Menteri ESDM Buka Suara Soal Rencana Direktorat Baru Di Pertamina

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) belakangan dikabarkan akan membentuk sebuah direktorat baru yang berkaitan dengan Health, Safety, Security, and Environment (HSSE). Pembentukan direktorat baru ini sebagai buntut dari terbakarnya Terminal BBM Plumpang beberapa waktu lalu.

Selain permintaan pemegang saham, rencana itu juga diketahui merupakan arahan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Menteri Arifin menjabarkan, pembentukan direktorat baru di PT Pertamina bersifat mandatory. Sejauh ini, ia telah berkoordinasi dengan Erick Thohir terkait rencana tersebut. Bos BUMN itu juga setuju untuk membentuk standar keamanan di PT Pertamina.

Baca Juga: Tak Pindahkan Depo Plumpang, Pertamina Perluas Buffer Zone

"Ini mandatory, saya sudah bicara dengan Pak Erick dan dia sangat setuju untuk satu korporasi yang bisnisnya tentu saja harus memiliki standar," ucap Arifin saat menemui awak media di Jakarta, Jumat (17/3).

Standar keamanan yang akan diatur oleh direktorat baru tersebut, lanjut Arifin, harus disatukan dalam satu monitoring soal SOP yang seragam, agar kemudian mudah dipantau dan dilaksanakan Direktorat HSSE secara matang.

"Sebetulnya (HSSE) sudah ada di tiap-tiap unit Pertamina. Tapi saat ini, harus dibuat baru supaya dia bisa fokus," ucapnya.

Wacana untuk membentuk direktorat baru itu sendiri sudah disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Dalam RDP bersama Komisi VII DPR, Nicke menjelaskan kebakaran Depo Plumpang membuat perusahaan pelat merah itu mendapat desakan dari pemegang saham dan kementerian teknis untuk membentuk Direktorat HSSE.

Baca Juga: Terungkap, Bos Pertamina Sebut Bukan Tangki BBM Plumpang Yang Terbakar

Pembentukan direktorat baru, sambungnya, merupakan bentuk tanggung jawab PT Pertamina atas terbakarnya TBBM Plumpang. Nicke optimis direktorat baru akan memperkuat border di aset milik Pertamina.

"Yang kami perkuat di dalam border aset Pertamina kilang TBBM dan juga di hulu. Karena itu, kami melakukan audit safety mematangkan semuanya, termasuk alokasi anggaran," sebut Nicke.

Lebih lanjut soal simpang siur relokasi warga ataupun pemindahan TBBM Plumpang, Menteri Arifin menjelaskan semua opsi bisa menjadi alternatif. Demi kebaikan bersama, alternatif terbaik lah yang menurut dia harus diambil.

"Itu kan salah satu alternatif. Kalau alternatif, bisa saja bangun tembok tingginya 30 meter," tandas Menteri Arifin.