Menperin: Gedung BPIPI Di Sidoarjo Perkuat Industri Alas Kaki Nasional

JAKARTA – Pembangunan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) mendukung pertumbuhan industri alas kaki nasional yang selama ini telah berperan menggerakkan perekonomian

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Reni Yanita menjelaskan, dengan adanya gedung baru Perkantoran BPIPI, Kementerian Perindustrian semakin optimis akan memberikan inovasi layanan publik terkait dengan industri alas kaki.

Terdapat enam layanan utama yang diberikan BPIPI, yaitu pendampingan teknis IKM alas kaki, pendampingan sistem mutu, pengujian alas kaki, inkubator bisnis, Indonesia Footwear Network dan sertifikasi profesi.

“Layanan BPIPI yang kami sebutkan merupakan bagian yang inklusif dari rencana implementasi SBIN yang digagas oleh Bapak Menteri Perindustrian. BPIPI hadir sebagai enabler factors industri alas kaki tanah air untuk pengembangan inovasi dan standarisasi produk, peningkatan kompetensi SDM Industri serta pengembangan jejaring ekositem alas kaki nasional,” katanya melalui siaran pers, Rabu (5/11).

Baca Juga: Kemenperin Buka Suara Soal PHK Karyawan Pabrik Sepatu Nike Di Tangerang

BPIPI hingga tahun 2025, telah mendampingi lebih dari 13.000 SDM alas kaki dengan rincian 3.608 orang pengusaha IKM dan 9.396 adalah tenaga kerja terampil industri yang tersebar di seluruh sentra potensi industri di Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menjelaskan pembangunan gedung BPIPI di Sidoarjo, Jawa Timur ini, untuk meningkatkan kompetensi, standarisasi dan daya saing industri alas kaki Indonesia.

Menurut dia, pembangunan BPIPI ini salah satu contoh pelaksanaan kebijakan Strategi Baru Industri Nasional (SBIN) oleh Kementerian Perindustrian

“SBIN adalah cetak biru industrialisasi Indonesia menuju 2045. SBIN lahir bukan sebagai kebijakan sektoral Kementerian Perindustrian semata, melainkan sebagai strategi nasional yang berakar pada visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita dan sejalan dengan RPJPN 2025–2045,” ungkapnya.

Agus menyebut terdapat empat kerangka strategis yang harus dipedomani agar industrialisasi dapat berjalan optimal, yaitu melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, dan penerapan prinsip industri berkelanjutan.

Keempat kerangka strategis tersebut, kata dia, hanya dapat berhasil apabila didukung dengan enabling factors yang kuat, seperti ketersediaan bahan baku, lahan industri strategis, logistik yang efisien, energi berkelanjutan, SDM kompeten, kolaborasi riset dan inovasi, serta regulasi yang adaptif dan kebijakan TKDN yang terintegrasi.

“Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait, harus menjadi bagian yang integral dari upaya menghadirkan enabling factors pengembangan industri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” imbuhnya.

Peran Industri Sepatu
Lebih lanjut, Agus menjelaskan, industri alas kaki merupakan salah satu subsektor unggulan yang berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Berbagai produk alas kaki dalam negeri dengan merek nasional pun sudah dilirik masyarakat.

Berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual DJKI, untuk kategori alas kaki dengan periode perlindungan Kekayaan Intelektual Desember 2021-Desember 2031, seluruhnya berjumlah 23.010 merek berstatus terdaftar dan dalam proses.

Jumlah industri pun cukup besar dan menyumbang pada penyerapan tenaga kerja. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Agus menyebut jumlah industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki skala kecil tercatat berjumlah 53.333 unit usaha dengan penyerapan sebanyak 159.454 tenaga kerja.

“Sementara untuk skala menengah dan besar tercatat 737 unit usaha dengan penyerapan sebanyak 571.156 tenaga kerja,” katanya.

Menurut dia, industri alas kaki juga mempunyai peluang yang harus dimaksimalkan dalam pasar lokal maupun global. Tercatat, kinerja ekspor alas kaki nasional periode Januari-Agustus 2025 sebesar US$5,16 miliar atau tumbuh 11,89%, dibandingkan tahun 2024 pada periode sama sebesar US$4,61 miliar.

Saat ini, Indonesia menempati posisi ke-6 eksportir alas kaki dunia, dengan Amerika Serikat menjadi tujuan ekspor terbesar disusul Uni Eropa dan sejumlah negara non-tradisional yang terus berkembang.

“Optimisme tercermin dengan kinerja industri alas kaki yang tetap terjaga di tengah fluktuasi perkonomian global yang tidak menentu. Pada Triwulan II tahun 2025, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh 8,31% (yoy), jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%,” jelas dia.

Baca Juga: Pengusaha Alas Kaki dan Konveksi Khawatir Efek Rambatan Perang Dagang

Bangunan Gedung Ramah Lingkungan
Menurut Agus, desain bangunan Gedung BPIPI ini dirancang dengan menerapkan bangunan gedung hijau (BGH) untuk menciptakan bangunan yang ramah lingkungan dan manfaat berkelanjutan melalui pemanfaatan hemat energi, pengolahan limbah, kualitas udara dan pencahayaan alami.

“Diharapkan gedung ini dapat memberikan manfaat optimal dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, co-working space yang bersahabat, workshop yang nyaman sehingga dapat mendukung inovasi layanan publik dan meningkatkan kreativitas dalam pengembangan produk IKM alas kaki,” jelas dia.

Dari sisi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), Agus menegaskan Gedung BPIPI ini menggunakan Produk Dalam Negeri yang mencapai 97,84% serta realisasi Produk Ber-TKDN mencapai 61,51%.

“Saya berharap, semangat untuk melaksanakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri secara konsisten juga dapat dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga lainnya,” kata Agus.

Reni Yanita menjelaskan proses pembangunan gedung perkantoran BPIPI dimulai sejak bulan Agustus 2024 sampai September 2025 telah berjalan baik dan lancar, serta dapat selesai lebih cepat.

“Dengan total luas lahan seluas 14.044 meter persegi, Gedung BPIPI saat ini dalam proses pemenuhan persyaratan sertifikat laik fungsi (SLF) dan penghitungan penentuan Gedung Bangunan Hijau (GBH) dalam kurun waktu sekurangnya 6 bulan ke depan,” jelas Reni.