pertama, berupa diskon transportasi yang mencakup diskon tiket kereta api (30%), diskon tiket pesawat (PPN DTP 6%), serta diskon tiket angkutan laut (50%) selama masa libur sekolah. 

Kedua, pemerintah akan memberikan potongan atau diskon tarif tol dengan target penerima sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025.

Ketiga, pemerintah juga menambah alokasi atau penebalan bantuan sosial berupa kartu sembako (Rp200 ribu per bulan) dan bantuan pangan (10 kg beras per bulan), dengan target 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bulan Juni-Juli 2025 yang disalurkan satu kali pada bulan Juni 2025.

Baca Juga: Meraba Arah Harga BBM RI Di Tengah Potensi Iran Tutup Selat Hormuz

Selanjutnya, stimulus keempat berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer dalam periode Juni-Juli, yang disalurkan pada bulan Juni 2025.

Stimulus kelima, pemerintah memperpanjang program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yakni sebesar 50% selama enam bulan bagi pekerja sektor padat karya. 

Septia menekankan, semua stimulus ini adalah bentuk respons APBN untuk melindungi daya beli masyarakat yang menurun akibat adanya ketidakpastian global.

"Jadi itu adalah beberapa langkah mitigasi yang sudah dilakukan pemerintah, tentunya juga di samping langkah-langkah lain ya, kebijakan yang sifatnya lebih sektoral atau struktural yang nanti mengkomplemen dari sisi fiskalnya," pungkas Septia.