Menteri UMKM: Dana Rp200 T Himbara Untungkan Pengusaha Mikro-Menengah

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meyakini, penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM.

“Kami menyambut gembira karena pasti konsekuensinya saat uang itu digelontorkan ke Bank Himbara, mereka akan dipaksa oleh situasi untuk segera mendistribusikan uangnya dan terjadi pergerakan,” kata Maman mengutip Antara, Jakarta, Selasa (16/9).

Baca Juga: Himbara Terima Rp200 T, Kopdes Bisa Ikut Akses Pinjaman

Sebagai contoh, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang berfokus pada UMKM akan mengatur strategi mencairkan penempatan dana yang diterima sebesar Rp55 triliun.

“BRI akan segera memutar uang ini dan akses pembiayaan kepada UMKM tentunya akan terselamatkan,” ujarnya.

Sementara dari sisi Kementerian UMKM, dia juga mengaku bakal mempersiapkan dukungan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Maman akan memanggil Bank Himbara untuk menyiapkan desain besar dan rencana sektor-sektor yang akan menerima gelontoran dana. Dia pun akan berupaya memastikan efektivitas aliran dana ini bagi UMKM.

“Tentunya dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik, serta prinsip-prinsip pembiayaan ini betul-betul harus dilihat dalam konteks untuk mendorong pertumbuhan UMKM,” tutur Maman.

Baca Juga: Celios: Suntikan Rp200 T ke Himbara Bisa Tak Dorong Ekonomi, Jika...

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai, guyuran dana pemerintah sebesar Rp200 triliun untuk lima bank anggota Himbara akan mulai terserap secara efektif ke sektor riil paling lambat dalam waktu sebulan. Dana tersebut disalurkan melalui kredit kepada pelaku usaha, khususnya di sektor industri riil.

Menurut Purbaya, skema ini pernah dilakukan pada masa pandemi covid-19 di bawah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dia pun berpendapat bank selama ini cenderung nyaman dengan keuntungan dari spread bunga. Namun dengan dana tambahan Rp200 triliun, persaingan akan membuat bank mencari proyek dengan imbal hasil terbaik. Menkeu juga memastikan kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan inflasi berlebihan.