Menteri PUPR: Pandemi Momentum Modernisasi Layanan Tol

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar meningkatkan tata kelola sistem layanan seluruh ruas tol di Indonesia.

Menurut Basuki, kehadiran pandemi covid-19 dapat dijadikan sebagai momentum perbaikan sistem operasi, termasuk memanfaatkan teknologi menuju modernisasi sistem operasi jalan tol atau intelligent toll road system.

"Pandemi ini momentum perbaikan tata kelola pelayanan publik dan menyehatkan perusahaan operator jalan tol, seperti yang sudah terjadi pada sistem pelayanan kesehatan yang terus ditingkatkan," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (29/7).

Menteri Basuki menilai, penambahan ruas-ruas tol di berbagai daerah akan membuat tingkat kompleksitas tantangan yang ada meningkat. Salah satunya manajemen lalu lintas yang semakin membutuhkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja operasi jalan tol.

"Catatan kami menunjukkan akhir 2020 telah beroperasi total 2.346 km ruas tol oleh 40 BUJT yang mencakup 60 ruas di seluruh Indonesia," papar Basuki.

Ia menegaskan, tantangan manajemen lalu lintas jalan tol tak hanya sekadar mengelola 1,3 miliar transaksi senilai Rp22 triliun sepanjang 2020 lalu, tetapi juga termasuk tata kelola pengoperasian lalu lintas guna menekan fatalitas kecelakaan.

Faktor tata kelola pengoperasian lalu lintas di jalan tol, sambung Menteri Basuki, menjadi aspek penting dari intelligent toll road system yang kemudian turut menjadi bagian dari intelligent transportation system.

Basuki menjelaskan intelligent toll road system atau Tollroad 4.0 itu akan menjadi fitur pengoperasian jalan tol di masa yang akan datang. Langkah itu, dimulai dengan mengimplementasikan sistem transaksi nirsentuh dan teknologi pemantauan kendaraan berat.

"Tentu kami berharap inovasi-inovasi akan terus dilahirkan, khususnya dengan dukungan dari Intelligent Transport System (ITS) Indonesia," kata Basuki.

Pengawasan ODOL
Implementasi sistem transaksi nirsentuh atau Multi Lane Free Flow yang akan diterapkan pada 2023 mendatang bukan satu-satunya faktor yang mendorong modernisasi layanan jalan tol.

Masih menjamurnya kendaraan over dimension dan over loading (ODOL) pun turut menjadi fokus Kementerian PUPR dalam memodernisasi layanan jalan tol melalui pemanfaatan teknologi pengawasan atau surveillance.

"Hal ini dilakukan guna meningkatkan kelancaran dan keselamatan serta kenyamanan, terutama dalam pemeliharaan jalan," sebutnya.

Berdasarkan kesepakatan antara Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, dan Menteri PUPR pada Februari 2020 silam, Basuki menegaskan kendaraan ODOL tidak akan lagi mendapat ruang di jalan tol per 1 Januari 2023 mendatang.

Untuk itu, Menteri Basuki mengimbau seluruh BUJT agar memasang instalasi teknologi Weight In Motion (WIM) dan Overdimension Detection yang targetnya akan rampung pada akhir tahun 2022 agar pada 1 Januari 2023, sudah mulai ada penindakan pelanggar ODOL.

"Teknologi ini akan terkoneksi dengan sistem penegakan hukum elektronik yang dioperasikan oleh Korlantas Polri," tandasnya.