Mentan Bidik Produksi Padi 32 Juta Ton Secara Nasional Di 2025

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada tahun 2025. Target ini diupayakan untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai di 2027.

Mentan mengatakan, target produksi padi di tahun 2025 meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 30 juta ton. "Dengan kolaborasi seperti ini, target produksi nasional dari 30 juta ton menjadi 32 juta ton pada 2025, saya yakin akan tercapai,” kata Mentan di sela kunjungan kerja di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (7/1) seperti dilansir Antara. 

Oleh karena itu, dia mengajak semu pihak ikut berperan dalam membangun pertanian Indonesia. "(Kabupaten) Bangkalan adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi dapat mendorong hasil luar biasa. Pompa yang kita kirim sangat produktif, alat mekanisasi seperti combine harvester dan traktor juga sangat efektif," ucap Mentan.

Mentan sebelumnya menyatakan, pemerintah menganggarkan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian di tahun 2025. Hal ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian sehingga dapat mewujudkan kedaulatan pangan.

“Bapak Presiden setujui irigasi tersier, primer, dan sekunder untuk 2 juta hektare bersama Kementerian PU, anggarannya Rp12 triliun untuk seluruh Indonesia,” ujar Mentan.

Mentan menyampaikan, hal itu bertujuan untuk mendukung percepatan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam program swasembada pangan yang dipercepat dari 2028 menjadi 2027. Amran menuturkan, melalui Instruksi Presiden (Inpres), Pemerintah mendukung perbaikan sistem irigasi nasional.

Menurut dia, perbaikan saluran irigasi untuk penyediaan air bagi pertanaman padi dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) sekaligus produktivitas padi. Lebih lanjut Mentan mengatakan, pembenahan sistem irigasi pertanian, menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah di setiap tingkatannya. Baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Kementerian Pertanian sendiri terus mendorong optimasi lahan dan cetak sawah baru. Di antaranya di daerah Kalimantan Tengah mencapai 500 ribu hektare dan Kalimantan Selatan yang juga memiliki potensi lahan sawah yang dapat digarap mencapai 500 ribu hektare.

Jaringan Irigasi
Sebelumnya, pemerintah menganggarkan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian, sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian sehingga dapat mewujudkan kedaulatan pangan.

“Bapak Presiden setujui irigasi tersier, primer, dan sekunder untuk 2 juta hektare bersama Kementerian PU, anggarannya Rp12 triliun untuk seluruh Indonesia,” kata Amran.

Ia menyampaikan, hal itu bertujuan untuk mendukung percepatan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam program swasembada pangan yang dipercepat dari 2028 menjadi 2027.

Amran menuturkan, melalui Instruksi Presiden (Inpres), Pemerintah mendukung perbaikan sistem irigasi nasional. Oleh karena itu, Mentan menyampaikan penghargaan luar biasa kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan kebijakan krusial untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi.

Menurut dia, perbaikan saluran irigasi untuk penyediaan air bagi pertanaman padi dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP), sekaligus produktivitas padi. Lebih lanjut Mentan mengatakan bahwa pembenahan sistem irigasi pertanian, menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah di setiap tingkatannya. Baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kabupaten bisa melaksanakan, Provinsi bisa melaksanakan, Pusat juga bisa melaksanakan, sehingga kita betul-betul produktif," kata Amran.

Mentan sendri menggandeng Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo serta Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R bersinergi, untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pembangunan jaringan irigasi pertanian.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku siap mendukung Kementerian Pertanian di sektor pembangunan jaringan irigasi, untuk mengairi lahan pertanian yang telah dipetakan baik di wilayah Pulau Jawa maupun luar pulau tersebut.

"Kami dari Kementerian PU, dalam setiap kesempatan saya selalu mengatakan, kami hanya tukang, kami supporting unit kepada leading sector-nya. Arahan dari Bapak Presiden sudah clear, harus bisa swasembada pangan secepat-cepatnya. Untuk urusan swasembada pangan itu sendiri kan leading sector ada Kementerian Petanian," ucap Dody di Jakarta, Senin (30/12).